Jum'at, 15 Desember 2017

Seandainya Khofifah Tinggalkan Pakde Karwo

Selasa, 21 Nopember 2017 02:17:05 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Seandainya Khofifah Tinggalkan Pakde Karwo

BERBEDA DENGAN 2 Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim sebelumnya, Partai Demokrat kali ini tidak mengusung calon sendiri. Bersama-sama dengan Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Demokrat berencana mengusung calon gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Sayangnya, kelima partai dalam memilih calon pendamping Khofifah belum menemui titik temu. Sampai saat ini, nama pendamping Khofifah masih simpang siur. Semula koalisi membentuk Tim 9 yang berisi para kiai. Ada 8 nama yang digodok. Selanjutnya, 8 nama mengerucut menjadi 5 nama.

Kabarnya, saat ini, nama calon yang tersisa tinggal 2 orang. Terdiri dari Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni dan Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak. Keduanya dinilai merepresentasikan kultur Mataraman. Sosok yang dibutuhkan untuk melengkapi ketokohan Khofifah. Dimana Khofifah mewakili kultur Santri sehingga membutuhkan pendamping yang berasal dari kultur Mataraman.

Tetapi benarkah Khofifah tinggal memilih antara Emil Dardak dan Ipong? Sampai saat ini, belum ada kepastian. Belakangan nama Nurwiyatmo muncul lagi untuk memecahkan kebuntuan tarik ulur kepentingan partai koalisi.

Lantas bagaimana peran Partai Demokrat bersama Ketua DPD-nya, yaitu Soekarwo? Fenomena Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) inilah yang patut diberi catatan tersendiri.

Dalam koalisi yang bakal mengusung Khofifah dalam Pilgub Jatim 2018, Partai Demokrat memiliki jumlah kursi paling besar. Demokrat 13 kursi, Golkar 11 kursi, PPP 5 kursi, Nasdem 4 kursi, Hanura 2 kursi.

"Yang pasti, untuk posisi pendampingnya dari partai yang suara dan kursinya lebih banyak, yaitu Demokrat. Makanya nanti Bacawagubnya harus menjadi anggota Demokrat," kata Pakde Karwo, beberapa waktu lalu.

Berbekal jumlah kursi yang paling besar, Demokrat menuntut bahwa calon pendamping Khofifah harus memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat. Itu artinya, Khofifah harus memilih kader Demokrat. Atau setidaknya, Khofifah memilih tokoh yang nantinya bersedia menjadi kader Demokrat.

Gejala mendadak kader ini bukanlah sesuatu yang baru dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Pakde Karwo dulunya seorang birokrat, begitu maju pilgub melalui Partai Demokrat, dia langsung mendapat KTA. Kini bahkan menjadi ketua DPD. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga berasal dari birokrat. Begitu bertarung di pilkada, Risma pun mendapat KTA PDI Perjuangan. Bupati Banyuwangi Azwar Anas dulunya PKB. Sekarang beralih jadi kader PDI Perjuangan karena diusung menjadi calon wakil gubernur.

Dalam sebuah kesempatan, Pakde Karwo menyebutkan 5 nama kepada Khofifah. Mereka adalah Ipong Muchlissoni, Emil Dardak, Kepala BLUD RSUD dr Soetomo Harsono, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Heru Tjahjono, hingga Agus Harimurti Yudhoyono.

Dari kelimanya, hanya AHY yang benar-benar kader Demokrat. Artinya, jika benar mendampingi Khofifah, salah satu dari mereka harus bersedia jadi kader Demokrat. Itulah tuntutan dari Pakde Karwo.

"Kami mengusulkan nama-nama yang dinilai layak dan itu kuat di kawasan Mataraman, tapi tentu saja Bu Khofifah sangat berpengaruh untuk menentukannya juga," imbuh Pakde Karwo.

Fenomena lain dari Pakde Karwo dalam koalisi pendukung Khofifah adalah statusnya sebagai Gubernur Jawa Timur. Tidak bisa dipungkiri, sebagai gubernur, Pakde Karwo memiliki nilai tawar tinggi.

Sebab, gubernur adalah pengendali birokrasi tertinggi di level provinsi Jawa Timur. Gubernur membawahi para kepala dinas. Mempunyai jaringan sampai ke kepala desa. Jika mesin birokrasi ini digerakkan untuk mendukung Khofifah, hasilnya tentu luar biasa.

Memang idealnya, dan memang begitu aturannya, gubernur bersama jajarannya dilarang berpihak ke salah satu calon. Birokrat wajib mengambil sikap netral. Namun di Indonesia, netralitas adalah barang mahal. Sesuatu yang langka.

Nilai tawar lain yang melekat pada Pakde Karwo adalah fakta bahwa dia telah dua kali memenangi ajang Pilgub Jatim, tahun 2008 dan tahun 2013. Itu artinya, Pakde Karwo terbukti paham strategi pemenangan. Pakde Karwo hapal kantong-kantong suara di Jawa Timur. Modalitas ini sangat berharga untuk bisa mengantarkan Khofifah ke kursi Jatim 1.

Beberapa fenomena di atas memperlihatkan keuntungan pihak Khofifah jika benar nantinya mendapat dukungan dari Partai Demokrat. Tetapi di antara keuntungan-keuntungan itu, satu ganjalan tampaknya sulit terpecahkan. Yakni, perihal penentuan calon pendamping alias calon wakil gubernur. Terlihat upaya Pakde Karwo ‘memasang orang’ untuk mengawal kepentingan-kepentingan Partai Demokrat.

Jika negosiasi antara Khofifah dengan Pakde Karwo, atau tawar menawar Partai Demokrat bersama-sama partai koalisi, berjalan lancar; nama calon wakil gubernur bisa segera diputuskan. Tim sukses bisa berkerja lebih fokus.

Namun bila negosiasi atau tawar menawar gagal, koalisi pendukung Khofifah bisa saja berjalan tanpa Partai Demokrat. Jika situasi itu benar terjadi, Khofifah masih sah maju Pilgub Jatim. Jumlah kursi 4 partai pendukungnya sebanyak 22 kursi. Sedangkan aturannya, partai pengusung minimal cuma berjumlah 20 kursi.

Kerugian bagi Khofifah, tim sukses tidak bisa menikmati jasa pengalaman dan kepiawaian Pakde Karwo dalam memenangai Pilgub Jatim. Khofifah juga sulit mengharap dukungan birokrasi pemerintah provinsi. Sebaliknya, sama seperti periode-periode sebelumnya, Pakde Karwo bisa jadi berbalik menjadi lawan politik.

Lalu apa imbas bagi Partai Demokrat jika meninggalkan koalisi pendukung Khofifah?

Pertama, Partai Demokrat bergabung dengan koalisi PKB – PDI Perjuangan untuk mengusung pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) – Azwar Anas. Peluang cukup besar karena melihat kedekatan antara Pakde Karwo dengan Gus Ipul. Dimana keduanya telah melewati 10 tahun bergandengan memimpin Jawa Timur.

Sisi buruknya, koaliasi PKB – PDI Perjuangan terlanjur berjalan dengan beragam perencanaan. Termasuk telah membentuk struktur tim pemenangan. Sehingga, Partai Demokrat mau tidak mau hanya bisa mengikuti. Demokrat maupun Pakde Karwo tidak bisa mengambil peran besar, sebesar ketika berkoalisi mendukung Khofifah. Demokrat sebatas nunut.

Kedua, Partai Demokrat bergabung dengan koalisi Poros Tengah. Selama ini, partai-partainya adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Di sini pun, Partai Demokrat juga tidak bisa menuntut peran sangat besar. Sebab, ketiga partai telah menjalin komunikasi cukup lama.

Selain problem peran, Partai Demokrat tentu telah melihat fakta. Bahwa, koalisi Poros Tengah sampai saat ini belum mampu memunculkan calon kuat yang selevel Gus Ipul dan Khofifah.

Ketiga, Partai Demokrat memilih untuk tidak tergabung dalam koalisi yang telah ada. Demokrat bersikap netral dalam ajang Pilgub Jatim 2018. Alternatif ini bukannya tidak mungkin. Sikap yang sama telah ditunjukkan Partai Demokrat dalam Pilpres 2014. Dimana Demokrat tidak memihak antara Jokowi dan Prabowo. Bahkan di legislatif (DPR) maupun eksekutif (kabinet) pun, Demokrat memilih netral. Tidak bersikap oposisi maupun berkoalisi mendukung pemerintahan.

Imbas buruk dari pilihan netral adalah Partai Demokrat bisa terlambat panas dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres 2019. Kekuatan Partai Demokrat di Jawa Timur pun terancam bakal tergerus.

Merujuk pada fakta-fakta dan kemungkinan-kemungkinan di atas, hubungan antara Khofifah dengan Partai Demokrat (Pakde Karwo) merupakan hubungan mutualisme, saling menguntungkan. Jika kedua belah pihak berpisah, imbas buruk bisa datang menerpa dan sulit dihindari.

Untuk itu, antara Khofifah, partai koalisi, dan Partai Demokrat harus segera mengikis perbedaan kepentingan. Menurunkan ego masing-masing. Duduk bersama secara nyaman untuk menentukan calon wakil gubernur. Dan bila nama pendamping Khofifah telah berhasil dipilih, tim sukses bisa segera dibentuk dan menyusun strategi kemenangan. [but]

Tag : pilgub jatim

Komentar

?>