Sorotan

Korupsi Birokrasi Lokal dan Dalil Zhu Rongji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/10/2018) malam, melakukan penggeledahan di pendopo Pemkab Malang dan rumah pribadi Bupati Malang, Rendra Kresna. Dugaan bau korupsi menyeruak di Kabupaten Malang setelah turunnya tim lapangan lembaga antirasuah tersebut.

Fenomena ini akankah menambah jumlah kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang bakal menjadi pesakitan KPK? Kesimpulan data dan fakta lapangan yang diperoleh tim KPK, lembaga antirasuah itu ternyata telah memposisikan Bupati Malang Rendra Kresna sebagai tersangka.

Jumlah pejabat setingkat bupati/wali kota dan pejabat birokrasi di bawahnya di Jatim yang terjerat kasus korupsi dan menjadi pesakitan cukup banyak. Belum lama ini, Wali Kota Pasuruan Setijono ditetapkan jadi tersangka KPK akibat kasus korupsi proyek yang didanai APBD Pemkot Pasuruan.

Jauh sebelum itu, Wali Kota Baru Eddy Rumpoko, Wali Kota Malang M Anton, Wali Kota Mojokerto KH Mas\’ud Yunus, Bupati Mojokerto Mustafa Kemal Pasha, Bupati Jombang H Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Nganjuk M Taufiq, Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, Bupati Pamekasan H Achmad Syafii Yasin, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, Bupati Tulungagung Sahri Mulyo, dan beberapa pejabat di Pemprov Jatim telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Banyaknya kepala daerah tingkat kabupaten/kota di Jatim yang jadi tersangka KPK sungguh menyesakkan dan tragis. Kesimpulan itu didasarkan pada banyak pertimbangan. Pertama, secara administratif- pemerintahan, kabupaten/kota merupakan kepanjangan dari pemerintah provinsi dalam konteks menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemkot/Pemkab yang meng-handle langsung fungsi dan peran pemerintahan secara substantif dan riil. Pemkab/Pemkot bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat yang berada di akar rumput. Jika tangan-tangan pemerintahan di level bawah yang bersentuhan langsung dengan rakyat di akar tak bersih dan diselimuti banyak pelanggaran keuangan (korupsi), volume anggaran besar yang bersumber dari PAD daerah itu sendiri dan transfer pemerintah pusat ke kabupaten/kota tak mungkin berjalan efektif dan sekadar menjadi ajang bancakan pejabat di daerah.

Kedua, fungsi clean and good governance, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sebagai tuntutan utama dalam sistem serta praktek pemerintahan modern tak bisa diterapkan dengan baik. Efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntablitas merupakan beberapa ciri good governance di samping banyak ciri lain. Kami berpendapat, mungkin saja laporan akhir keuangan kabupaten/kota di atas baik, dengan kriteria WDP maupun WTP. Tapi praktek korupsi dan pelanggaran keuangan lain tak menutup kemungkinan besar terjadi dan bolong-bolong dalam manajemen keuangan kabupaten/kota di atas.

Ketiga, salah satu ekses desentralisasi politik dan administratif adalah terjadinya transfer sebagian besar kewenangan, otoritas, dan tanggung jawab urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dari pemerintahan lebih tinggi ke tingkat pemerintahan lebih rendah. Transfer otoritas tak menutup peluang diikuti dengan penyebaran deviasi politik dan administrasi pemerintahan, seperti korupsi, kolusi, mark up, dan lainnya. Korupsi seperti kanker yang menyebar ke tubuh pemerintahan dari pusat sampai daerah. Bukti dari tesis ini bisa dilihat dari banyaknya pejabat pemerintah dan politik yang berurusan dengan KPK maupun aparat penegak hukum lain, karena terjerat korupsi.

Keempat, dalam konteks pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan politik dan pemerintahan, pengalaman China sejak era akhir tahun 1980-an hingga sekarang layak dijadikan sebagai studi komparasi. Negara Komunis ini menerapkan sistem politik dengan format partai tunggal: Partai Komunis China (PKC). Umumnya sistem partai tunggal menanggalkan kontrol politik dan administratif yang efektif. Sehingga korupsi, kolusi, dan bentuk penyimpangan kekuasaan lain lazim banyak ditemukan di negara otoriter dan totaliter dengan sistem partai tunggal seperti negara Komunis.

Apa yang terjadi di China, khususnya di era Perdana Menteri (PM) Zhu Rongji, layak menjadi bahan komparasi dalam perspektif reformasi ekonomi dan pemerintahan dengan kontrol negara yang efektif dan efisien. Zhu Rongji selama memegang jabatan PM China menekankan perlunya penerapan dalil ekonomi terpimpin yang berorientasi pasar. Zhu Rongji adalah salah satu anak ideologis Deng Xiaoping, pemimpin China pasca Mao Zedong, yang menerapkan dalil perestroika (reformasi ekonomi) tanpa menjalankan dalil glassnot (keterbukaan politik) di ranah politik dan ekonomi China.

Bagi Zhu Rongji, reformasi ekonomi China haruslah mencakup dua hal, yakni penekanan pada ekonomi pasar yang tetap diimbangi dengan jalannya pemerintahan yang otoritatif, yang mampu mengendalikan setiap gejolak yang mungkin timbul akibat reformasi ekonomi. Zhu Rongji tak menginginkan perekonomian China terlalu bebas dan terbuka sebagaimana di negara-negara Kapitalis, namun dia tak ingin negara terlalu banyak campur tangan dalam aktifitas perekonomian. Zhu Rongji mendukung privatisasi, namun negara tetap mengendalikan dan mengawasi hal-hal dari aktifitas perekonomian bersifat krusial.

Menurut Zhu Rongji, pengawasan normatif oleh pemerintah terhadap ekonomi pasar tak ada gunanya jika tidak didukung oleh jajaran aparat yang bersih dan berintegritas tinggi. Maka dari itu, Zhu Rongji menekankan pentingnya pejabat pemerintah untuk bersih dari korupsi. Zhu Rongji memiliki komitmen besar dalam menjunjung tinggi citra qingguan (pejabat bersih). Zhu Rongji memberikan teladan dan konsisten dalam menunjukkan komitmen dan kejujurannya dalam pemberantasan korupsi.

\”Saya telah menyiapkan 100 peti mati di sini, sebanyak 99 peti mati untuk pejabat korup dan 1 peti lainnya untuk diri saya sendiri jika saya terbukti melakukan korupsi. Anggap saja ini adalah hal yang akan saya bawa mati dengan imbalan berupa tercapainya pemerintahan nasional yang stabil dan kepercayaan dari rakyat banyak,\” tegas Zhu Rongji dalam sebuah pertemuan penting di China pada 1998. [air/bersambung]

Penulis adalah Penanggung jawab beritajatim.com dan mahasiswa program Magister (S-2) Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya.

Apa Reaksi Anda?

Komentar