Sabtu, 21 Juli 2018

Apakah Partai Gerindra akan 'Mati Gaya'?

Minggu, 17 Desember 2017 00:01:02 WIB
Reporter : Ainur Rohim
Apakah Partai Gerindra akan 'Mati Gaya'?
Ainur Fohim, Penanggung jawab beritajatim.com. [Foto: dok/bj.com]

Bagaimana nasib Partai Gerindra di Pilgub Jatim 2018? Apakah partai ini akan tersingkir tanpa kesempatan masuk ring pertarungan politik di Jatim? Apakah Partai Gerindra dan mitra koalisinya akan menjagokan La Nyalla M Mattalitti atau kandidat lainnya? Banyak pernyataan lain tentang langkah politik ke depan partai dengan tokoh sentral Prabowo Subianto ini di Pilgub Jatim 2018.

Sebuah sumber beritajatim.com menyebut, setelah Khofifah Indar Parawansa memperoleh dukungan dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai NasDem, dan PPP, maka PKS akan merapat ke koalisi partai yang mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Abdullah Azwar Anas (Mas Anas). PAN kemungkinan besar merapat ke kubu Khofifah-Emil. Bagaimana nasib Gerindra? Sendirian dan ditinggal. Ibaratnya, partai ini 'kalah' sebelum bertanding, tak sempat masuk ring kontestasi politik bernama Pilgub Jatim 2018.

Benarkah demikian? Sulit memastikan secara presisi politik. Kalau kita memakai pendekatan voting behaviour dengan determinan para aktor politik (elite), memahami posisi politik Partai Gerindra di Pilgub Jatim 2018 tak mungkin dilepaskan dari peta pertarungan politik di Pulau Jawa: Kawasan politik paling strategis di Indonesia, dengan jumlah pemilih lebih 100 juta pemilih dalam perspektif demokrasi elektoral yang berlaku sekarang.

Dari 6 provinsi di Pulau Jawa, dua provinsi telah menggelar hajatan politik tersebut: Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Di mana di kedua provinsi itu, Partai Gerindra dan mitra koalisi politiknya berhasil memenangkan pertarungan.

Di DKI Jakarta, Partai Gerindra berpartner dengan mitra tradisional politiknya: PKS, yang menggusung Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno menang meyakinkan atas Ahok-Djarot. Pilgub DKI Jakarta berlangsung dua putaran, dengan eskalasi politik sangat keras dan cenderung diwarnai pertarungan politik identitas yang kental.

Sekali pun politik identitas adalah hal lazim dalam perilaku memilih di negara- negara demokrasi. Di Amerika Serikat pun, politik identitas yang beralas unsur ras, etnis, agama, dan faktor lain hal yang tak jarang muncul di tiap kontestasi politik. Politik identitas merupakan realitas yang kadang tak bisa ditolak di negara demokrasi.

Di Pilgub Banten, pasangan Wahidin-Andika didukung Golkar, yang memiliki 15 kursi di DPRD, Partai Gerindra dengan 10 kursi, Partai Demokrat dengan 8 kursi, PKS dengan 8 kursi, PKB dengan 7 kursi, Partai Hanura dengan 6 kursi, dan PAN dengan 3 kursi. Total, pasangan itu didukung 57 kursi.

Pasangan Wahidin-Andika menang atas duet Rano-Embay yang disokong PDIP dengan 15 kursi, PPP dengan 8 kursi, dan Partai NasDem dengan 5 kursi. Mereka total didukung 28 kursi. Yang menarik di Pilgub Banten adalah turunnya salah satu putra Ratu Atut Chosiyah (mantan Gubernur Banten yang tersandung kasus korupsi), yakni Andika, yang berposisi sebagai wakil dari Wahidin.

Kemenangan Partai Gerindra dengan mitra koalisinya, terutama bersama PKS di DKI Jakarta dan Banten, sangat mengejutkan kompetitor politiknya, terutama partai penyokong utama rezim politik yang sedang berkuasa. Sekali pun volume pemilih di Banten dan DKI Jakarta jauh di bawah dibanding pemilih di Jabar, Jateng, dan Jatim. Realitas politik di Banten dan DKI Jakarta dikhawatirkan menjadi snow ball dalam perspektif politik di Jabar, Jateng, dan Jatim.

Karena itu, membaca positioning politik Partai Gerindra dalam konteks Pilgub Jatim 2018 mestinya memperhatikan sejumlah faktor politik berikut: Pertama, Partai Gerindra merupakan kekuatan politik yang kerapkali berada di posisi berseberangan dengan kekuasaan dan atau partai utama penyokong kekuasaan. Pilgub Jatim 2018 yang telah memunculkan Poros Gus Ipul-Mas Anas dan Poros Khofifah-Emil Dardak, hakikatnya, kedua kekuatan politik ini merepresentasikan kepentingan politik kekuasaan dan atau yang merapat ke kekuasaan.

Karena itu, mengharapkan Partai Gerindra mendukung salah satu di antara kedua pasangan cagub-cawagub ini probability politiknya sangat kecil sekali.

Kedua, melihat trend politik keputusan yang diambil elite Partai Gerindra di Pilgub DKI Jakarta, Banten, Jabar dan Jateng (sedang berlangsung) memperlihatkan partai ini menempatkan orientasi kemenangan politik sebagai prioritas targetnya dibanding aspek lain, seperti dinamika mesin partai, pengalaman politik, kaderisasi, dan lainnya.

Anies (DKI Jakarta), Wahidin (Banten), Sudirman Said (Jateng), dan Mayjen Purn TNI Sudrajat (Jabar), mereka semua bukan kader dan tak pernah meniti karir politik di Partai Gerindra. Mereka adalah tokoh populer dengan track record kuat, kredibilitas meyakinkan, dan kapasitas yang mumpuni.

Anies dan Sudirman Said mantan menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Wahidin seorang mantan bupati/walikota di salah satu kabupaten/kota di Provinsi Banten, dan Mayjen TNI Purn Sudrajat seorang pensiunan tentara yang dikenal pemikirannya cerdas. Mayjen Sudrajat pernah menempuh pendidikan di Harvard of University Amerika Serikat (AS), yang merupakan perguruan tinggi terbaik di dunia. Sudrajat sempat duduk sebagai Kapuspen TNI sebelum ditempatkan sebagai Duta Besar RI di Kerajaan Inggris.

Penunjukan Mayjen Purn Sudrajat sebagai cagub Jabar dari Partai Gerindra tak disangka-sangka banyak kalangan dan tergolong berani di tengah meredupnya politik militer dalam peta politik nasional. Sama seperti keputusan Partai Gerindra menunjuk Anies di Pilgub DKI Jakarta dan Sudirman Said di Pilgub Jateng. Sebab, sebelumnya di Jabar nama Dedy Mizwar dan nama Ferry Juliantoro dalam konteks Pilgub Jateng, diperkirakan yang paling berpeluang merebut tiket cagub dari Partai Gerindra.

Dalam konteks ini ada unsur serangan pendadakan politik yang dilakukan Partai Gerindra kepada lawan politiknya, sesuatu yang lazim terjadi di lapangan militer.

Ketiga, jika Partai Gerindra kehilangan mitra koalisi strategisnya: PKS, dan mitra taktisnya: PAN, dalam bacaan politik, partai ini kemungkinan besar mengambil keputusan abstain (netral) di Pilgub Jatim 2018. Toh mendukung pasangan Gus Ipul-Mas Anas maupun Khofifah-Emil Dardak, dalam perspektif kalkulasi politik Partai Gerindra, tak ada pengaruh politik bersifat strategis bagi partai ini di Pemilu dan Pilpres 2019.

Kedua pasangan ini dinilai merupakan representasi kekuasaan yang keluar dari kanal politik berbeda. Sehingga mendukung salah satu di antara kedua pasangan ini dipandang tak memberikan berkah politik apa-apa bagi kepentingan politik strategis Partai Gerindra.

Realitas politik yang dihadapi Partai Gerindra di Pilgub Jatim 2018 jauh lebih kompleks dibanding yang harus diselesaikan partai ini di Pilgub Jateng dan Jabar. Akar persoalannya adalah tak cukupnya modal dasar politik bagi Partai Gerindra secara mandiri maupun bersama mitra koalisi strategis: PKS, untuk mengusung pasangan cagub-cawagub sendiri.

Gabungan kursi kedua partai di parlemen Jatim hanya 19 kursi, sehingga membutuhkan sokongan politik partai lain. Mitra koalisi paling dekat adalah PAN. PAN tak jarang memainkan timing politik dalam mengambil keputusan terkait kontestasi politik. Relasi politik Partai Gerindra-PAN lebih bersifat taktis dibanding relasi Partai Gerindra-PKS yang bersifat strategis. Realitas ini mengakibatkan Partai Gerindra terlihat 'mati gaya' di Pilgub Jatim 2018. [air]

Penulis adalah Penanggung Jawab beritajatim.com dan mahasiswa program Magister Ilmu Politik FISIP, Unair Surabaya.

Tag : politik

Komentar

?>