Rabu, 23 Mei 2018

Manuver Gerindra di Pilgub Jatim 2018

Kamis, 14 Desember 2017 03:22:36 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Manuver Gerindra di Pilgub Jatim 2018

AJANG PEMILIHAN Gubernur Jawa Timur 2018 memasuki tahap yang cukup mendebarkan. Beberapa misteri mulai terungkap. Tetapi muncul misteri lain yang lebih gelap. Tanda-tandanya ada namun ke arah mana tujuannya, itu belum bisa dipastikan.

Misteri-misteri yang terbuka adalah kepastian majunya Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Khofifah Indar Parawansa. Gus Ipul berpasangan dengan bupati sarat prestasi Azwar Anas didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Khofifah menggandeng bupati muda berwawasan luas Emil Dardak. Didukung oleh barisan partai-partai, yaitu Demokrat, NasDem, Hanura, PPP, Golkar.

Lantas bagaimana dengan Partai Gerindra? Manuver apakah yang disiapkan Gerindra dalam Pilgub Jatim 2018?

Tanggal 10 Desember 2017 lalu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto secara terbuka memberikan surat tugas kepada La Nyalla Mattalitti untuk memastikan dukungan dari partai lain. Gerindra menjamin bakal mengusung La Nyalla dalam Pilgub Jatim 2018 jika yang bersangkutan berhasil membangun koalisi. Gerindra memberikan batas waktu 10 hari. Jika sampai batas waktu 20 Desember 2017 tidak berhasil membangun koalisi, surat tugas otomatis tidak berlaku.

Strategi Gerindra dalam menghadapi Pilgub Jatim ini sangat tidak lazim. Umumnya, pimpinan partai (baik di tingkat pusat maupun di provinsi) menjalin komunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi. Bukan memberikan tugas kepada kandidat calon. Misalnya di PKB. DPP PKB merekomendasikan nama Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk bertarung di Pilgub Jatim. Selanjutnya, DPP PKB membangun koalisi bersama PDI Perjuangan. Strategi Gerindra di Pilgub Jawa Barat 2018 juga sama.

Dalam keterangan kepada pers, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak membeberkan tentang ketidak-laziman strateginya. Dasco hanya menuturkan bahwa Gerindra memberikan apresiasi kepada La Nyalla karena telah banyak membantu dalam Pilpres 2014 lalu. Sejauh ini, La Nyalla juga sudah berkeliling pelosok Jawa Timur, menemui banyak ulama atau tokoh masyarakat bahkan terjun langsung menangani berbagai problem sosial. Dari tataran survei, elektabilitas La Nyalla juga cukup tinggi.

"Kita lihat orang yang melakukan perjuangan. Ya, ini Pak La Nyalla waktu Pilpres itu kan banyak membantu kita juga," jelas Dasco.

Pertanyaannya, mengapa strategi Gerindra di Pilgub Jatim 2018 berbeda? Manuver apa yang hendak dijalankan Gerindra? Ini patut dicermati karena Gerindra terkenal memiliki banyak strategi pemenangan di pemililhan kepala daerah. Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu buktinya. Gerindra sukses mengantarkan kemenangan bagi Anies Baswedan - Sandiaga Uno. Padahal beberapa bulan sebelum coblosan, elektabilitas Anies sangat jauh di bawah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Toh akhirnya Anies menang.

Untuk mengurai manuver atau strategi Gerindra, beberapa fakta dan kemungkinan-kemungkinan perlu dibeberkan. Fakta pertama, Gerindra memang tidak bisa mengusung calon sendiri di Pilgub Jatim 2018. Aturannya, partai baru bisa mengusung calon sendiri apabila memiliki 20 kursi di DPRD Jatim. Gerindra hanya memiliki 13 kursi.

Fakta kedua, partai-partai saat ini telah mendeklarasikan dukungan. PKB, PDI Perjuangan, PKS secara resmi bakal mengusung pasangan Gus Ipul - Anas. Sedangkan Partai Demokrat, Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura secara terbuka mengumumkan bakal mengusung pasangan Khofifah - Emil Dardak.

Fakta ketiga, PAN menjadi satu-satunya partai yang belum secara terbuka mengumumkan dukungan ke salah satu pasangan yang telah ada. PAN juga belum memastikan untuk membentuk poros baru atau dalam artian mengusung calon lain. Di DPRD Jatim, PAN memiliki 7 kursi. Artinya, jika berkoalisi dengan Gerindra, jumlahnya pas 20 dan sah untuk mengusung calon sendiri.

Fakta keempat, La Nyalla Mattalitti secara tegas menyanggupi penugasan yang diberikan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. La Nyalla yakin berhasil membangun koalisi dengan partai-partai lain guna memenuhi persyaratan pencalonan di Pilgub Jatim 2018. Termasuk bakal menjalin komunikasi dengan PAN.

Fakta kelima, ada waktu sekitar sebulan sejak keluarnya surat tugas hingga batas akhir pendaftaran pasangan calon di Pilgub Jatim. Jadwal pendaftaran adalah 8 - 10 Januari 2018. Rentang satu bulan ini bisa dibilang mepet juga bisa dibilang panjang. Mepet karena partai lain telah menetapkan pasangan calon sehingga bisa membentuk tim pemenangan sekaligus bergerak melakukan konsolidasi. Sebulan bisa dibilang panjang karena pada Pilgub DKI Jakarta lalu, Gerindra mengumumkan pasangan calon hanya 1 hari menjelang pendaftaran.

Dari lima fakta itu, berbagai kemungkinan bisa diprediksi. Yakni kemungkinan-kemungkinan yang bakal menjelaskan makna dari manuver Gerindra.

Kemungkinan pertama, La Nyalla sukses menggandeng PAN untuk menjalin koalisi. Jika ini terjadi, La Nyalla bakal berposisi sebagai calon gubernur dan PAN bisa saja menyodorkan calon wakil gubernur. Sejauh ini ada tiga kader PAN yang sering mengemuka di ruang publik, yaitu bupati Bojonegoro Suyoto, mantan bupati Lamongan Masfuk, dan artis beken Anang Hermansyah.

Selain dengan PAN, La Nyalla bisa juga menarik dukungan dari partai-partai lain. Walau peluang ini terbilang kecil, dalam politik, kemungkinan selalu terbuka. Ini terjadi misalnya pada fenomena Pakde Karwo (Soekarwo). Pakde ternyata memilih berkoalisi dengan mantan rivalnya (Khofifah) dibandingkan dengan pasangan dua periodenya (Gus Ipul). Toh pendaftaran resmi ke KPUD belum dibuka. Peluang partai-partai untuk menarik dukungan lalu membangun koalisi baru bersama La Nyalla tetap terbuka.

Kemungkinan kedua, sampai batas akhir 20 Desember 2017, La Nyalla gagal membangun koalisi untuk maju dalam Pilgub Jatim 2018. Jika ini terjadi, kendali kembali ke tangan partai Gerindra. Pimpinan Gerindra memiliki waktu sekitar 20 hari untuk membangun koalisi dengan partai lain. Gerindra hanya membutuhkan tambahan 7 kursi untuk bisa mengusung calon sendiri.

Peluang ini cukup terbuka sebab selama berbulan-bulan sebelum sekarang, Gerindra telah menjalin komunikasi intensif dengan PAN dan PKS. Hanya saja, entah mengapa, komunikasi menjadi buntu sehingga PKS mengumumkan batal membentuk poros baru dan memilih ikut bergabung dengan PKB - PDIP mendukung pasangan Gus Ipul - Azwar Anas.

Jika koalisi terbangun, calon gubernur yang diusung bisa saja tetap La Nyalla namun bisa pula tokoh lain. Hal itu bergantung pada negosiasi dengan partai peserta koalisi. "Surat tugas. Bukan (surat dukungan). Jadi nanti di surat tugas itu, dia bisa membuktikan, baru kita dukung," ujar Dasco.

Kemungkinan ketiga, Gerindra mengambil langkah seperti PKS. Gerindra tinggal memilih bergabung dengan koalisi Gus Ipul - Azwar Anas ataukah pasangan Khofifah - Emil Dardak. Kekuatan besar Gerindra dan ketokohan dari Prabowo Subianto tentu saja membuat dua koalisi yang ada bakal berebut untuk cepat-cepat mengikat.

Sejauh ini, berdasarkan beberapa hasil survei, kekuatan antara poros Gus Ipul - Azwar Anas dengan Khofifah - Emil Dardak relatif seimbang. Kalaulah ada yang lebih unggul, selisinya tidak terpaut jauh. Bahkan di dalam hasil survei, Gus Ipul kadang berada di atas Khofifah kadang pula giliran Khofifah yang mengungguli Gus Ipul.

Pada situasi berimbang itu, posisi Gerindra bisa menjadi penentu kemenangan. Poros yang didukung Gerindra, dia berpeluang besar meraup suara lebih banyak dan memenangi Pilgub Jatim 2018.

Kemungkinan keempat, Gerindra gagal membangun koalisi dan memilih tidak terlibat dalam aksi dukung-mendukung calon gubernur Jatim. Gerindra mengambil sikap netral. Pilihan sikap ini pernah dijalankan Partai Demokrat dalam Pilpres 2014. Ketika itu, walau sudah menggelar konvensi, Demokrat gagal membangun koalisi lantas memilih untuk netral. Tidak mendukung pasangan Prabowo - Hatta Rajasa ataupun pasangan Jokowi - Jusuf Kalla.

Posisi netral tentu saja memiliki nilai plus dan minus. Nilai plus-nya, Gerindra bisa fokus menggarap pemilihan kepala daerah (pilkada) di tempat lain. Sebab ajang pesta demokrasi 27 Juni 2018 nanti adalah pilkada serentak. Di level Pilgub di pulau Jawa saja, ada tiga pilgub yang jumlah surat suaranya relatif sama besar. Terdiri dari Pilgub Jatim, Pilgub Jawa Barat, dan Pilgub Jawa Tengah. Bisa saja Gerindra melepas Jawa Timur dan lebih berkonsentrasi untuk merebut Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Nilai minus dari posisi netral adalah kaitannya dengan Pilpres. Pilkada serentak (termasuk Pilgub Jatim) tahun 2018 bisa dipahami sebagai ajang pemanasan bagi pemilihan presiden tahun 2019. Jika sampai tidak melibatkan diri dalam pertarungan di Pilgub Jatim, perolehan suara calon presiden yang diusung Gerindra sangat mungkin merosot dibanding pilpres 2014 lalu.

Itulah beberapa fakta dan kemungkinan yang terbaca dari manuver Gerindra di Pilgub Jatim. Mana kemungkinan yang bakal terealisasi, sulit untuk memastikan. Bahkan, kejutan bisa saja terjadi menjelang hari terakhir pendaftaran 10 Januari 2018 nanti. [but]

Tag : pilgub jatim

Komentar

?>