Sorotan

Baliho Politik, Kampanye Tanpa Pembeda

People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share

(Sound of Silence, Simon and Garfunkel)

Sebuah baliho politik adalah ikhtiar yang melelahkan seorang politisi untuk menjelaskan dirinya sekaligus harapan yang dijanjikan dalam sebuah ruang publik yang riuh dan tak peduli. Baliho seperti menjadi ironi dalam demokrasi: jika suara rakyat adalah suara Tuhan, maka bagaimana bagaimana kita bisa mengharapkan papan-papan besar dan deretan poster di tepi jalan raya menjadi jalan pintas untuk memenangkan hati dan pikiran pemilih?

Baliho dan poster politik (yang kadang dipakukan begitu saja di pohon dengan semena-mena) menjadi bentuk artifisial politik, dan kesalahpahaman bahwa politik tidak dibangun dengan proses panjang melalui pendekatan personal. Terkadang para calon kepala daerah, entah datang dari mana dan kadang tanpa jejak sejarah politik panjang, mempersonifikasi diri sebagai harapan.

Seorang kawan meyakini, baliho dan poster dalam proses pemilihan kepala daerah adalah ‘serangan udara’. Tujuannya jelas: memperkenalkan sang kandidat kepada khalayak ramai, membentuk popularitas. Tanpa popularitas, bagaimana elektabilitas bisa terbentuk? Ini teori sederhana yang memandang politik sebagai arena pertempuran citra.

Namun, dalam demokrasi yang sehat, politik memerlukan rekam jejak sebagai bagian dari proses identifikasi pemilih terhadap calon. Seorang kandidat tak muncul dari ruang hampa. Normalnya, rekam jejak ini tak bisa digantikan oleh baliho dan poster-poster kampanye yang kepayahan mencari kata-kata untuk merangkum identifikasi sekaligus harapan yang menjadi personifikasi sang kandidat.

Saya melihat semua ini dengan pesimisme, termasuk di Kabupaten Jember yang menjadi salah satu dari 19 kabupaten dan kota di Jatim yang akan menggelar pemilihan kepala daerah tahun ini. Dalam baliho dan poster para kandidat yang tersebar di tepi-tepi jalan, saya melihat masih minimnya gagasan yang hendak ditawarkan ke publik. Mayoritas calon menjanjikan visi besar yang abstrak. Sebut saja: ‘Jember Juara: Jujur, Aman, Sejahtera’ milik Abdussalam, ‘Jember Jenggirat’ milik Djoko Susanto, ‘Jember Raya: Sejahtera dan Jaya’ milik Dima Akhyar, dan ‘Jember Guyub Rukun’ milik Rasyid Zakaria.

Baliho dan poster lainnya mengidentifikasikan diri, seperti ‘Nasionalis Muda Relijius’ milik Achmad Anis atau ‘Wong Jember Mbangun Jember’ milik Ifan Adyana. Pesan identifikasi sendiri membawa pesan benderang bahwa kandidat ingin ingin dikaitkan dengan satu identitas dan tak ingin dikaitkan dengan identitas yang berlawanan. Ini pertarungan makna politik identitas.

Namun semua kandidat membawakan tema dengan semangat yang sama: perubahan. Janji perubahan bisa kontraproduktif jika dimunculkan di sebuah daerah dengan kinerja petahana yang bagus di mata publik seperti Surabaya dan Banyuwangi. Namun bagi daerah seperti Jember dengan kinerja petahana yang banyak dikritik dan penuh kontroversi, perubahan menjadi janji yang paling mudah dan menjual.

Politik membutuhkan diferensiasi. Tinggal bagaimana setiap kandidat penantang petahana menawarkan pembeda dalam menafsirkan semangat perubahan yang diusung. Problemnya, baliho dan poster kampanye minim menawarkan gagasan konkret. Sekalipun ada, pesan itu tak tersampaikan dengan baik.

Djoko Susanto mencatumkan tawaran alokasi dana untuk dusun dari APBD Jember sebesar Rp 300-500 juta per tahun jika terpilih. Namun gagasan itu tak menggema di publik dan berhenti hanya pada deretan angka di baliho dan poster tanpa ada penjelasan lanjutan. Saya belum pernah mendengar Djoko Susanto sebagai kandidat bupati Jember penantang petahana menjelaskan soal itu di hadapan publik. Dia juga tak punya juru bicara yang menjelaskannya, jika memang program itu dimaksudkan untuk menyentuh sentimen masyarakat dusun.

Hendy Siswanto memilih narasi keras terhadap petahana dengan mengecam tingginya angka kemiskinan di Jember. Dia memilih berdiri berhadapan langsung dengan kampanye Pemkab Jember yang menyatakan angka kemiskinan turun. Baliho menjadi senjata bagi Hendy untuk membangun opini dengan menyebutkan Jember memiliki jumlah penduduk termiskin kedua terbanyak di Jawa Timur.

Saya tidak tahu seberapa besar pengaruh narasi terhadap tingkat elektabilitas Hendy. Namun apa yang dilakukannya sama dengan yang dilakukan Jeremy Corbyn, calon perdana menteri Inggris dari Partai Buruh. Tema-tema kampanye Corbyn tegas dan jelas menunjukkan kesenjangan antara si miskin dan kaya. Ia memakai slogan Inggris untuk orang banyak, bukan segelintir orang (British for many, not a few).

Problemnya adalah narasi Hendy soal kemiskinan hanya berhenti di baliho dan poster. Tidak terdengar bagaimana ia akan mengatasi itu jika terpilih. Hendy bukan Corbyn yang membuat manifesto politik tentang apa yang akan dilakukannya ketika berkuasa. Hendy juga tak punya juru bicara yang tepat untuk menjelaskan ini.

Capaian Hendy dalam mengusung narasi ini adalah ‘kepanikan’ Badan Pusat Statistik, karena nama lembaga itu dicantumkan dalam baliho kampanye tersebut sebagai sumber data kemiskinan. BPS Jember bahkan harus menggelar konferensi pers untuk menjelaskan masalah angka kemiskinan, dan meminta kepada semua pihak agar memberikan penjelasan yang lengkap mengenainya.

Jadi, sejauh ini, tidak ada diferensiasi yang jelas dan nyata di antara semua kandidat bupati penantang petahana dalam pemilihan tahun ini. Kalimat-kalimat promosi di baliho sama seperti lirik lagu Sound of Silence: berbicara tanpa bertutur, dan akhirnya hanya membuat pemilih ‘mendengar tanpa menyimak’. Saya kira ini tak hanya terjadi di Jember: dalam setiap pemilihan kepala daerah, kita selalu mengulangi kekecewaan yang sama dan tak menemukan harapan. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar