Senin, 10 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Kesempatan Terakhir Khofifah

Senin, 27 Nopember 2017 03:26:08 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Kesempatan Terakhir Khofifah

KETUA UMUM MUSLIMAT NU Khofifah Indar Parawansa hampir dipastikan maju lagi di ajang Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ini merupakan keikut-sertaan Khofifah yang ketiga. Mungkin nanti sejarah akan mencatat Khofifah sebagai tokoh yang paling sering mengikuti Pilgub Jatim.

Maka, bisa dibilang, Pilgub Jatim 2018 adalah kesempatan terakhir Khofifah untuk merebut kursi Jatim 1. Jika kali ini tidak menang lagi, sulit untuk membayangkan, tahun 2023 nanti, Khofifah bakal maju lagi untuk bertarung. Pertarungan yang keempat kalinya.

Petualangan Khofifah dalam dua kali Pilgub Jatim menorehkan beragam tafsir. Pertarungan melekat sejak di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), hingga pertarungan di level pusat, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebuah pertarungan ketat dimana Khofifah selalu kalah. Dua kali Soekarwo (Pakde Karwo) ikut Pilgub Jatim dan dua kali pula mengalahkan Khofifah. Pada Pilgub Jatim 2008, Pakde Karwo berpasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan singkatan Karsa mengalahkan Khofifah yang berpasangan dengan Mudjiono. Lima tahun berikutnya, tahun 2013, Karsa jilid II mengalahkan Khofifah yang berpasangan dengan Herman Surjadi Sumawiredja.

Bukan kemenangan yang gampang bagi Pakde Karwo. Tahun 2008, sesaat setelah coblosan, mayoritas quick count memenangkan Khofifah. Bahkan ketika itu, Pakde Karwo sudah sempat mengeluarkan ucapan selamat kepada Khofifah. Sebaliknya, tim Khofifah sempat pula sujud syukur merayakan kemenangan.

Tapi ternyata situasinya berbalik, rekapitulasi KPUD Jatim memenangkan Pakde Karwo dengan selisih yang sangat tipis. Khofifah pun menggugat. Melaporkan adanya kecurangan terstruktur dan masif. Gugatan diterima. Pilgub terpaksa diulang untuk sebagian wilayah Madura. Hasilnya, Khofifah tetap kalah.

Jalan terjal menghadang Khofifah di Pilgub 2013 justru sejak sebelum coblosan. Pendaftaran Khofifah dinilai tidak sah karena problem dukungan dari partai pengusung. Khofifah pun mencari keadilan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hasilnya, Khofifah diperbolehkan maju untuk mengikuti Pilgub.

Usai coblosan, rekapitulasi KPUD Jatim lagi-lagi memenangkan Pakde Karwo dan menempatkan Khofifah di urutan kedua. Lagi-lagi pula Khofifah menggugat. Melaporkan adanya dugaan kecurangan terstruktur dan masif. MK menolak gugatan Khofifah dan menyepakati hasil rekapitulasi KPUD Jatim.

Keputusan MK ini sempat pula berbalut polemik. Beberapa hari menjelang pembacaan keputusan, publik gempar, Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Terkait putusan MK yang memenangkan Pakde Karwo, dari dalam penjara, Akil Mochtar buka suara. Dia merasa heran karena putusan MK yang sebenarnya adalah memenangkan Khofifah.

Tahun 2017 ini, Khofifah memastikan maju lagi di Pilgub Jatim 2018. Lawannya bukan lagi Pakde Karwo. Justru Khofifah dan Pakde Karwo mempertunjukkan realisasi pepatah bahwa tidak ada musuh abadi dalam politik. Akrobat politik yang beberapa tahun sebelumnya susah untuk dibayangkan. Kali ini, Khofifah dan Pakde Karwo bersatu. Pakde Karwo melalui Partai Demokrat mendeklarasikan dukungan pencalonan Khofifah – Emil Dardak. Sehingga, nantinya, Pakde Karwo bakal berjibaku untuk memenangkan Khofifah menuju kursi gubernuran, menggantikan dirinya.

Dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, Khofifah kali ini tampak lebih cermat dalam memilih pendamping. Dibentuk Tim 9 yang terdiri dari para kiai. Tim 9 bertugas menjaring tokoh-tokoh yang tepat untuk mendampingi Khofifah maju dalam Pilgub Jatim 2018. Selain mencari yang memiliki sifat amanah, tokoh diprioritaskan berasal dari wilayah Mataraman. Lalu satu lagi syarat yang diusulkan oleh Pakde Karwo, calon pendamping Khofifah harus kader Partai Demokrat atau setidaknya tokoh yang bersedia menjadi kader Demokrat.

Syarat Mataraman disorongkan karena tokoh tersebut diharapkan mampu menutupi kelemahan area jangkauan Khofifah. Merujuk perolehan suara Pilgub Jatim 2013, perolehan suara Khofifah terpuruk di 18 wilayah Mataraman.

Ketika itu, Khofifah kalah di Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kabupten Malang, Batu, Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Bojonegoro, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, dan Kota Blitar. Khofifah hanya mampu mendominasi perolehan suara di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Blitar.

Akhirnya pilihan jatuh ke Bupati Trenggalek Emil Dardak. Tokoh muda, enerjik, populer (apalagi punya istri artis ternama), pintar (lulusan luar negeri), dan merepresentasikan kultur Mataraman. Satu lagi, Emil Dardak tidak keberatan mendapat kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat.

Lalu bagaimana nasib Khofifah dalam Pilgub Jatim 2018? Akankah Khofifah beruntung dengan meraih tiket menuju kursi Jatim 1 ataukah kembali terpuruk seperti periode-periode sebelumnya? Sulit untuk memastikannya. Tetapi setidaknya ada 5 fakta yang perlu dijadikan perhatian.

Pertama, Pilgub Jatim 2018 adalah kesempatan terakhir Khofifah. Jika kali ini kalah lagi, Khofifah berarti sudah mengantongi 3 periode kekalahan. Dengan kondisi tersebut, publik tentu sulit membayangkan jika Khofifah bakal maju lagi untuk yang keempat kalinya, yakni Pilgub Jatim Tahun 2023. Kecuali bila kali ini menang, Khofifah sebagai petahana bisa enteng saja untuk maju lagi di periode selanjutnya.

Kedua, Khofifah kali ini bisa berharap besar pada pesona penampingnya, yakni Emil Dardak. Sebagai tokoh representasi Mataraman, Emil diharapkan mampu mendongkrak suara Khofifah di daerah-daerah seperti Madiun Kota, Madiun Kabupaten, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Tulungagung, Kediri Kota dan Kabupaten, Blitar Kota dan Kabupaten, bahkan Malang Raya. Sebagai tokoh muda dan dekat dengan dunia selebriti, Emil Dardak juga bisa diharapkan untuk mendulang suara dari kalangan muda. Para pemilih pemula yang mewakili ‘zaman now’ dan bersifat milenial.

Ketiga, Khofifah kali ini mendapatkan dukungan resmi dari Pakde Karwo. Tidak bisa dipungkiri, sebagai Gubernur, Pakde Karwo adalah pengendali birokrasi tertinggi di level provinsi Jawa Timur. Gubernur membawahi para kepala dinas. Mempunyai jaringan sampai ke kepala desa. Jika mesin birokrasi ini digerakkan untuk mendukung Khofifah, hasilnya tentu luar biasa. Selain itu, Pakde Karwo juga telah dua kali memenangi ajang Pilgub Jatim, tahun 2008 dan tahun 2013. Itu artinya, Pakde Karwo terbukti paham strategi pemenangan. Pakde Karwo hapal kantong-kantong suara di Jawa Timur. Modalitas ini sangat berharga untuk bisa mengantarkan Khofifah ke kursi Jatim 1.

Keempat, walau tidak lagi bertarung dengan pasangan Pakde Karwo – Gus Ipul, Khofifah tidak serta merta mendapat lawan mudah. Dua partai utama di Jawa Timur, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sudah lebih dahulu mendeklarasikan pasangan yang dinilai cukup ideal. Pasangan tersebut adalah Gus Ipul – Abdullah Azwar Anas. Sebagai salah satu ketua PBNU dan keluarga Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Gus Ipul merupakan lawan seimbang Khofifah untuk berebut suara di basis kultural Santri. Dari sisi pendamping, pemikiran visioner dan keberhasilan memajukan Kabupaten Banyuwangi menempat Azwar Anas sebagai tokoh yang pesonanya tidak kalah dengan Emil Dardak.

Kelima, Khofifah patut memperhitungkan pula kekuatan dari Poros Tengah atau kerap disebut Poros Emas. Poros ini dibentuk oleh koalisi non pendukung Khofifah – Gus Ipul, terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sampai saat sekarang, Poros Emas belum mendeklarasikan nama calon. Sehingga, poros ini bisa saja nantinya memberikan kejutan. Atau setidaknya, keberadaan Poros Emas bisa saja menggerus kekuatan koalisi poros lain, entah Poros Khofifah maupun Poros Gus Ipul.

Terakhir, apapun fakta dan fenomena yang dimiliki para calon gubernur maupun calon wakil gubernur, penentu kemenangan tetap saja para pemilik suara. Aktor utama dari Pilgub Jatim 2018 adalah masyarakat Jawa Timur sendiri. Wargalah yang berhak memilih dan menentukan pasangan yang dianggapnya paling tepat untuk memimpin Provinsi Jawa Timur dalam 5 tahun ke depan. [but]

Tag : pilgub jatim

Komentar

?>