Minggu, 25 Februari 2018

Membaca PDIP dari 2 Kali Pilgub Jatim

Rabu, 10 Januari 2018 01:17:55 WIB
Reporter : Ainur Rohim
Membaca PDIP dari 2 Kali Pilgub Jatim
Ainur Fohim, Penanggung jawab beritajatim.com. [Foto: dok/bj.com]

Selama 5 hari, sejak Jumat sampai Selasa (5-9/1/2018), publik di Jatim sedang menunggu-nunggu dengan harap-harap cemas keputusan DPP PDIP tentang figur pengganti Abdullah Azwar Anas sebagai bakal cawagub.

Setelah Azwar Anas mengundurkan diri dari bursa Pilgub Jatim 2018, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) belum memperoleh pasangan pengganti. Padahal, waktu pendaftaran bakal cagub-cawagub berakhir pada hari Rabu (10/1/2018) tengah malam.

Siapa pengganti Azwar Anas? Sangat banyak nama yang disebut. Ada Kusnadi (Ketua PDIP Jatim), Sri Untari (Sekretaris PDIP Jatim), Kanang Budi Sulistyono (Bupati Ngawi), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Ipong Muchlissoni (Bupati Ponorogo), Puti Guntur Soekarnoputri, Ahmad Basarah (Wasekjen DPP PDIP), dan lainnya. Mana yang berpeluang di antara mereka atau nama lain di luar mereka?

Menjawab pertanyaan di atas bukan perkara gampang. Ada banyak begitu analisis politik yang telah dikemukakan, seperti pendekatan voting behaviour merujuk pada hasil survei elektabilitas dengan metode kuantitatif-statistik, pendekatan determinan aktor politik, pendekatan loyalitas dan ideologi politik, pendekatan determinan budaya dan histori politik, pendekatan politik aliran, pendekatan political marketing, dan lainnya.

Artikel berikut berusaha menganalis pertanyaan besar di atas dengan pendekatan sejarah politik PDIP terkait Pilgub Jatim. Dalam konteks ini, ada sejumlah realitas yang penting diperhatikan. Pertama, PDIP merupakan parpol besar kaum Nasionalis- Soekarnoisme yang belum pernah memenangkan Pilgub Jatim secara langsung.

Kontestasi politik sistem demokrasi elektoral yang telah 2 kali dihelat di Jatim, keduanya dimenangkan Partai Demokrat dengan sejumlah partai mitra koalisinya, terkecuali PDIP dan PKB. Demokrat mengusung pasangan Soekarwo-Gus Ipul.

Kedua, baik di Pilgub 2008/2009 dan Pilgub 2013, PDIP mengusung kader tulen partai ini, dengan opportunity politik merebut kemenangan kecil dan berat. Pada Pilgub Jatim 2008/2009, PDIP mengusung pasanagn Sutjipto-Ridwan Hisjam (Politikus Partai Golkar).

Tampilnya nama Sutjipto cukup mengejutkan, karena dalam proses konvensi yang digelar PDIP Jatim, Sutjipto kalah atas Pakde Karwo dengan perbedaan dukungan suara dari DPC se-Jatim cukup telak. Namun demikian, DPP PDIP dan Mega teguh menjagokan Sutjipto, mantan Ketua PDIP Jatim pertama, sebagai cagub.

Lantas di Pilgub Jatim 2013, PDIP dengan kepercayaan tinggi mengusung pasangan Bambang DH (mantan Walikota Surabaya) dan Said Abdullah (Politikus PDIP dari Pulau Madura). Keduanya juga dikenal sebagai kader tulen dan tak pernah pindah ke partai lainnya.

Ketiga, selain para cagub dan atau cawagub itu dikenal sebagai kader tulen, bukan kader outsourcing atau kader kos-kosan, cagub dan atau cawagub yang diusung PDIP di Pilgub Jatim 2008/2009 dan 2013, dikenal memiliki loyalitas politik total terhadap ideologi politik dan kepemimpinan di PDIP.

Sutjipto, Bambang DH, dan Said Abdullah adalah kader ideologis PDIP, yang loyalitas dan dedikasinya untuk PDIP tak ada yang meragukan. Ketiganya merupakan kader level pertama PDIP dan figur-figur kepercayaan Megawati Soekarnoputri.

Keempat, secara tersirat PDIP tak selalu menempatkan kemenangan politik merupakan tujuan akhir kontestasi politik. Mereka menyadari bahwa partisipasinya dalam kontestasi politik sulit mendapatkan peluang kemenangan, mengingat beratnya kompetitor yang dihadapi.

Ada nilai politik lebih strategis yang bisa digapai dengan terlibat dalam kontestasi politik, yakni bergeraknya mesin partai dalam konteks menghadapi agenda politik lebih strategis dalam ruang lingkup nasional: Pileg dan Pilpres.

Artinya, kontestasi politik bagi PDIP tak melulu harus menang, play to win. Tapi, kontestasi politik adalah wahana untuk mengokohkan konsolidasi politik organisasi dalam perspektif internal.

Kita tahu bahwa pada Pilgub Jatim 2008/2009, sungguh berat bagi pasangan Sutjipto-Ridwan Hisjam untuk merebut kemenangan. Ridwan Hisjam tak didukung Partai Golkar secara formal, karena Golkar menjagokan Soenarjo sebagai cagub yang berpasangan dengan Ali Maschan Moesa, Ketua PWNU Jatim.

Pada Pilgub Jatim 2013, PDIP dengan kepercayaan diri politik sangat tinggi mengusung pasangan Bambang DH-Said Abdullah. Faktanya, pasangan ini finish di posisi ketiga di bawah Pakde Karwo-Gus Ipul dan Khofifah-Herman S Sumawiredja dalam raihan dukungan suara.

Fakta-fakta politik di atas, dalam hemat penulis, kemungkinan besar tetap jadi pegangan dan pertimbangan penting bagi elite PDIP dalam konteks pengambilan keputusan Pilgub Jatim 2018.

Pilgub Jatim itu penting bagi PDIP. Tapi, ada agenda politik lain yang jauh lebih penting dari itu, yakni Pileg dan Pilpres 2019. Kemenangan politik di ajang kontestasi bukan segala-galanya bagi PDIP kalau kita merujuk pada keterlibatan partai ini di dua kali Pilgub Jatim (2008/2009 dan 2013).

Elite PDIP menyadari bahwa tlatah politik Jatim bukan sepenuhnya kandang kaum Nasionalis yang kuat seperti positioning politik PDIP di Jateng dan Bali. Di Jatim, posisi politik kaum Islam Tradisional (NU) merupakan kekuatan mayoritas, meski afiliasi politik kaum Nahdliyyin ini tak menyatu di satu partai, tapi berpencar ke sejumlah partai. Secara faktual, kedua partai ini (PDIP dan PKB) belum pernah memenangkan Pilgub Jatim secara langsung.

Masalahnya: Realitas histori politik ini apakah sepenuhnya dipahami mitra politik PDIP di Pilgub Jatim 2018, yakni PKB? Apalagi di internal keluarga besar NU telah ada calon lain dengan garis ideologis ke-NU-an yang kuat: Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah banyak disokong dan didukung kiai-kiai NU jalur kultural, dengan tokoh sentralnya KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), pimpinan Pondok Tebuireng Jombang, dan Nyai Lili Wahid (keduanya adik KH Abdurrahman Wahid/Gus Dur).

Cita ideal mensinergikan secara politik PKB dan PDIP di Pilgub Jatim 2018, dalam perspektif kalkulasi politik, merupakan modal besar mewujudkan ekspektasi merebut kemenangan dalam kontestasi politik ini.

Faktanya, praktek demokrasi elektoral tak sepenuhnya bisa dipahami dengan pendekatan matematika politik seperti itu. Determinan aktor, politik aliran, pencerahan dan kecerdasan politik konstituen yang makin rasional, perkembangan teknologi informasi, dan lainnya adalah faktor penting yang bisa saja menjungkirbalikkan kalkulasi matematika politik representasi kursi di lembaga legislatif regional.

Karena itu, mengekspektasikan sinergi politik antara PDIP dengan PKB dalam konteks Pilgub Jatim 2018 bisa saja ditempatkan di skala prioritas pertama sebagai modal politik menghadapi kontestasi Pilgub Jatim.

Namun demikian, perlu juga dipersiapkan skenario politik cadangan ketika proses rajutan politik PDIP dan PKB menghadapi kendala berat, seperti penentuan figur cawagub, di tengah tempo tahapan Pilgub Jatim yang makin mendekati deadline.

Secara faktual, PKB merupakan kekuatan politik satu-satunya yang bisa mengajukan pasangan cagub-cawagub sendiri tanpa bersinergi dengan partai lainnya. [air]

Penulis adalah Penanggung Jawab beritajatim.com dan mahasiswa program Magister Ilmu Politik FISIP, Unair Surabaya

Tag : politik

Komentar

?>