Sabtu, 17 Nopember 2018

Esai Politik Seri Pilpres 2019 (1)

Pola Head to Head dan Segregasi Politik

Selasa, 17 Juli 2018 14:00:14 WIB
Reporter : Ainur Rohim
Pola Head to Head dan Segregasi Politik
Ainur Rohim, Penanggung jawab beritajatim.com.

Indonesia telah 3 kali menggelar pemilihan umum presiden (Pilpres) secara langsung: 2004. 2009, dan 2014. Dari tiga kali perhelatan pilpres tersebut, Pilpres 2014 yang limbah politiknya tetap terasa hingga sekarang.

Limbah politik dimaksud adalah segregasi politik antarkubu yang bertarung di Pilpres 2014 terasa dampaknya hingga sekarang. Integrasi politik antarkekuatan yang berkontestasi di Pilpres 2014 belum sepenuhnya melebur.

Ada Kutub Joko Widodo (Jokowi). Ada Kutub Prabowo Subianto. Ada Poros Istana (Negara dan Merdeka), ada Poros Kertanegara dan Hambalang. Ada Koalisi Indonesia Hebat dan ada Koalisi Merah Putih. Ada partai pemerintah dan ada partai oposisi.

Kedua kubu berdiri secara berhadap-hadapan dan tak menyatu. Berposisi secara diametral. Ini orang kita. Itu orang mereka. Pembelahan politik bersifat akut dan terus melembaga hingga menjelang Pilpres 2019: Nyaris 5 tahun setelah kontestasi politik dalam alam demokrasi konstitusional Indonesia yang mengharu-biru.

Pilpres 2014 ditandai banyak hal yang berbanding terbalik dengan Pilpres 2004 dan 2009. Perbedaan paling ekstrim dan kasat mata adalah jumlah kontestan. Pilpres 2014 dengan dua pasangan capres dan cawapres: Jokowi-Jusuf Kalla (JK) versus Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Koalisi Indonesia Hebat versus Koalisi Merah Putih. Poros Teuku Umar (Jokowi-JK) versus Poros Hambalang/Kertanegara (Prabowo-Hatta), dan lainnya.

Pola pertarungan head to head ini yang pertama dalam politik praktis negara kita. Di 2 kali Pilpres sebelumnya: 2004 dan 2009, kontestan yang turun gelanggang lebih dari 2 pasangan. Pilpres 2004 menyuguhkan 5 pasangan capres-cawapres: SBY- JK, Wiranto-Gus Solah, Megawati-KH Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Pertarungan berlangsung 2 putaran. Di putaran kedua, pasangan SBY-JK mengandaskan kompetitornya: Megawati-Hasyim Muzadi.

Pilpres 2009 menyuguhkan 3 pasangan capres- cawapres: SBY-Budiono, Megawati-Prabowo Subianto, dan JK-Wiranto. Cukup sekali putaran SBY-Budiono bisa mengubur ekspektasi politik lawan-lawannya merebut kursi Indonesia Satu dan Indonesia Dua.

Rupanya dari waktu ke waktu jumlah pasangan tokoh yang running Pilpres makin menyusut. Di Pilpres 2014 cukup hanya 2 pasangan yang muncul: Jokowi-JK versus Prabowo-Hatta.

Pola pertarungan politik yang muncul head to head dengan karakter zero sum game yang kental. The winner taken for all. Pemenang mengambil semuanya. Yang kalah mesti rela berada di luar pagar kekuasaan. Cukup dengan kursi oposisi selama 5 tahun.

Kelaziman politik di mana pun di negara demokrasi, namanya oposisi narasi politik besar mereka adalah mengkritisi jalannya pemerintahan. Mengontrol kekuasaan dari luar pagar kekuasaan.

Di era kebebasan politik seperti sekarang jangan harapkan ada oposisi loyal: Konsep oposisi yang pernah disuarakan di era rezim Orde Baru, yang ditandai dengan sikap kritis kekuatan di luar penguasa, tapi akhirnya tetap harus loyal dengan program dan garis kebijakan penguasa.

Yang muncul adalah oposisi kritis. Terpenting adalah oposisi jangan sampai menerapkan prinsip nihilisme: Apa-apa yang dilakukan pemerintah/kekuasaan dinilai tak ada yang benar. Semuanya salah. Yang benar adalah dirinya sendiri.

Dampak politik pola pertarungan head to head di Pilpres 2014 tetap terasa sampai sekarang. Ada kutub Jokowi versus kutub Prabowo. Aura itu muncul dan hidup kembali seiring makin dekatnya momentum Pilpres 2019. Sejumlah lembaga survei kredibel menyajikan data ilmiah: Jokowi dan Prabowo adalah dua tokoh dengan tingkat elektabilitas politik paling tinggi. Keduanya paling berpeluang tampil sebagai capres di Pilpres 2019. Tokoh atau figur lain tingkat elektabilitas politiknya agak kancrit (tertinggal cukup jauh di belakang).

Apakah Pilpres 2019 menghadirkan kembali pola pertarungan politik head to head? Besar kemungkinan. Kendati ada ekspektasi publik yang tinggi pentingnya muncul poros atau kutub ketiga dalam kontestasi politik strategis nasional tersebut.

Poros Teuku Umar menjagokan Jokowi sebagai kandidat presiden, dengan sokongan PDIP, Partai NasDem, Partai Hanura, Partai Golkar, dan PPP. Poros Hambalang/Kertanegara memposisikan Prabowo sebagai kandidat kuat presiden, dengan dukungan Partai Gerindra dan PKS (belum final). Sebenarnya masih ada kutub atau poros lain yang juga berpeluang, yakni Poros Cikeas dengan lokomotif utama Partai Demokrat dan PAN, dengan kandidat presiden yang masih belum jelas.

Trend politik yang menguat adalah bakal terulangnya kembali pola pertarungan politik bersifat head to head di Pilpres 2019 mendatang. Sekiranya realitas politiknya demikian, warga bangsa ini harus lebih mendewasakan dan mematangkan mental politiknya menghadapi kontestasi politik besar ini. Jangan sampai Pilpres 2019 justru menambah besarnya segregasi politik antarkekuatan bangsa setelah pesta demokrasi itu usai dihelat.

Bangsa ini selayaknya mulai berpikir untuk mengurangi volume dan frekuensi kontestasi politik di semua level dan derajat pemerintahan. Sebab, sedamai dan seaman apapun proses kontestasi politik itu pasti tetap menyisakan ekses politik. Meskipun kita tahu bahwa kontestasi politik mendorong munculnya mental dan karakter sportifitas politik yang tinggi, elegan, dan bermartabat.

Pertanyaan esensialnya: Apakah implementasi demokrasi prosedural itu otomatis mempromosikan kesejahteraan bagi warganya secara cepat dan substantif? [air/bersambung]

Penulis adalah Penanggung Jawab beritajatim.com dan mahasiswa Program Magister Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga Surabaya.

Tag : politik

Komentar

?>