Sabtu, 16 Desember 2017

10 Kemungkinan Terburuk di Pilgub Jatim 2018

Rabu, 04 Oktober 2017 08:42:17 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
10 Kemungkinan Terburuk di Pilgub Jatim 2018

JIKA belum tanggal 27 Juni 2018, siapapun calon jangan dulu meyakini bakal memenangi Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) tahun 2018. Mengapa? Setidaknya ada 10 kemungkinan terburuk yang bisa membalikkan prediksi.

Belajar dari perhelatan Pemilihan Presiden tahun 2014, Pilgub Daerah Ibu Kota (DKI) Jakarta tahun 2017, dan Pilgub Jatim periode sebelumnya; ada beberapa peristiwa yang berada di luar kendali calon atau tim sukses. Peristiwa-peristiwa tersebut sanggup mempengaruhi psikologi pemilik suara sehingga mengubah pilihannya.

1. Penggalangan Massa Aksi

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berserta tim sukses, sebelumnya mungkin tidak pernah mengira bakal berhadapan dengan serangkaian aksi massa yang sangat agresif. Massa yang berteriak-teriak menghujat Ahok sebagai penista agama Islam.

Dampak aksi ini sangat merugikan elektabilitas Ahok dalam Pilgub DKI 2017. Terlebih, aksi diikuti oleh ribuan, puluhan ribu, hingga ratusan ribu warga. Dibungkus dengan istilah-istilah nomor cantik, semisal aksi 411 ataupun aksi 212. Tidak hanya di Jakarta, aksi penolakan Ahok bahkan terjadi di Surabaya, tempat di mana tidak ada TPS (tempat pemungutan suara) bagi Pilgub DKI.

Karena dinilai efektif dalam menjatuhkan elektabilitas calon, strategi penggalangan massa aksi ini bisa jadi bakal terjadi di Pilgub Jatim 2018. Maka, semua calon dan tim sukses harus sejak dini mengantisipasinya. Jangan sampai calon yang telah memenangi berbagai hasil survei tiba-tiba anjlok gara-gara demo saban hari Jumat.

2. Mesin Partai Macet

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan adalah 2 partai terbesar di Jatim. Tapi bagaimana nasib calon yang diusung kedua partai tersebut di Pilgub Jatim periode sebelumnya? Kalah melulu.

Idealnya, simpatisan dan konstituen partai akan mencoblos calon yang diusung oleh partai. Dengan modal awal pemilih tradisional itu, tim sukses bekerja menambah calon pemilih dari kalangan pemula atau massa mengambang. Jika bekerja lebih keras lagi, tim sukses merebut simpati dari pemilih tradisional calon lain. Tapi faktanya calon dari PKB dan PDIP tidak berkutik.

Dua periode Pilgub jatim secara pemilihan langsung justru dimenangi oleh duet Soekarwo (Pakde Karwo) dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang diusung oleh Partai Demokrat. Ini artinya, mesin partai PKB dan PDIP tidak berjalan secara maksimal.

Menghadapi Pilgub Jatim 2018, calon dan tim sukses harus mengantisipasi kemacetan mesin partai. Kuncinya hanya satu, yaitu merawat hubungan baik dengan dengan kader partai. Kader dari tingkat provinsi hingga tingkat anak cabang dan ranting. Jika hubungan baik terjaga, kader bakal berjuang maksimal untuk mengamankan konstituennya. Tapi ingat, menjalankan mesin partai membutuhkan biaya tidak murah. Kader partai juga butuh dana untuk bergerak mendekati konstituen.

3. Pencegatan Selama Kampanye

Satu fenomena aneh yang tercatat dalam Pilgub DKI adalah aksi pencegatan kampanye calon. Dalam beberapa kampanye, Ahok dicegat oleh warga atau sekelompok orang. Mereka menolak Ahok menggelar kampanye di wilayah tertentu.

Imbas dari pencegatan ini, Ahok tidak bisa menggeber tawaran program maupun janji-janji politik secara nyaman. Dia disibukkan dengan upaya mengatasi aksi pencegatan. Ketika wartawan datang untuk meliput kampanye Ahok pun, mereka lebih suka mengangkat topik pencegatan dibanding topik materi kampanye. Dalam hal ini, Ahok sudah rugi dalam manajemen isu. Bahkan, beberapa kali, aksi pencegatan membuat Ahok membatalkan kampanye.

Tidak ada jaminan bahwa aksi pencegatan selama masa kampanye absen di Pilgub Jatim. Maka, calon maupun tim sukses harus sejak dini mengantisipasinya. Calon harus menuntut jaminan kenyamanan kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, dan aparat kepolisian. Sebab aksi-aksi seperti itu tidak akan bisa dihadapi calon dan tim sukses secara sendirian.

4. Jagalah Mulutmu

Ahok mungkin benar-benar tidak bermaksud menistakan agama Islam ketika berpidato di Pulau Seribu, tanggal 27 September 2016, dalam rangka meninjau program pemberdayaan budi daya kerapu. Tapi, pihak lain bisa saja menafsirkan berbeda. Tanggal 6 Oktober 2016, pidato Ahok diupload oleh Buni Yani di media sosial dan lantas menjadi viral. Intinya, Ahok dinilai telah menistakan agama Islam.

Netizen beramai-ramai menghujat Ahok. Pengamat dan tokoh agama pun angkat suara. Timbul pro dan kontra. Situasi gaduh. Lalu kasus ini dilaporkan ke kepolisian dan berujung di pengadilan. Permintaan maaf Ahok tidak berarti banyak untuk mendinginkan suasana. Sidang Ahok yang disiarkan televisi menjadi tontonan seantero Indonesia. Ahok pun divonis bersalah dan kini harus mendekam di penjara.

Jadi mulai sekarang, kandidat calon di Pilgub Jatim tidak perlu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan perselisihan. Terutama pernyataan yang bersifat sensitif, mengandung SARA (suku, agama, ras, antargolongan). Berhati-hatilah dalam berbicara. Peribahasa ‘mulutmu harimaumu’ cukup relevan menggambarkan situasi sekarang.

5. Serangan Isu Gender

Ketika mengikuti ajang Pilpres, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri selalu mendapatkan serangan melalui isu gender. Jabatan presiden atau pemimpin pemerintahan dikaitkan dengan posisi imam dalam salat berjamaah. Bahwa, jamaah yang berjenis kelamin laki-laki dan wanita harus dipimpin oleh imam yang berjenis kelamin laki-laki. Tidak ada ceritanya jamaah laki-laki salat dengan imam seorang wanita.

Begitu juga dalam memilih calon pemimpin pemerintahan. Mereka mengimbau agar umat Islam tidak memilih pemimpin wanita. Apalagi situasinya  tidak darurat. Maksudnya, dalam proses pemilu, masih ada calon yang berjenis kelamin laki-laki.

Isu gender ini sangat mungkin akan muncul di Pilgub Jatim bila ada calon gubernur  yang berjenis kelamin wanita. Untuk itu, sejak dini, calon yang berjenis kelamin wanita harus meminta bantuan kiai atau ustad untuk gencar menjelaskan kepada umat muslim di Jatim. Memberi penjelasan kalau jabatan gubernur tidak sama dengan posisi imam dalam salat berjamaah.

6. Laporan Dugaan Korupsi

Kemunculan Agus Yudhoyono Harimurti (AHY) dalam ajang Pilgub DKI cukup mengejutkan banyak pihak. Agus adalah anak mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berperawakan atletis, parasnya ganteng, dan memiliki karier cemerlang di militer. Tiba-tiba mengundurkan diri dari militer dan beralih ke ranah politik. AHY menggandeng Sylviana Murni (Mpok Sylvi) sebagai pendamping.

Mpok Sylvi dipilih dengan maksud untuk mendulang suara besar karena kapasitasnya sebagai sebagai mantan Wali Kota Jakarta Pusat yang paham birokrasi dan dikenal bersih (tidak korupsi). Tapi tiba-tiba rencana itu hancur. Penyebabnya, Mpok Sylvi dilaporkan ke kepolisian tersangkut dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Al Fauz dan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) di Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.

Walau ketika Pilgub DKI digelar status Mpok Sylvi belum tersangka, reputasi dia sebagai birokrat yang bersih keburu rusak di mata publik. Mpok Sylvi yang cantik dan murah senyum itu menjadi tidak fokus dalam mengampanyekan program yang diusung AHY. Perhatiannya tersita untuk mengklarifikasi atau membersihkan nama baik.

Pada Pilgub Jatim 2018 ini beberapa kandidat berasal dari kalangan birokrat. Mereka adalah orang-orang yang biasa mengelola uang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Jika memang merasa pernah melakukan korupsi, ya sebaiknya tidak perlu ikut ajang Pilgub Jatim. Pilihan mundur lebih baik dibanding terlanjur maju namun menjadi bulan-bulanan publik gara-gara belang korupsinya diumbar. Tapi jika merasa bersih, ya diantisipasilah agar tidak sampai terjadi kasus pelaporan dugaan korupsi. Atau kalau terjadi pelaporan oleh pihak lain, setidak-tidaknya, si calon sudah siap mementahkannya.

7. Jebakan Debat Publik

Rakyat Indonesia yang gemar mengonsumsi isu-isu politik tentu ingat yang terjadi pada Minggu malam (15/6/2014) di Hotel Gran Melia, Jakarta. Ketika itu berlangsung debat calon presiden. Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pertanyaan kepada Prabowo Subianto.

"Bapak Prabowo, kami ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat, peran TPID. Terima kasih," tanya Jokowi.

Ternyata Prabowo tidak tahu singkatan TPID. Oleh sebab tidak tahu, Prabowo pun tidak bisa memberikan jawaban. Dia lantas justru balik bertanya kepada Jokowi. Jokowi pun menjelaskan kalau TPID singkatan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah. Akibat ketidak-tahuan itu, Prabowo langsung menjadi sasaran bully oleh netizen.

Jika kasus Prabowo tidak mau terulang dalam Pilgub Jatim, calon yang bakal bertarung wajib mempersiapkan diri secara lebih matang. Debat Cagub dihadiri banyak orang dan disiarkan secara live (langsung) oleh televisi. Tiap calon tentu ingin tampak paling menguasai materi sekaligus menyerang calon lain. Tanpa persiapan yang matang, calon bisa kedodoran dalam memberikan jawaban.

8. Gugatan Calon Lain

Pilgub Jatim 2008 menyisakan kisah pilu tersendiri bagi pendukung Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (KaJi). Ketika itu, pada putaran kedua, tiga lembaga survei mengeluarkan hasil quick count (hitung cepat) yang memenangkan Kaji. Pesta kemenangan pun sudah sempat digelar. Bahkan Soekarwo kepada pers sempat mengakui faktor keunggulan perolehan suara KaJi karena adanya dukungan resmi dari PDIP menjelang masa kampanye Pilgub putaran II.

Tapi apa yang terjadi? Hasil real count KPUD Jatim justru memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa).

Khofifah pun menggugat ke Mahkamah Konsitusi (MK). Gugatan dikabulkan. Akhirnya kembali digelar pemilihan untuk putaran ketiga, di Sampang dan Bangkalan. Hasil akhir menunjukkan, Khofifah-Mudjiono kembali kalah dengan perolehan 49,89 persen suara berbanding 50,11 persen suara.

Hasil berbeda diperoleh pasangan Sambari Halim-M. Qosim (SQ) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2010. Pada mulanya pasangan Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas) menang dengan 233.531 suara atau 39,49 persen. Pasangan SQ berada di urutan kedua dengan meraih 208.129 suara atau 35,19 persen. Sambari mengajukan gugatan ke MK dan dikabulkan. Hasil dari coblos ulang di 9 kecamatan, Sambari berbalik unggul dan akhirnya dilantik menjadi Bupati Gresik.

Pelajaran dari dua hasil gugatan ke MK tersebut, calon dan tim sukses harus benar-benar mengawal proses pemilihan gubernur secara seksama. Jangan sampai kecolongan oleh kecurangan yang dilakukan pihak lawan. Relawan yang berjaga di TPS harus dibekali kemampuan mendata perolehan suara dan kemampuan menganalisa situasi . Sebab data-data dari relawan berperan penting ketika terjadi gugatan ke MK. Selain itu, sejak awal, calon juga harus berkomunikasi dengan pakar hukum untuk persiapan menghadapi sidang di MK.

9. Serangan Media Sosial

Zaman sekarang bisa dibilang zaman cyber. Mayoritas penduduk telah terhubung ke internet. Sebagian besar mereka memiliki akun di media sosial. Problemnya adalah fitnah alias hoax begitu mudahnya disebar dalam medos dan dipercaya oleh orang-orang sebagai kebenaran. Kerap kali, netizen enteng sekali menyebar (share) ulang informasi yang belum tentu benar. Viral. Lalu jadi perdebatan luas.

Aparat kepolisian baru-baru ini menangkap anggota Saracen yang diduga menjalankan pratek penyebaran hoax. Aktivitas Saracen diduga berasal dari pesanan pihak tertentu. Saracen diduga menerima order untuk menjatuhkan elektabilitas  calon yang jadi lawan pembayarnya.

Kita berharap calon atau tim sukses tidak menyewa lembaga atau perkumpulan semacam Saracen. Kalaulah membuat tim media sosial (medsos), sebaiknya, lebih banyak menggarap pencitraan positif dan pemaparan program calon. Bukan justru melemparkan fitnah-fitnah keji agar elektabilitas kontestan lain terjatuh.

Peran masyarakat dan aparat kepolisian penting untuk menghadang pertumbuhan hoax-hoax di medsos. Masyarakat bisa berperan aktif untuk melaporkan akun-akun tertentu yang berlebihan menyerang calon gubernur. Laporan dari masyarakat digunakan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan. Kita harus yakin, tanpa black campaign dan hoax, Pilgub Jatim 2018 bisa lebih nyaman dan berbobot.

10. Serangan Fajar atau Money Politics

Serangan fajar (money politics) adalah pemberian uang terhadap pemilik hak suara (warga). Tujuannya agar warga memilih calon tertentu. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, jumlah uang Rp 50 ribu sampai Rp 200 ribu memang cukup berarti. Bisa saja uang, mungkin pula pemberian dalam bentuk barang, sanggup mengubah sikap politik warga.

Secara umum, logikanya, pelaku serangan fajar berasal dari bagian tim pemenangan atau tim sukses calon kepala daerah. Tim sukses tentu memiliki peta basis dukungan setiap calon, termasuk calonnya sendiri. Nah, serangan fajar diarahkan untuk mengacaukan peta basis pendukung lawan. Serangan fajar juga diarahkan kepada para pemilih pemula dan warga yang belum menentukan sikap politik.

Tetapi dalam beberapa kasus tertentu, pelaku ternyata berasal dari pihak lain. Pelaku serangan fajar bisa saja berasal dari orang-orang bandar judi. Bandar judi yang beromzet miliaran rupiah rela menggelontorkan uang untuk menyogok  para pemilih. Imbasnya, calon yang semula tidak diperhitungkan bisa tiba-tiba meraup suara besar di wilayah tertentu.

Siapapun pelaku dan apapun motivasi serangan fajar, tindakan tersebut jelas pelanggaran hukum. Demi menciptakan Pilgub Jatim yang jujur dan adil, warga diimbau untuk melaporkan adanya serangan fajar ke pihak berwajib.

Calon gubernur beserta tim suksesnya tentu tidak bisa begitu saja melimpahkan peran kontrol serangan fajar kepada masyarakat. Tiap calon harus pula mengerahkan kewaspadaan pada hari-hari menjelang coblosan. Jika itu tidak dilakukan, jangan kaget bila tiba-tiba dia kalah di basis pendukung tradisionalnya.

Itulah daftar 10 kemungkinan terburuk yang mesti diantisipasi oleh setiap calon yang maju dalam Pilgub Jatim 2018. Bahkan bisa jadi, ada gejala-gejala lain yang membuat proses pilkada tidak fair, sehingga daftar kemungkinan terburuk  akan lebih panjang.

Kita berharap kemungkin-kemungkinan terburuk tersebut tidak terjadi. Pilgub Jatim adalah pesta demokrasi masyarakat seluruh Jawa Timur. Namanya juga pesta, Pilgub Jatim 2018 semestinya berlangsung meriah dalam suasana gembira. Semoga itu terjadi. Aamiin. [but]

Tag : pilgub jatim

Komentar

?>