Kamis, 18 Oktober 2018

Jokowi Presiden Survei, Ada-ada Saja

Rabu, 10 Oktober 2018 00:12:47 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Jokowi Presiden Survei, Ada-ada Saja

Perhelatan Pemilihan Presiden 2019 tidak melulu berwatak tegang. Banyak pula momentum guyonan cerdas. Guyonan yang bila diamati tenyata memiliki daya jelajah sangat kuat, merangsek ke beragam wilayah makna.

Salah satunya yang dilontarkan oleh Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum, Ferdinand Hutahaean. Guyonan dari Ferdinand adalah menyebut Joko Widodo (Jokowi) sebagai ‘presiden survei’. "Biarkan Jokowi jadi presiden hasil survei, nanti 2019 Prabowo akan jadi presiden baru pilihan rakyat," kata Ferdinand, Kamis (27/9/2018) lalu.

Penyebutan presiden survei ini untuk menyikapi beberapa hasil survei yang menempatkan posisi Jokowi jauh melampaui elektabilitas Prabowo Subianto. Padahal semua orang yang mengikuti isu pilpres pasti paham, elektabilitas adalah tingkat keterpilihan. Calon yang elektabilitasnya tinggi, dia sangat berpeluang besar jadi pemenang. Sebaliknya, calon presiden yang elektabilitasnya rendah, sulit bagi dia untuk meraup suara besar dari bilik suara. Artinya, dari hasil survei, Jokowi berpeluang besar mengalahkan Prabowo di Pilpres 2019.

Tapi Ferdinand meruntuhkan pakem teori itu dengan guyonan sederhana. Presiden survei. Ferdinand memperlawankan antara ‘presiden survei’ dengan ‘presiden rakyat’. Jokowi diposisikan sebagai ‘presiden survei’, sedangkan Prabowo sebagai ‘presiden rakyat’.

Guyonan Ferdinand bisa dibilang sangat cerdas. Sebuah guyonan yang memiliki daya pancar kuat untuk menerobos berbagai wilayah makna. Pertama, sebagai guyonan, istilah ‘presiden survei’ mudah diingat masyarakat. Baik kalangan bawah, menengah, maupun atas familiar dengan istilah tersebut. Sejajar dengan misalnya istilah ‘presiden dagelan’, ‘presiden abal-abal’, ‘presiden ludruk’, atau istilah-istilah lain yang telah berkembang luas di masyarakat.

Kedua, Ferdinand secara langsung melekatkan julukan ‘presiden survei’ kepada Jokowi.  Diperlawankan dengan istilah lain yang juga mudah diingat, yaitu ‘presiden rakyat’. Sebagai istilah sederhana yang mudah diingat, guyonan Ferdinand berpeluang sangat efektif untuk populer di kalangan masyarakat luas. Masyarakat bisa turut menyebut Jokowi sebagai ‘presiden survei’ dan Prabowo sebagai ‘presiden rakyat’. Terutama, peluang efektivitas tertuju pada simpatisan Prabowo. Mereka memiliki bahan untuk membuat istilah tersebut jadi viral.

Ketiga, jika saja telah menjadi opini publik, guyonan Ferdinand tentu merugikan pihak Jokowi sekaligus menguntungkan Prabowo. Citra julukan ‘presiden survei’ sangat berkonotasi negatif. Sebaliknya, citra ‘presiden rakyat’ konotasinya positif. Bisa dibayangkan, ketika di televisi Jokowi sedang serius memaparkan program, ada salah satu pemirsa (entah di belahan provinsi mana) berceletuk, “halah, presiden survei”. Mungkin pula ada celetukan pemirsa yang lebih lengkap: “Halah, Jokowi presiden survei. Prabowo loh presiden rakyat”.

Bila julukan beserta citranya ini terus diviralkan, guyonan yang berasal dari Ferdinand bukan tidak mungkin efektif untuk menggerus elektabilitas Jokowi.

Keempat, daya pancar lain dari guyonan Ferdinand adalah upaya untuk mempertanyakan keberadaan lembaga survei. Ferdinand seakan-akan menyodorkan fakta bahwa hasil survei bertolak-belakang dengan hasil sebenarnya (rekapitulasi) dari perolehan suara di Pilpres 2019 nanti. Ferdinand memberi kesan bahwa hasil survei adalah rekayasa. Tidak murni berasal dari gambaran pilihan para pemilik suara (rakyat).

Untuk memperkuat kesan jika hasil survei merupakan rekayasa, Ferdinand membeberkan satu fakta negatif dengan cara bijaksana. "Tidak masalah lembaga survei mengunggulkan Jokowi, biarkan saja, mereka sedang cari makan karena itu profesi mereka. Jadi biarkan orang cari makan dengan profesinya," ujarnya.

Ditambahkannya, sembari merujuk pada Pilkada DKI Jakarta 2017, hasil lembaga survei dinilai tidak bisa dipercaya. “Tapi perlu diingat bahwa survei mereka pada pilkada serentak yang baru berlalu membuat mereka itu tidak layak dipercaya. Masyarakat tentu paham betul bahwa lembaga survei ini sekarang tak layak dipercaya karena realitas pilkada yang lalu mereka terbukti tidak sesuai realita," imbuh Ferdinand.

Benarkah lembaga survei seburuk yang diungkapkan oleh guyonan Ferdinand? Tampaknya setengah iya, setengah tidak.

Kecurigaan Ferdinand terhadap lembaga survei cukup beralasan. Mayoritas lembaga survei bertindak sekaligus konsultan politik. Mereka masuk sebagai bagian dari tim sukses peserta Pilkada. Atau setidaknya, lembaga survei menerima pesanan dari kontestan. Sehingga, hasil survei merupakan bagian dari strategi memenangkan salah satu calon. Hasil survei tidak berdasarkan pada fakta lapangan namun lebih diarahkan untuk mempengaruhi pilihan pemilik suara (warga).

Dalam Pilgub DKI tahun 2017, hasil survei dari berbagai lembaga memang tampak aneh. Beberapa lembaga survei merilis bahwa pasangan nomor urut 1 Agus Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) bakal mengungguli pasangan pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) dalam putaran pertama.

Toh ternyata, pada Pilgub DKI putaran pertama yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017, AHY – Sylvi hanya mendapatkan 937.955 suara alias 17,06 persen. AHY – Sylvi kalah telak dan tidak lolos putaran dua. Sedangkan hasil putaran dua, Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang dengan 57,96 persen (3.240.987 suara) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memeroleh 42,04 persen (2.350.366 suara).

Secara umum, walau tampak berbeda antara hasil suvei dengan hasil rekapitulasi, jangan dulu terburu-buru memvonis lembaga survei itu ngawur. Ada beberapa celah dalam metodologi survei.

Pertama, setiap hasil survei selalu mengumumkan margin of error, biasanya antara 2 sampai 3 persen. Kedua, hasil survei juga memberikan porsi swing voter atau warga yang belum menentukan pilihan atau warga yang masih memungkinkan untuk berpindah pilihan calon. Ketiga, hasil survei bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Semisal hasil survei bulan Januari, bisa jadi berbeda, dengan hasil survei bulan Maret. Perbedaan terjadi karena pilihan dari pemilik suara juga berubah. Keempat, ada jeda waktu yang berada di luar jangkauan lembaga survei, yaitu dinamika dalam satu atau dua hari menjelang coblosan, bahkan serangan fajar jelang ke TPS. Itu artinya, kesalahan hasil survei memang bisa dimaklumi.

Nah, bagaimana memilih lembaga survei yang patut dipercaya? Jawabnya adalah ‘rekam jejak’.

Lembaga survei yang telah berumur bertahun-tahun tentu lebih bisa dipercaya dibandingkan lembaga survei yang baru berumur dua atau tiga bulan. Dari lembaga yang bertahun-tahun umurnya, itu perlu dipilah lagi kualitas hasil surveinya. Lembaga survei yang hasilnya sering meleset dari margin error, apapun alasannya, tidak perlu lagi patut dipercaya.

Sekarang, terkait dengan Pilpres 2019, apakah lembaga survei yang menyebut elektabilitas Jokowi jauh melampaui elektabilitas Prabowo termasuk lembaga survei yang bisa dipercaya? Silakan cek rekam jejaknya. [but]

Tag : pilpres 2019

Komentar

?>