Rabu, 12 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Jokowi Mudah Kalahkan Prabowo? Tunggu Dulu, Cek 3 Fakta Ini

Kamis, 19 Juli 2018 14:47:32 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Jokowi Mudah Kalahkan Prabowo? Tunggu Dulu, Cek 3 Fakta Ini

Banyak kalangan yakin Joko Widodo (Jokowi) bakal menang mudah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 mendatang. Beberapa modal Jokowi dipercaya membuatnya sulit untuk diimbangi oleh kandidat lain. Termasuk Prabowo Subianto.

Dari nama-nama yang beredar, Prabowo memang berada di barisan terdepan sebagai penantang Jokowi. Mengungguli nama-nama seperti Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, Amien Rais, Jusuf Kalla (JK), maupun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kurang dari sebulan pendaftaran calon presiden, yaitu 17 Agustus 2018, tampaknya sudah sulit untuk memunculkan nama baru. Dan di antara nama-nama yang ada, elektabilitas Jokowi belum ada yang menandingi.

Berdasarkan survei Media Survei Nasional (Median) yang dilakukan pada 24 Maret-6 April 2018, elektabilitas Jokowi memimpin dengan 36,2 persen. Prabowo membuntuti dengan elektabilitas sebesar 20,4 persen. Dengan angka terpaut jauh, kedua tokoh itu disusul oleh Gatot Nurmantyo, JK, Anies Baswedan, dan AHY.

Langkah Jokowi semakin mantap berkat dukungan koalisi besar. Setidaknya telah 5 partai mapan yang menyatakan dukungan terhadap ayah dari Kaesang ini. Terdiri dari PDI Perjuangan (18,95% suara sah nasional), Golkar (14,75%), PPP (6,53%), NasDem (6,72%), Hanura (5,26%).  Mengantongi 52,21 persen suara sah nasional, artinya posisi sangat aman untuk bisa mendapatkan satu tempat di pertarungan Pilpres 2019. Justru jumlahnya telah dua kali lipat dari persyaratan minimal mengajukan bakal calon presiden, yakni 25 persen. Belum lagi kalau ternyata ada partai lain bergabung di menit-menit terakhir pendaftaran.

Semua tentu tahu, dukungan partai tidak hanya dibutuhkan saat pendaftaran. Lebih dari itu, dukungan konkret justru dari kinerja mesin partai saat kampanye. Jika mesin partai berjalan dan kader-kader seantero Indonesia bergerak, prediksi bahwa Jokowi menang mudah di Pilpres bukan omong kosong belaka.

Terlebih beberapa pimpinan partai besar tersebut juga pimpinan industri media massa. Baik media massa cetak, online, maupun televisi. Sosialisasi dan pencitraan Jokowi bakal terbantu dalam memengaruhi psikologi pemilih (rakyat).  Seperti didengungkan oleh beberapa intelektual kampus, “siapa yang menguasai media, dia akan menguasai dunia’.

Apalagi ditunjang dengan status Jokowi sebagai incumbent (petahana alias Presiden RI), pengaruhnya di birokrasi tingkat pusat sampai daerah tidak bisa dianggap enteng. Menteri-menteri, pimpinan BUMN, petinggi di kepolisian, dan lain-lain berkait erat dari Jokowi. Meski sebenarnya mereka wajib netral, pada prakteknya di lapangan, mungkin saja melanggar aturan netralitas.

Sejauh ini kinerja Jokowi sebagai Presiden RI juga lumayan baik-baik saja. Salah satu janji masa kampanye dulu yang getol direalisasikan adalah infrastruktur. Bisa dilihat, dari pusat hingga pelosok desa, jalan-jalan semakin rapi. Jembatan dibangun, tol sudah hampir mengelilingi pulau Jawa, pavingisasi menyuntuh hingga gang-gang sempit tingkat RT (Rukun Tetangga).

Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak 27 Juni 2018 kemarin juga menguntungkan Jokowi. Utamanya untuk Pemilihan Gubernur di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ketiga pemenangnya (Khofifah Indar Parawansa, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil) telah menyatakan bakal mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.

Sekadar diketahui, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tiga provinsi tersebut hampir separuh dari jumlah pemilih se-Indonesia. Berdasar data Pemilu 2014, DPT di Jabar sebanyak 34 juta, DPT di Jatim mencapai 30 juta, sedangkan DPT di Jateng berjumlah 29 juta. Jika digabung, DPT di tiga provinsi itu setara dengan 45 persen pemilih nasional.

Bila usaha Khofifah, Ganjar, dan Ridwan Kamil sukses mengarahkan warganya untuk memiliih Jokowi, kursi kepresidenan sudah hampir pasti mudah diraih. Mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini tinggal berupaya mendulang tambahan suara dari luar Jawa. Dan bila itu sukses juga, Jokowi bisa menang besar.

Tetapi tunggu dulu. Ada fakta-fakta lain yang juga perlu dipertimbangkan.

Hasil Pilgub tidak selalu berkaitan dengan hasil Pilpres. Pilgub dan Pilpres adalah dua hal yang berbeda. Psikologi pemilih di Indonesia tampaknya lebih terikat pada figur yang sedang bertarung. Bukan pada figur gubernur terpilih atau figur pimpinan partai.

Silakan disimak hasil Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur di Pamekasan kemarin. Walau sama-sama partai pengusung utamanya  PKB, hasil yang diraih pasangan Badrut Tamam - Raja'e (Berbaur) dan pasnagna Saifullah Yusuf - Puti Guntur (Gus Ipul - Puti) berbeda. Berbaur menang namun Gus Ipul – Puti kalah.

Justru perbedaannya sangat mencolok. Pasangan Khofifah – Emil meraih 343.494 suara atau 70 persen sedangkan Gus Ipul – Puti hanya berhasil meraup 136.684 suara atau 30 persen. Selisih sebesar 206.810 suara. Hasil-hasil Pilkada di tempat lain juga menunjukkan tidak sinkronnya antara Pemilihan Bupati dengan Pemilihan Gubernur.

Berkaca dari tidak sinkronnya antara Pemilihan Bupati dengan Pemilihan Gubernur, sangat mungkin, tidak sinkron pula antara Pemilihan Gubernur dengan Pemilihan Presiden. Walau telah didukung oleh 3 gubernur terpilih; tetap tidak ada jaminan Jokowi menang di Jatim, Jateng, dan Jabar. Bisa saja saat Pilgub lalu orang memilih Ridwan Kamil namun dalam Pilpres nanti bakal memilih Prabowo Subianto.

 Sekarang perihal elektabilitas Jokowi yang jauh melampaui elektabilitas Prabowo. Untuk membahas masalah elektabilitas, mari kita tengok ulang pertarungan Jokowi dengan Prabowo dalam Pilpres 2014 lalu.

Pilpres tahun depan bakal digelar pada 17 April 2019. Kurang 9 bulan lagi. Posisi saat sekarang, berdasarkan beberapa lembaga survei, elektabilitas Jokowi di kisaran 35 – 40 persen sedangkan elektabilitas Prabowo di kisaran 15 – 20 persen. Selisih elektabilitas sekitar 20 persen. Jumlah tersebut sebenarnya tidak besar. Pilpres tahun 2014 lalu membuktikannya.

Ketika itu Pilpres digelar pada 9 Juli 2014. Kurang 9 bulan sebelum coblosan, berdasarkan riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan September  2013, elektabilitas Jokowi sebesar 50 persen sedang elektabilitas Prabowo hanya 11 persen. Selisih 38 persen.

Jadi 9 bulan sebelum coblosan Pilpres 2019, selisih 20 persen adalah kecil. Pada Pilpres 5 tahun lalu, selisihnya justru 38 persen.

Selanjutnya simak dinamisnya pergerakan elektabilitas Jokowi dan Prabowo pasca 9 bulan menjelang coblosan. Ternyata makin mendekati Pilpres, selisih elektabilitas antara Jokowi dengan Prabowo makin mengecil.

Maret 2014, hasil suvei LSI mencatat bahwa elektabilitas Jokowi sebesar 46,30 persen sedang elektabilitas Prabowo sebesar 22,10 persen. Selisih kedua capres turun menjadi 24 persen. Dua bulan berikutnya, yakni Mei 2014, suvei LSI mencatat elektabilitas Jokowi 35,42 persen sedang elektabilitas Prabowo 22,75 persen. Selisihnya tinggal 13 persen.

Dan bulan Juni, beberapa minggu sebelum coblosan, berdasarkan survei LSI, selisih kian tipis lagi, yakni tinggal 6 persen. Elektabilitas Jokowi sebesar 45,0 persen dan elektabilitas Prabowo meningkat jadi 38,7 persen.

Sejarah mencatat, rekapitulasi KPU, Pilpres 2014 dimenangkan pasangan Jokowi hanya dengan selisih 6,30 persen. Ketika itu pasangan Jokowi – Jusuf Kalla meraup 70.997.833 suara alias 53,15 persen.  Sedangkan Prabowo – Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

 Itu artinya, jika posisi sekarang selisih hanya sekitar 20 persen, peluang kemenangan di Pilpres 2019 antara Jokowi dengan Prabowo masih sama-sama besar. Tinggal bagaimana kemasan isu dan strategi kampanyenya.

Perihal isu dan strategi kampanye, Gerindra sebagai partai utama pendukung Prabowo patut diacungi jempol. Terbukti pada Pilgub DKI Jakarta tahun lalu. Ketika itu, Gerindra sukses mengantarkan kemenangan bagi Anies Baswedan - Sandiaga Uno. Padahal beberapa bulan sebelum coblosan, elektabilitas Anies sangat jauh di bawah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Toh akhirnya Anies menang.

Lepas dari rekasaya atau bukan, kemenangan Anies Baswedan diwarnai oleh beragam peristiwa mencengangkan. Tiba-tiba Ahok harus berhadapan dengan serangkaian aksi massa yang sangat agresif. Massa yang berteriak-teriak menghujat Ahok sebagai penista agama islam. Secara massif, aksi bergulir semakin besar. Diikuti oleh ribuan, puluhan ribu, hingga ratusan ribu warga. Dibungkus dengan istilah-istilah nomor cantik, semisal aksi 411 ataupun aksi 212. Tidak hanya di Jakarta, aksi penolakan Ahok bahkan terjadi di Surabaya, tempat di mana tidak ada TPS (tempat pemungutan suara) bagi Pilgub DKI.

Dampak aksi ini sangat merugikan keikutsertaan Ahok dalam Pilgub DKI 2017. Pelan tapi pasti, elektabilitas Ahok turun. Dan akhirnya, Ahok kalah.

Beberapa kalangan beranggapan, strategi pemenangan Pilgub DKI tidak bisa diterapkan dalam Pilpres. Itu karena wilayah DKI hanya sebagian kecil dari luasnya Indonesia Raya. Bisa jadi anggapan tersebut benar. Tetapi mungkin saja, Gerindra bakal mengadopsi sebagian dari strategi pemenangan Pilgub DKI untuk Pilpres. Selebihnya, Gerindra bakal menciptakan strategi baru. Strategi yang cocok bagi pemenangan Prabowo di Pilpres 2019. Entah strategi apa.

Begitulah, terlalu dini bila mengatakan Jokowi bakal menang mudah melawan Prabowo. Ada fakta-fakta yang masih perlu dipertimbangkan. Pertama, hasil Pilgub tidak selalu sinkron dengan hasil Pilpres. Kedua, tingginya elektabilitas Jokowi saat ini masih sangat mungkin disusul oleh Prabowo. Ketiga, Gerindra dikenal memiliki banyak strategi dalam menjalani Pemilu. [but]

Tag : pilpres 2019

Komentar

?>