Senin, 11 Desember 2017

Memotret Konstituen Pilgub Jatim dengan 3 Pendekatan

Selasa, 26 September 2017 08:16:56 WIB
Reporter : Ainur Rohim
Memotret Konstituen Pilgub Jatim dengan 3 Pendekatan
Ainur Rohim, Penanggung Jawab media online beritajatim.com

Dimensi lain yang menarik diamati dari kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 adalah karakter pemilih. Jumlah pemilih (Konstituen) Pilgub Jatim 2018 diperkirakan mencapai 32.408.738 orang atau naik dibanding jumlah pemilih pada Pemilihan Presiden 2014.

Bagaimana potret politik, sosiologis, kultural, dan psiko-politik mereka? Dalam perspektif politik, data Pileg 2014 menunjukkan, kelompok Islam Tradisional (Nadhlatul Ulama/NU) adalah pemilih terbesar. Secara politik mereka cenderung merapat dan memilih PKB. Sayap Nasionalis-Marhaenis (PDIP) berada di posisi kedua.

Kaum Nasionalis-Kerakyatan (Partai Gerindra), Nasionalis-Religius atau Religius-Nasionalis (Partai Demokrat) di titik ketiga dan keempat. Partai dengan ideologi Nasionalis Karya-kekaryaan (Partai Golkar) tetap mengukuhkan posisinya di bagian tengah atas.

Posisi kaum Islam Modernis yang dekat dengan ormas Islam Muhammadiyah (PAN), sayap politik kaum Islam Modernis Neo Masyumi (PKS), dan kaum Islam Tradisional yang bersinergi dengan Islam Modernis di wadah politik sama (PPP), merupakan kekuatan politik tengah di ranah politik regional Jatim. Partai Hanura dan Partai NasDem merupakan sayap politik kaum Nasionalis yang belum memperoleh tempat mapan dalam mapping politik Jatim.

Jumlah pemilih Pilgub Jatim 2018 yang mencapai 32 juta lebih adalah ceruk politik bagi elite parpol mana pun. Bagaimana membaca perilaku politik pemilih Pilgub Jatim 2018? Setidaknya ada tiga (3) pendekatan untuk memahami perilaku politik pemilih dalam bingkai perspektif teori ilmu politik. Apa saja?

Pertama, pendekatan Sosiologi atau lebih populer dengan pendekatan Columbia. Pisau analisanya mendalilkan bahwa perilaku pemilih sebagian besar ditentukan realitas status sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan agama. Pemilih menjatuhkan pilihan kepada kandidat/parpol bukan merujuk pada isu dan atau program yang dikampanyekan kandidat/parpol. Pilihan lebih dipengaruhi faktor status sosial ekonomi, kedekatan tempat tinggal dan psikologis komunitas pemilih dengan kandidat/parpol, agama, dan sentimen etnik.

Kedua, pendekatan Identifikasi Kepartaian atau populer dengan istilah pendekatan Michigan, menyebutkan, perilaku pemilih termasuk pilihannya, bukan sekadar ditentukan faktor-faktor dalam perspektif sosiologis. Ada nilai-nilai lain yang mempengaruhi perilaku pemilih, seperti manifesto parpol, hubungan antara pemilih dengan parpol, penetrasi media massa, struktur ekonomi negara, dan lainnya.

Ketiga, pendekatan Rasionalitas Pemilih atau teori pilihan rasional sebagaimana dikembangkan Anthony Downs. Di sini interaksi yang bersifat logis dan rasional antara kandidat dengan pemilih berdasar kepentingan capaian tujuan mereka masing-masing. Kandidat berkontestasi untuk meraih dukungan suara terbesar, sehingga memenangkan kompetisi politik.

Di sisi lain, konstituen memberikan pilihan secara rasional dengan ekspektasi politik kepentingan dan tujuan politiknya terwujud. Relasi yang dibangun di atas prinsip rasionalitas dan logika equal antara kandidat dan pemilih yang melandasi pendekatan Rasionalitas Pemilih.

Pilgub Jatim 2018 yang melibatkan 32 juta pemilih lebih tentu memiliki keragaman latar sosial, politik, ekonomi, etnis, agama, dan ideologi, yang tak mungkin bisa didekati dan dipotret dengan satu pendekatan semata. Terbuka besar kemungkinan, ketiga pendekatan di atas sama-sama berlaku di komunitas sosial, politik, ekonomi, agama, etnis, dan ideologi berbeda.

Misalnya, bagi pemilih di kawasan Tapal Kuda, yang diidentifikasi sebagian besar pemilih Islam Tradisional (NU), pendekatan Sosiologi (Michigan) tentu bisa diterapkan secara lebih paripurna dalam konteks mempersuasi dan menggalang suara pemilih di kawasan tersebut.

Secara operasional, pelibatan kiai/ulama NU dalam kerja-kerja politik praktis tentu membantu cagub dalam menggalang suara pemilih. Meski wilayah pengaruh kiai itu berbatas secara teritorial dan antara kiai satu dengan kiai lainnya bersikap otonom.

Pascakepemimpinan KH Abdul Wahab Chasbullah dan KH Bisri Syansuri sebagai Rais Aam PBNU, otonomi politik kiai-kiai di tingkat lokal lebih kuat dalam konteks penentuan pilihan saat berlangsung kontestasi politik.

Kita tentu ingat bahwa raihan suara signifikan Partai NU pada Pemilu 1955, sehingga memposisikan partai di ranking ketiga di bawah PNI dan Partai Masyumi, tak mungkin dilepaskan dari pengaruhi Kiai Wahab yang begitu otoritatif, baik dalam perspektif moral, religi, politik, sosial, dan kultural.

Kiai Wahab merupakan kata putus akhir semua kebijakan di Partai NU pada Pemilu 1955. KH Idham Chalid, Ketua Umum PBNU, lebih banyak bertindak sebagai administrator organisasi dan partai yang mampu menerjemahkan kebijakan Kiai Wahab secara paripurna di tingkat akar rumput NU.

Hal serupa juga terjadi di Partai NU pada Pemilu 1971 dan PPP pada Pemilu 1977. KH Bisri Syansuri, pendiri Pondok Denanyar Jombang dan Rais Aam PBNU ketiga setelah KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahab Chasbullah, memegang penuh otoritas keagamaan, politik, sosial, dan kultural di NU dalam perspektif ormas maupun partai.

Kiai Bisri termasuk ulama generasi pertama, salah satu kiai pendiri NU yang memegang kendali organisasi pada akhir 1960-an sampai awal 1970-an. Kiai Bisri yang dikenal sebagai ahli fiqih yang konsisten, sikap dan perilaku politiknya cenderung tegak lurus dengan nilai-nilai yang dianutnya. Karena itu, fatwa dan petuahnya jadi rujukan utama warga Nadhliyyin, baik ketika NU masih jadi partai sendiri dan terlibat di Pemilu 1971 maupun ketika NU berfusi dalam PPP dan jadi peserta Pemilu 1977.

Dalam 2 kali Pilgub Jatim secara langsung, tahun 2008/2009 dan 2013, membaca kecenderungan pemilih di Jatim dengan pendekatan Michigan (Identifikasi Partai), tampak lebih sulit. Argumentasinya, PKB dan PDIP sebagai kekuatan politik besar di Jatim tak mampu mengangkat cagub yang didukungnya memenangkan kontestasi politik.

Pilgub Jatim 2008/2009, PKB mengusung H Achmady-Brigjen TNI Purn Suhartono dan PDIP mendukung Sutjipto-Ridwan Hisjam. Keduanya tak lolos babak putaran awal Pilgub Jatim 2008/2009. Hal serupa terjadi Pilgub Jatim 2013, di mana jago yang diusung PKB, Khofifah Indar Parawansa-Irjen Pol Purn Herman S Sumawiredja dan calon PDIP, Bambang DH-Said Abdullah kalah telak vis a vis Pakde Karwo-Gus Ipul.

Dalam perspektif lain, kawasan Mataraman yang diidentifikasi sebagai basis kaum Nasionalis di Pilgub Jatim 2013 nyaris disapu bersih pasangan Pakde Karwo-Gus Ipul. Pakde Karwo, mantan aktivis GMNI dan Ketua DPD Partai Demokrat (Partai Nasionalis-Religius atau Religius-Nasionalis), mampu menggiring sebagian besar pemilih di kawasan Mataraman ke pundi-pundi suaranya. Pada kasus ini, kita melihat bahwa pendekatan Columbia (Sosiologis) dan Michigan (Identifikasi Partai) berlaku cukup efektif.

Sebenarnya, hal serupa kita temukan pada fenomena kemenangan Khofifah-Irjen Pol Purn Herman S pada Pilgub Jatim 2013 di kawasan Pantura Barat. Di mana di wilayah Kabupaten Gresik, Lamongan, dan Tuban, pasangan Khofifah-Herman unggul vis a vis pasangan Pakde Karwo-Gus Ipul dan Bambang DH-Said Abdullah.

Pendekatan rasionalitas pemilih (Pemilih Rasional) sangat besar peluangnya bakal kita temukan pada pemilih di kawasan kota-kota besar di Jatim, seperti Kota Surabaya, Malang Raya, dan lainnya. Di wilayah dengan akses informasi bagus, tingkat pendidikan cukup tinggi, dan potret kepemimpinan tradisional mengalami degradasi secara inkremental, pemilih cenderung mendasarkan pilihan politiknya pada pertimbangan bersifat rasional, nalar, program oriented, dan kalkulatif konkret.

Karakter pemilih rasional seperti di atas jangan ditafsirkan sebagai pilihan politik yang pasti mengarah pada praktek money politics, meski dalam kasus-kasus tertentu, hal tersebut dimungkinkan terjadi. Pendekatan Rasionalitas Pemilih menuntut cagub bisa menjelaskan program yang linier dengan ekspektasi politik pemilih.

Dalam konteks ini, program sektor kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan infrastruktur yang membumi dan aplikatif, diyakini bisa dipakai sebagai instrumen politik untuk mempersuasi dan meyakinkan pemilih dengan rasionalitas politik tinggi.

Melihat latar sosial, politik, kultural, aliran teologi, pendidikan, dan ekonomi pemilih Jatim yang sangat beragam dengan tingkat populasi pemilih sebanyak 32 juta lebih, dari 3 pendekatan di atas (Columbia, Michigan, dan Rasionalitas Pemilih), tak ada satu pendekatan yang bisa diterapkan secara mutlak, efektif, dan bersifat menyeluruh.

Besar kemungkinan penerapan satu pendekatan dengan pendekatan lain bersifat kontekstual dan saling melengkapi. Artinya, di satu komunitas sosial atau tlatah budaya politik, seorang cagub bisa menerapkan pendekatan Columbia. Di komunitas sosial dan tlatah budaya politik lain, pendekatan Rasionalitas Pemilih lebih menyentuh dan efektif.

Pilgub Jatim 2018 tak sekadar menawarkan sejumlah elite dan tokoh sebagai lakon yang bakal berkontestasi. Agenda kontestasi politik ini sekaligus menguji penerapan sejumlah teori dan pendekatan ilmu politik secara praktis. Pilgub Jatim 2018 benar-benar berwarna dan menarik untuk diamati. [air]

Penulis adalah penanggung jawab beritajatim.com dan mahasiswa program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya.

Tag : politik

Komentar

?>