Selasa, 19 Juni 2018

Turki, Erdogan, dan Demokrasi Muslim Populis

Jum'at, 01 Juni 2018 13:40:15 WIB
Reporter : Ainur Rohim
Turki, Erdogan, dan Demokrasi Muslim Populis
Penulis penanggung jawab beritajatim.com dan mahasiswa program Magister Ilmu Politik FISIP Unair Surabaya.

Pemilihan presiden Turki pada Agustus 2014 menggarisbawahi situasi ketika Perdana Menteri incumbent Recep Tayyip Erdoğan terpilih dengan mayoritas sederhana 51,79 persen suara rakyat. Sejarah Turki mencatat bahwa presiden terpilih pertama secara langsung di bawah referendum konstitusi Oktober 2007, yang menggantikan praktek sebelumnya dari Majelis Nasional.

Kemenangan Edrogan tak mengejutkan, Turki di bawah AKP yang dipimpin Erdogan semakin bergerak menuju Islamisasi, yang menempatkan republik Kemalis sekuler mulai tergeser.

Artikel yang ditulis ilmuwan Turki, Indrani Talukdar (2015) yang dipublikasikan jurnal ilmiah SAGE Publications India Private Limited 2015, bertema: Pemilihan Presiden Turki 2014, menyebutkan, ada beberapa orang berpendapat bahwa Turki sedang menuju kediktatoran Islam (Taşpınar, 2005).

Namun, orang tidak dapat mengabaikan bahwa pemilihan yang bebas dan adil merupakan aspek penting dari transisi demokratis dan Turki telah mengikuti tradisi ini, yang menggarisbawahi sifat partisipatif dari sistem politik.

Kesuksesan AKP, partai yang dipimpin Erdogan, menunjukkan popularitasnya di kelas pedesaan, kelas menengah, kelompok konservatif, dan sebagian besar berakar pada seruannya untuk Islamisasi dan pembangunan ekonomi (Ünal, 2013).

Faktor penting lain adalah kemampuannya mewujudkan perdamaian dengan Kurdi. Prinsip dasar dari AKP adalah memerintah negara berdasarkan hukum Islam dan menghidupkan kembali sistem Millet atau proses sekularisasi yang unik dari Ottoman.

AKP memenangkan pemilu dan merebut kekuasaan melalui pendekatan yang bijaksana untuk mendukung nilai-nilai demokratis dan modern daripada Islam yang radikal. AKP merancang ideologi baru dan menyebut Turki sebagai Demokrasi Muslim (Demiralp, 2004).

Untuk mengurangi keraguan dan ketakutan kubu Sekularis dan Militeris, pemimpin AKP berpendapat bahwa politik mereka tidak akan didasarkan pada agama, tapi menunjukkan kemampuan muslim sebagai kekuatan demokrat. Mereka mempraktikkan muslim dalam paradigma demokratis (Demiralp, 2004) dan sekali berkuasa, mereka mempromosikan reformasi, pro-bisnis dan kebijakan pro-Uni Eropa.

Demokrasi Muslim Populis versi Erdogan dari Turki bisa disebut sebagai solusi jalan ketiga di antara dua kanal ideologi besar dunia yang kini sedang berkompetisi pasca-perang dingin.

Pertama, ideologi Liberalisme-Kapitalisme Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, yang mengklaim sebagai pemenang perang dingin versus Sosialisme-Komunisme Uni Sovyet. Kedua, ideologi Komunisme di ranah politik yang disintesakan dengan ideologi state capitalism yang dipraktekkan RRC (China) sejak era Reformasi Deng Xioping setelah revolusi kebudayaan yang gagal total dari Mao Tse Tung.

Pasca-perang dingin, dunia memasuki era globalisasi, yang bercirikan terjadinya integrasi ekonomi antarkawasan dan antarnegara. Globalisasi dalam perspektif politik mengakselerasi proses demokratisasi di banyak negara Eropa Timur, Asia, dan Afrika. Globalisasi dalam perspektif kultural ditandai dengan merebak dan menguatnya budaya pop di semua negara. Globalisasi dalam perspektif ekonomi diindikasikan menurunnya peran state dalam tata kehidupan ekonomi satu negara. Yang menguat kemudian adalah meluasnya peran privat (Baca: swasta) dalam tata perekonomian negara.

Kembali ke Turki, dalam langskap politik negara tersebut, periode AKP dapat dibagi menjadi tiga fase. Pertama, 2002–2007, ketika AKP berusaha meyakinkan rakyat Turki dan komunitas Eropa tentang komitmennya terhadap demokrasi. Kedua, 2007–2012 ketika pemerintah Erdogan mendominasi kekuatan politik kunci negara. Ketiga, mulai pemilu 2012 dan protes Gezi Park. Konservatisme dimulai dari fase kedua dengan bantuan gerakan religius konservatif Gerakan Fethullah Gulen.

Turki meskipun mengalami reformasi dan modernisasi, terutama di bawah kepemimpinan Bapak Turki modern Mustafa Kemal Atatürk, tapi munculnya AKP dan mulai berkuasa melalui pemilihan demokratis, telah membuat dampak dramatis pada sistem politik. Dari sistem Sekuler secara terbuka perlahan-lahan diperkenalkan ke Islamisme untuk membawa kembali kenangan masa lalu kejayaan Ottoman. Munculnya kelompok Islamis yang berkuasa kembali di tahun 1990-an tak mengakibatkan kekuatan Sekuler di Turki terkubur atau habis.

Bagaimana posisi dan peran militer di Turki? Militer Turki muncul sebagai penjaga republik dan dengan tegas mengatakan Nasionalisme Kemalis dan Sekularisme yang dianggap merugikan bagi demokrasi Turki, sehingga muncul bentrokan antara polarisasi Turki dan Kurdi di satu sisi, dan polarisasi Islam dan sekuler di sisi lain, menjadikan masalah akut ini terkait dengan identitas nasional (Taşpınar, 2005). Kenyataan ini menciptakan ketidakharmonisan yang mengarah ke sistem politik yang tak stabil.

Peran politik militer lebih terbuka. Keterlibatan politik mereka yang lebih eksplisit bertepatan dengan munculnya demokrasi multipartai dari tahun 1950. Militer bertindak sebagai penjaga Turki (Burak, 2011; Koonings & Krujits, 2002). Perilaku penguasa militer yang kaku (untuk menjaga Turki Sekuler dan Barat) memiliki dampak destruktif terhadap Turki. Kenyataannya, pemahaman demokrasi di Turki memiliki perspektif berbeda. Demokrasi di Turki berarti mempertahankan enam panah Attaturk (republikanisme, nasionalisme, populisme, etatisme, sekularisme, dan reformisme), terutama oleh militer yang berfungsi sebagai penjaga.

Kudeta militer jadi sering terjadi dan dipandang sebagai laknat bagi demokrasi dan Liberalisme. Ini menyebabkan pelarangan banyak partai oleh rezim militer, termasuk larangan tahun 1980 pada partai politik pertama Turki, Partai Republik Rakyat (CHP), yang dibentuk oleh Atatürk pada tahun 1923. Militer di Turki sebagai kekuatan pengimbang di antara dua aliran politik besar di negara tersebut: Ideologi Islam dan ideologi Sekuler, yang diperkenalkan Aturtuk.

Sejak tahun 1990 penguatan partai politik Islam dapat disaksikan di Turki karena resesi ekonomi, pelanggaran haka asasi, masalah keamanan, kekacauan politik, dan konflik. Ini adalah periode di mana oligarki birokrasi menguasai lingkup politik ketika pencarian untuk keadilan sosial berbasis identitas muncul di latar depan.

Turki kehilangan prestise dan dianggap sebagai juru bicara kepentingan Amerika. Kebijakan luar negerinya diidentifikasi dengan pertarungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang gagal pulih dari psikologi Perang Dingin. Periode ini dibentuk oleh politik identitas secara esensialis. RP, partai yang dekat Islam dan kemudian berhasil menyorongkan Erbakan sebagai Perdana Menteri Turki, mencari posisi pemerintahan berdasarkan "partai politik" di satu sisi dan di sisi lain dikaitkan dengan demokrasi dan kekuatan identitas Islam di Turki.

Periode ini menandai munculnya komunitas agama yang terlibat dalam layanan masyarakat dengan menganggap kekuatan identitas Islam (Altun, 2014) yang mengarah ke platform untuk kemenangan RP dan masa depan partai politik Islam di Turki. Keberhasilan partai pimpinan Erbakan dengan kemenangannya mengubah fokusnya dalam mengumpulkan suara dari kaum miskin kota. Hal itu meningkatkan suara dan akhirnya muncul sebagai pemimpin dalam pemilihan Desember 1995, dengan 21,1 persen suara dan berkuasa di pemerintahan koalisi.

Pada bulan Januari 1996, Partai pimpinan Erbakan membentuk pemerintahan koalisi dengan pusat kanan DYP di bawah Perdana Menteri Erbakan (Altunisik, 2005). Keberhasilan ini juga dapat berkontribusi karena semakin berkurangnya kepercayaan sebagian besar politisi untuk menyadarkan ekonomi dan menyelamatkan negara dari kebuntuan ekonomi dan politik yang tampaknya sulit.

Erbakan menjadi perdana menteri Islam pertama yang terpilih secara sah pada 1995. Namun, keinginannya untuk menjauhkan Turki dari Barat dan mengembangkan hubungan lebih dekat dengan negara-negara Timur Tengah, seperti Suriah dan Iran, dikombinasikan dengan seruan partainya untuk kembali ke nilai-nilai tradisional, menempatkan dia pada jalur tabrakan dengan pendirian sekuler Turki yang kukuh. Angkatan bersenjata terus menekan Erbakan, dan akhirnya memaksanya mundur pada tahun 1997 setelah hanya satu tahun di kantor.

Awal 998, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembubaran Partai Kesejahteraan, sementara Erbakan dan sebagian besar pengikutnya dilarang politik selama 5 tahun. Sementara itu, setelah jatuhnya Erbakan dalam apa yang disebut "kudeta postmodern," (Hale, 1999), Mesut Yilmaz membentuk pemerintahan koalisi ANAP-DSP minoritas, termasuk juga pembangkang DYP, dan kemudian memperoleh dukungan CHP (Álvarez-Rivera, 2015).

Massa akar rumput dari partai politik Islam juga mendorong munculnya Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) ke puncak kekuasaan pada tahun 2002 (Kumbaracibasi, 2009). AKP didirikan tahun 2001 diciptakan dari sisa-sisa gerakan Islamis RP, partai pimpinan mantan Perdana Menteri Erbakan, yang dilarang. Ini mencapai terobosan yang tak terduga dalam pemilu November 2002, mengambil 34,3 persen suara, jauh di atas ambang batas yang dibutuhkan 10 persen.

AKP memiliki mayoritas mutlak di parlemen dengan mengambil 363 kursi (Deloy, 2002). Ada peningkatan penerimaan politik Islam dalam sistem politik Turki, karena demonstrasi partai-partai Islam terhadap nilai-nilai modern dan praktik-praktik seperti liberalisme ekonomi, konsumerisme, dan masuknya perempuan ke dalam angkatan kerja serta nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berpikir dan berekspresi (Demiralp, 2004).

Pada pemilihan umum Juli 2007 dan Juni 2011 menunjukkan dominasi AKP yang berlanjut. Popularitasnya meningkat dan pada tahun 2007 itu terjadi kenaikan 12 persen suara dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya. Ini meningkatkan dukungan elektoralnya di tujuh wilayah negara. Peningkatan dukungan yang paling penting terjadi di daerah yang didominasi suku Kurdi di Anatolia Tenggara dan di lima kota terbesar di Turki.

Hal ini menunjukkan bahwa AKP telah secara bertahap memperluas cengkeramannya dari pinggiran ke pusat kota. AKP mampu memadukan preferensi budaya yang khas dari hak rakyat Turki dengan kebijakan sosial-ekonomi yang umumnya terkait dengan ideologi kiri dan yang disukai pemilih secara keseluruhan. Stabilitas ekonomi adalah perhatian utama para pemilih dan faktor kunci dalam keberhasilan pemilihan AKP.

“Memorandum tengah malam” dari militer pada 27 April 2007, yang mengandung ancaman terselubung berupa kemungkinan intervensi militer, tampaknya telah berkontribusi pada peningkatan dukungan populer AKP (Rabasa & Larrabee, 2008). Dukungan politik akar rumput AKP yang kuat dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sukses telah menjadi alasan di balik kesuksesan mereka dari 2002.

Sejak AKP mulai menjabat, ekonomi Turki telah mengalami tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 7,5 persen, penurunan tingkat inflasi dari 60 persen menjadi sekitar 9 persen, hampir dua kali lipat pendapatan per kapita, dan investasi asing yang luar biasa tinggi (lebih dari USD 20 miliar pada tahun 2006). PDB per kapita telah meningkat secara dramatis dan dari USD 3.492 pada tahun 2002, naik menjadi USD 10.067 pada tahun 2010. Tingkat kemiskinan juga menurun dari 27 persen pada tahun 2002 menjadi 18 persen pada tahun 2009.

AKP mengikuti gaya redistribusi Neoliberal yang menekankan belas kasih pribadi dan jaringan informal. Ini ditata dengan mengorbankan bentuk-bentuk redistribusi formal dan berbasis negara sebagai mekanisme utama untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang mampu (Öniş, 2012). Keberhasilan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi Turki meskipun krisis global 2008-2009 dan kebijakan pembangunan lain yang melayani orang-orang Turki membantu AKP untuk mengamankan kemenangannya dalam pemilihan umum berikutnya pada Juni 2011.

Pemilu 2011 menegaskan keyakinan orang Turki terhadap AKP karena ekonomi negara itu yang sedang booming dan peningkatan profil internasional (Hassan, 2014). Turki mencatat penurunan kekuatan militer dalam konteks perubahan hubungan sipil-militer pada periode pasca-2007. Perubahan ini mengesampingkan kemungkinan adanya tantangan militer bersifat langsung terhadap hegemoni elektoral AKP, yang telah terbukti menguntungkan bagi partai dan agendanya untuk dilaksanakan di seluruh negeri.

Dalam pemilu 2011, meskipun mendominasi hasil pemilu, tetapi kursi di Majelis Umum turun dari 336 menjadi 326. Memenangkan kursi lebih penting bagi partai ketika mencoba untuk mengubah konstitusi yang dipengaruhi militer. Undang-undang pemilihan Turki adalah campuran dari sistem representasi mayoritas dan proporsional. Salah satu janji utama selama kampanye pemilu 2007 AKP adalah mereformasi Konstitusi yang diperkenalkan setelah kudeta militer tahun 1980.

Dengan memperkuat kendali partai di negara itu, Erdogan menunjukkan nilai-nilai Islam konservatif seperti merekonstruksi Taman Gezi menjadi mal komersial, larangan alkohol di masyarakat, pelarangan aborsi, peningkatan sekolah agama dan pembatasan pada pengunjuk rasa selama demonstrasi di Gezi Park 2013. Penghapusan efektif pengaruh militer dan tekanan pengadilan terhadap AKP telah mempercepat kembalinya partai ke nilai-nilai intinya.

Pada bulan Agustus 2014, Turki mengadakan pemilihan presiden pertamanya berdasarkan suara rakyat secara langsung dan Erdogan keluar sebagai pemenang dengan 51,79 persen terhadap dua kandidat lainnya: Ekmeleddin İhsanoğlu, kandidat bersama Partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai Gerakan Nasionalis ( MHP), yang mengumpulkan 38,44 persen, dan Selahattin Demirtaş, kandidat Partai Demokrasi Rakyat Kurdi (HDP) yang memperoleh 9,78 persen.

Ini adalah pertama kalinya Turki memilih seorang presiden melalui pemungutan suara langsung, karena presiden sebelumnya dipilih oleh Majelis Nasional Agung.

Keputusan untuk ikut pemilihan presiden langsung diambil setelah kontroversi pemilihan presiden 2007 (Migdalovitz, 2007). Pada 2007, Turki mengalami ketegangan atas keinginan AKP untuk memilih salah satu anggotanya sebagai presiden. Masalah terhadap calon Menteri Luar Negeri Abdullah Gül adalah bahwa ia memiliki akar yang dalam gerakan Islamis Turki dan istrinya mengenakan jilbab, yang oleh beberapa sekuler dianggap sebagai lambang Islamisme dan keterbelakangan.

Alasan lainnya bahwa AKP telah mengendalikan kementerian dan parlemen. Karenanya keseimbangan kekuatan politik akan terganggu jika partai juga mengambil alih posisi kepresidenan. Oposisi CHP meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan pemungutan suara dan setelah pembatalan itu, Perdana Menteri Erdoğan menyerukan pemilihan nasional awal dan mengusulkan paket amandemen konstitusi, termasuk salah satu yang menyerukan pemilihan langsung presiden melalui pemungutan suara dari rakyat (Migdalovitz , 2007). Referendum konstitusi dilakukan pada Oktober 2007.

Agenda AKP menarik dukungan gemilang dari pemilih dan hampir 69 persen memilih mendukung amandemen yang diusulkan. Keberhasilan itu datang karena paket amandemen konstitusi yang diusulkan, terutama pengenalan pemilihan umum untuk presiden, pengurangan masa jabatan presiden dari 7 hingga 5 tahun, pengurangan masa jabatan parlemen dari 5 hingga 4 tahun dan klarifikasi dari kourum Majelis Nasional Agung.

Sementara itu, Abdullah Gül terpilih sebagai presiden pada Agustus 2007. Pemilihan Erdogan di bawah amandemen konstitusi tahun 2007 telah mengubah karakter pemerintah dari parlemen menjadi parlemen dengan sistem presiden (Uran, 2010). Alasan utama di balik keinginan Erdoğan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan menjadi presiden adalah tetap berkuasa.

Selama pemilihan, ada dua pendekatan politik untuk masa depan pemerintahan di Turki. Pendekatan pertama, diwakili oleh Erdogan. Dia menjanjikan "Turki Baru" yang makmur dan akan tumbuh menjadi ekonomi terbesar ke-10 pada tahun 2023 dan menjadi kekuatan regional jika bukan global (Kirişci, 2014). Erdoğan memiliki dukungan kuat karena kebijakan pro-bisnis partai, pekerjaan, dan standar hidup yang meningkat dari bagian populasi kelas menengah dan bawah. Popularitasnya, karena dia telah menempatkan Turki di peta diplomatik dunia, menyatakan dukungan untuk Palestina, mendukung pemberontakan melawan Bashar al-Assad di Suriah dan mengusulkan model Islamisme demokratis untuk dunia Muslim (Cross, 2014).

Pendekatan kedua yang didorong İhsanoğlu, menganjurkan pemeliharaan sistem parlementer dan memperingatkan bahwa sistem hibrida, di mana baik perdana menteri dan presiden dipilih langsung rakyat, berisiko menciptakan ketidakstabilan, ketegangan dan polarisasi di dalam negeri.

Namun, Erdoğan memenangkan mayoritas. Alasan di balik kemenangan Erdogan meskipun konservatisme Islam yang semakin besar di Turki adalah lenyapnya ancaman intervensi militer dalam politik, sebuah skenario yang dicapai selama dua masa jabatan pertama AKP dalam kekuasaan dan kepemimpinan AKP punya harapan menjadikan Turki sebagai negara terkemuka di dunia Islam melalui pengembangan semacam demokrasi Muslim yang populis (Ozbudun, 2014).

Alasan lain adalah kandidat oposisi yang lemah, kecuali Demirtas. Dia kurang populer dibandingkan dengan Erdoğan. Bagi kaum sekuler Turki, isu Kurdi merupakan ancaman bagi nasionalisme dan identitas Turki dan bagi kaum borjuis Muslim yang sedang tumbuh, hubungan dengan wilayah Kurdi adalah menguntungkan secara komersial (Seymour, 2014).

Kemenangan elektoral AKP secara berturut-turut mengakibatkan hilangnya ancaman intervensi militer dalam politik dan resonansi di antara pemilih ambisi Erdoğan untuk mendapatkan kembali kebanggaan Utsmaniyah yang hilang, setidaknya di dunia Islam melalui pengembangan "demokrasi Muslim" yang populis (Ozbudun, 2014). [air]

Penulis adalah penanggung jawab beritajatim.com dan mahasiswa program Magister Ilmu Politik FISIP Unair Surabaya

 

Tag : politik turki

Komentar

?>