Selasa, 17 Juli 2018

Perang Survei Pilgub Jatim 2018

Sabtu, 16 Juni 2018 01:04:37 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Perang Survei Pilgub Jatim 2018

Salah satu anak kandung Reformasi tahun 1998 adalah lembaga survei. Begitu kran demokrasi dibuka dan persaingan sesama partai politik lebih fair, lembaga survei seperti perempuan subur tanpa KB. Berkembang biak dan beranak pinak tanpa kontrol.

Selama Orde Baru, wajar saja lembaga suvei seperti barang langka. Lha apanya yang mau disurvei? Partai politik hanya tiga. Golkar hampir selalu menang lebih dari 70 persen. Sekeras apapun calon anggota legislatif, kalau dia berada di nomor buntut, mustahil untuk dapat mendapatkan kursi dewan.

Situasi Pemilihan Presiden (Pilpres) selama Orde Baru lebih parah lagi. Soeharto selalu calon tunggal. Lha apanya yang mau disurvei?

Begitu Soeharto tumbang dan persaingan kandidat untuk meraih kursi terbuka lebar, lembaga survei menunjukkan peran pentingnya. Tidak hanya dalam Pilpres, termasuk pula dalam Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum, bahkan merasuk dalam Pemilihan Rektor.

Persoalannya adalah, lembaga survei kadang merilis perhitungan yang jauh dari kenyataan hasil pemilihan. Misalkan tokoh A unggul jauh dalam survei. Ternyata dalam kenyataannya, tokoh A tersebut kalah telak. Rilis seperti itu bukannya sekali dua kali tetapi berulangkali.

Hasil survei yang tidak sesuai dengan hasil nyata pemilihan tentu menimbulkan kecurigaan: Lembaga survei telah melakukan kebohongan publik.

Kecurigaan terhadap lembaga survei cukup beralasan. Mayoritas lembaga survei bertindak sekaligus konsultan politik. Mereka masuk sebagai bagian dari tim sukses peserta Pilkada. Atau setidaknya, lembaga survei menerima pesanan dari kontestan. Sehingga, hasil survei merupakan bagian dari strategi memenangkan salah satu calon. Hasil survei tidak berdasarkan pada fakta lapangan namun lebih diarahkan untuk mempengaruhi pilihan pemilik suara (warga).

Jika kecurigaan itu benar, lembaga survei yang otomatis terdiri dari para ilmuwan bisa dituding melakukan pembohongan publik. Sama seperti yang disebut oleh Julien Benda sebagai pengkhianatan kaum cendekiawan.

Contoh penting hasil suvei yang tidak sesuai kenyataan terpapar dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta tahun 2017. Beberapa lembaga survei merilis bahwa pasangan nomor urut 1 Agus Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) bakal mengungguli pasangan pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) dalam putaran pertama.

Jumat 10 Februari 2017, Lembaga Survei Grup Riset Potensial (GRP) merilis hasil survei dari warga DKI Jakarta di 267 kelurahan. Pasangan Agus-Sylvi unggul telak dengan 47 persen. Disusul oleh pasangan calon Anies-Sandi 25 persen dan Ahok-Djarot 23 persen.
Kemenangan pasangan Agus-Sylvi juga dikemukakan oleh hasil survei dari Manilka Research and Consulting. Berdasarkan survei yang digelar pihaknya pada 31 Januari-4 Februari 2017, elektabilitas Agus-Sylvi mencapai 38,61 persen. Di posisi nomor dua ada pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan elektabilitas 25,25 persen, dan posisi paling buncit adalah pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat, dengan elektabilitas mencapai 21,70 persen.

Toh ternyata, pada Pilgub DKI putaran pertama yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017, AHY – Sylvi hanya mendapatkan 937.955 suara alias 17,06 persen. AHY – Sylvi kalah telak dan tidak lolos putaran dua.

Dibandingkan Pilgub DKI tahun 2018, rilis-rilis hasil suvei dalam Pilgub Jatim 2018 tergolong santun. Survei menunjukkan bahwa pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (nomor urut 1) dan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputri (nomor urut 2) masih bersaing ketat.

Januari 2018, Indobarometer merilis elektabilitas Gus Ipul-Puti 45,2 persen dan Khofifah–Emil 39,5 persen

Februari 2018, survei Polmark merilis, Gus Ipul-Puti 42,7 persen dan Khofifah–Emil 47,2 persen.

April 2018, survei Laboratorium Kebijakan Publik Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang menyebut Gus Ipul-Puti 47,9 persen dan Khofifah–Emil 41,2 persen.

Mei 2018, survei yang dirilis Pusat Kajian Pembangunan dan Pengelolaan Konflik, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, pasangan Gus Ipul-Puti unggul 47.2 persen dan Khofifah–Emil 42,2 persen.

Juni 2018, Charta Politika merilis jika pemilu digelar pada 23-29 Mei 2018, dari 1.200 responden, sebanyak 44,6 persen memilih Khofifah-Emil Dardak. Sementara Gus Ipul-Puti dipilih 34,5 persen responden.

Angka kedua pasangan tersebut masih dalam rentang margin of error plus minus sebesar 2,83 persen atau bisa bertambah atau berkurang 2,83 persen. Jadi, tidak ada dari kedua pasangan yang unggul.

Adapun mereka yang tidak menjawab atau tidak tahu angkanya relatif tinggi, yakni sebesar 11,6 persen. Besarnya undecided voters tersebut akan menjadi ceruk yang menentukan kemenangan salah satu pasangan.

Pertanyaannya, mengapa rilis hasil survei dalam Pilgub Jatim 2018 tergolong santun? Tidak seperti rilis beberapa lembaga suvei dalam Pilgub DKI 2017.

Tampaknya lembaga survei kian menyadari bahwa membangun atau menjaga reputasi harus diutamakan dibandingkan meraup keuntungan sesaat. Jika hasil survei tepat sesuai hasil coblosan nanti,  reputasi lembaga survei tentu patut diacungi jempol. Publik pun percaya.

Kepercayaan publik nisca penting bagi masa lembaga survei. Seperti dikemukakan di awal, mayoritas lembaga survei juga sekaligus konsultan politik. Tanpa bermodalkan kepercayaan publik, sulit bagi lembaga survei untuk mendapatkan job atau order dari kandidat.

Apalagi sekarang telah memasuki tahun-tahun politik. Lembaga survei yang mengejar kepentingan sesaat dengan mengumbar hasil survei abal-abal tak pelak bakal terpental dan jadi penonton semata, alias tidak tidak mendapatkan order.  [but]

Tag : pilgub jatim

Komentar

?>