Minggu, 22 Oktober 2017

Intelektual tapi Mentalnya Pelacur

Minggu, 01 Oktober 2017 02:19:56 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Intelektual tapi Mentalnya Pelacur

INTELEKTUAL adalah kaum terpelajar yang mendasarkan diri pada prinsip moralitas, keadilan, dan logika. Intelektual  menjadi rujukan masyarakat dan birokrat karena pemikirannya berdasarkan fakta-fakta, ketepatan teori, dan analisa argumentatif. Intelektual bekerja atas dasar kebenaran dan terbebas dari kepentingan pragmatis.

Pelacur berada pada posisi berkebalikan dari intelektual. Pelacur bekerja untuk memuaskan nafsu berahi orang yang memberi uang. Pelacur mengabaikan prinsip moralitas, kebenaran, dan tidak berurusan dengan logika. Asal dibayar sesuai tarifnya, disuruh nungging atau mengangkang pun, pelacur tidak segan menjalani sembari terus tersenyum nakal.

Di Indonesia saat ini, ironisnya, banyak intelektual yang bermental pelacur. Menjajakan intelektualitas untuk memuaskan nafsu orang-orang yang bersedia membayar.

Ketika di pengadilan ada seorang yang diduga koruptor kelas kakap sedang dalam posisi terpojok karena belangnya hampir terungkap, intelektual bermental pelacur akan sangat senang bila disewa untuk mejadi saksi ahli yang meringankan. Disewa pengacara sang terdakwa kasus korupsi untuk mengeluarkan dalil-dalil teori menyorongkan beragam argumentasi.

Tujuannya untuk mempengaruhi hakim agar menjatuhkan vonis seringan-ringannya terhadap terdakwa. Jika masih mungkin, intelektual bermental pelacur ini bersemangat tinggi agar hakim memutus bebas. Tidak perlu heran apabila mereka bertitel profesor ataupun doktor tetapi paparannya penuh apologi alias pembenaran-pembenaran semata. Mereka memang datang untuk berbicara panjang lebar sesuai dengan keinginan penyewa.

Intelektual bermental pelacur ini diam-diam akan sangat senang bila direkrut menjadi konsultan politik partai. Jika itu terjadi, opini mereka ke publik sebatas untuk mempengaruhi masyarakat agar membenarkan kebijakan partai. Tidak peduli walau kebijakan partai sebenarnya telah menyengsarakan rakyat atau menggerogoti semangat nasionalisme.

Kepada partai lain yang menjadi rival partai penyewanya, intelektual ini mengeluarkan argumentasi-argumentasi provokatif. Bersifat menyerang. Black campaign. Kerap kali berdekatan dengan fitnah, hoax. Kepandaian intelektualitasnya diabdikan pada kepentingan partai. Dan bukan kepentingan kebenaran, bukan kepentingan kemaslahatan umat manusia.

Padahal semestinya, dunia intelektual mengendalikan dunia politik agar kekuasaan tidak melenceng dari aras moralitas dan kesejahteraan bersama. Tetapi kali ini tidak. Politik justru mengendalikan intelektual untuk memberikan pembenaran-pembenaran.

Imbasnya, para intelektual ini tidak memberi petunjuk dan memberi bimbingan kepada perkembangan hidup masyarakat. Mereka justru menyerah kepada golongan yang berkuasa yang memperjuangkan kepentingan masing-masing. Daripada memelihara persaudaraan segala bangsa, berdasarkan kemanusiaan; intelektual bermental pelacur malahan ikut serta mempertajam pertentangan bangsa, yang menjadi sebab timbulnya sengketa, timbulnya perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketika pesta demokrasi berupa pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah tiba, intektual bermental pelacur sibuk menjajakan dirinya agar direkrut menjadi bagian dari tim sukses. Mereka mengeluarkan hasil survei abal-abal yang tujuannya untuk mendongkrak elektabilitas calon yang membayar.

Kepada publik, tanpa malu, mereka bilang proses survei dilakukan secara independen. Dibiayai sendiri. Terbebas dari kepentingan manapun. Padahal semuanya adalah kebohongan belaka.

Semakin mendekati coblosan, survei abal-abal semakin sering dikeluarkan. Calon yang membayar diberi hadiah posisi teratas, rival politiknya dijatuhkan ke posisi buncit. Uang pun jatuh bergemerincing dari kantong sang calon.

Usai coblosan, KPU belum kelar melakukan rekapitulasi atau penghitungan suara, intektual bermental pelacur sudah mengeluarkan hasil quick count (penghitungan cepat). Lagi-lagi angka yang ditunjukkan hasil rekayasa. Apalagi jika selisih kekuatan antarcalon cukup berimbang, quick count dijadikan modal calon untuk mengajukan gugatan.

Bagaimana jika hasil survei dan hasil quick count meleset dari hasil rekapitulasi KPU? Dasar memang orang pintar, para intelektual bermental pelacur ini bersembunyi di balik metodologi sempit margin error.

Ilmu pengetahuan memang memberikan kelonggaran berupa margin of error, yaitu gambaran jumlah kesalahan yang biasa terjadi pada pengambilan sampel dalam survei yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, margin error survei 3 persen (tergantung jumlah sampel).

Artinya meskipun meleset jauh dari hasil rekapitulasi KPU, secara metodologi, angka-angka yang dipublish oleh intelektual bermental pelacur masih bisa dibilang valid. Sebab angkanya bermukim di rentang margin error. Celah margin error itulah yang dipakai senjata pembenaran akademik mereka. Padahal sejak awal mereka memang telah merancang angka-angka rekayasa untuk mempengaruhi publik.

Pada prinsipnya, intelektual itu boleh salah namun dilarang bohong. Tetapi kali ini beda, intelektual bermental pelacur sudah melakukan kebohongan sejak dalam pikiran.

Seorang intelektual bermental pelacur pernah dengan sombongnya bercerita. Dia bisa memberikan jaminan kemenangan terhadap siapapun calon yang bersedia membayar. Tentu dengan ongkos yang berbeda-beda. Calon yang telah mengantongi elektabilitas (tingkat keterpilihan) tinggi, ongkosnya bisa murah saja. Tapi kalau calon berada dalam tingkat elektabilitasnya rendah, biaya yang dibebankan sangat tinggi. Semua bisa hitung dengan ilmu statistik yang dikuasainya.

Intelektual bermental pelacur ini membeberkan. Calon dengan elektabilitas rendah butuh ongkos mahal untuk meraih kemenangan karena banyak hal yang harus dikerjakan oleh tim sukses. Semisal ongkos untuk menjatuhkan elektabilitas lawan. Ongkos untuk membalik sikap pemilih tradisional calon lawan. Ongkos untuk meraup suara pemilih pemula. Ongkos untuk membeli birokrasi agar mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan calonnya. Ongkos untuk menggeber iklan di berbagai media massa terkemuka.

Kadangkala intelektual bermental pelacur ini tidak meminta bayaran dalam bentuk uang. Mereka meminta jatah proyek. Semisal dalam MoU alias kesepakatan dicantumkan, sang intelektual diberi jatah proyek pengadaan alat peraga sekolah se-provinsi bila sang calon berhasil jadi gubernur. Bahkan kadang mereka berani bertaruh: “uang dikembalikan utuh jika gagal memenangi pilkada”.

Lantas bagaimana tanggung jawab mereka terhadap akademik?

Kepentingan akademik bukan lagi prioritas sang intelektual bermental pelacur. Mereka berstatus dosen tetap, tiap bulan mendapat gaji, tapi jarang muncul di kampus. Mahasiswa lebih sering diserahkan kepada asisten dosen. Kalaulah mengajar, mereka lebih suka membual tentang kisah suksesnya mengantar calon kepala daerah dalam meraih kemenangan. Atau, mereka pamer kedekatannya dengan para penguasa.

Riset atau penelitian untuk kepentingan keilmuan mungkin juga telah lama dilupakan. Yang ada hanya berjubel survei-survei pesanan. Apalagi menulis buku dengan paradigma yang ketat. Bisa jadi, intelektual bermental pelacur yang telah bergelimang uang ini justru membayar orang-orang untuk membuat tulisan dengan atas nama dirinya.

Di luar lingkup akademik, intelektual bermental pelacur justru memilih hidup dalam kemewahan bak selebriti. Mereka menjadi kolektor barang yang aneh-aneh. Semisal mengoleksi seribu keris yang dikumpulkan dari puluhan suku di Indonesia. Atau gemar berpelesir keluar negeri dengan menyewa kapal pesiar. Mereka lebih suka berbicara di depan wartawan dibanding berbicara dalam forum ilmiah.

Profesor Heru Nugroho PhD dalam pengukuhan Guru Besar UGM, tanggal 14 Februari 2012, mengeluarkan pidato yang mewakili keresahannya terhadap dunia intelektual di Indonesia. Menurutnya, telah terjadi banalitas intelektual di berbagai kampus, termasuk di UGM. “Secara sederhana banalitas intelektual di universitas ditandai dengan pendangkalan yang tidak disadari disertai menurunnya kualitas akademik dan sekaligus merosotnya komitmen terhadap bidang ilmu yang digeluti oleh pada akademisi,” tutur profesor kelahiran Yogyakarta, 9 Januari 1959 ini.

Dia juga gelisah terhadap dosen-dosen yang semakin jarang mengajar mahasiswa karena terlalu sibuk di luar. Para kolega tersebut dijulukinya sebagai ‘dosen asongan’.

“Misalnya seorang dosen memiliki pekerjaan lain di luar kota sehingga tidak punya cukup waktu lagi beraktivitas di kampus. Macam-macam atribut dan profesi yang disandang oleh akademisi tipe 'asongan' ini. Misalnya menjadi staf ahli, staf khusus, konsultan, direktur, deputi, konsultan lembaga donor internasional, dll. Tugas utama mereka bukan menjadi intelektual kampus tetapi menggunakan alat-alat akademik untuk kepentingan-kepentingan ekonomi politik mereka,” paparnya.

Lebih parah lagi, menurut Prof Heru, banalitas intelektual di perguruan tinggi ini juga mendapat stimulan dari lemahnya tata kelola dan kelembagaan universitas sebagai institusi akademik. "Bahkan saat ini yang nampak universitas cenderung sekadar menjadi arena perebutan kekuasaan bagi para pemangku kepentingan. Sialnya mereka kurang berebut kuasa akademik yang menghasilkan riset, pengajaran dan aplikasi yang handal tetapi berebut kuasa pragmatis yang bernuansa ekonomi politik,” paparnya.

Tetapi, walau situasi intelektualisme di Indonesia sungguh kelam, kita harus tetap menjaga optimisme. Tentu saja masih ada kalangan intelektual yang tekun membaca buku. Intelektual yang membatasi diri dari pergaulan politik. Mengasingkan diri dari beragam kepentingan pragmatis. Mereka-mereka yang setia mendampingi dan mengarahkan mahasiswa di kampus. Yang tekun melakukan riset berlarat-larat demi menghasilkan pemikiran berkualitas.

Kepada para intelektual yang konsisten menjawa marwahnya itu, kita berdoa agar mereka senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang. Diberi kekuatan untuk terus mengembangkan keilmuan demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia. Aamiin. [but]

Tag : politik

Komentar

?>