Minggu, 22 Oktober 2017

Menanti Kiprah KPK di Kabupaten Malang

Senin, 18 September 2017 00:08:56 WIB
Reporter : Brama Yoga Kiswara
Menanti Kiprah KPK di Kabupaten Malang

AKANKAH keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dilakukan di Kabupaten Malang? Pertanyaan ini cukup menggelitik masyarakat. Pasca penangkapan Walikota Batu Eddy Rumpoko dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim KPK kemarin. Kiprah lembaga super body itu pun dinantikan di wilayah cukup luas di Jawa Timur tersebut.

Terlebih, sebelum mengobok-obok Kota Wisata Batu, KPK juga membuat kalangan DPRD dan Pemkot Malang adem panas. Beberapa pejabat di tempat itu pun digelandang ke Jakarta. Pun dengan Muhammad Anton sang Walikota Malang, turut diperiksa.

Jika dua kepala daerah itu kini jadi pantauan KPK, apa kabarnya dengan Kabupaten Malang? Tak bisa dipungkiri, Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang, punya peranan penting secara bernas baik segi ekonomi dan politis.

Jika dibandingkan dengan dua ‘saudaranya’ itu, Kabupaten Malang punya luas wilayah menggelembung. Dari segi Anggaran Pendapatan Belanja Daerahnya pun, Kabupaten Malang lebih gemuk dibanding Kota Batu dan Kota Malang.
 
Jumlah penduduk dan sumber daya manusianya juga berlipat-lipat. Data yang dihimpun beritajatim.com dari berbagai sumber, KPK sebenarnya sudah ‘memasukkan’ Kabupaten Malang untuk dipelototi dalam hal penggunaan anggaran berikut pengerjaan infrastruktur daerah di tempat ini yang mana anggarannya bersumber dari negara.

Sebelum KPK bergerak ke Kota Malang dan Kota Batu, tim pemberantasan tindak pidana korupsi milik negara itu sudah pernah memeriksa sejumlah pihak di Kabupaten Malang. Salah satunya, perihal Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2011, kisaran bulan Nopember 2016.

Publik di Kabupaten Malang juga dikejutkan dengan penangkapan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Suwandi oleh Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Polda Jatim. Suwandi yang notabene mantan Kepala Dinas Pendidikan setempat, tertangkap tangan  menerima dugaan suap mutasi PNS asal Kalimantan ke Kabupaten Malang.

Pasca ditangkapnya Suwandi, kabarnya ia juga dicecar pertanyaan terkait anggaran DAK 2011 yang nilainya cukup besar. Kala itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang masih dipimpin Suwandi.

Entah memang jadi ‘tumbal’, Suwandi sebenarnya punya peranan vital untuk membongkar siapa saja para pejabat di Kabupaten Malang yang turut bancakan anggaran pendidikan. Ironisnya, tahun ini mutu pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Malang justru terpuruk. Dari 38 kota dan kabupaten se Jawa Timur, Kabupaten Malang justru tiga besar dari bawah. Masuk zona merah.

Sementara sampai hari ini, Suwandi masih mendekam di LP Lowokwaru Kota Malang usai diputus bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara. Setelah kasus Suwandi, para pemangku kebijakan di tempat ini terkesan tiarap. Lembaga anti rasuah kembali masuk ke Malang. Kali ini, jelang keberangkatan haji ke Makkah, Walikota Malang M.Anton harus menghadapi pemeriksaan KPK.

Kantor PU Kota Malang pun diobok-obok. Ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota juga terkena imbasnya. KPK lalu menetapkan Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono dan seorang rekanan proyek bersalah dalam kasus suap untuk pengesahan APBD. Sementara nasib Abah Anton selaku Walikota sampai hari ini, nampaknya belum sepenuhnya aman.
 
Sekedar catatan, besaran APBD Kabupaten Malang tahun 2017 ini mencapai Rp 3 triliun lebih. Satu dasawarsa lalu, Kabupaten Malang masuk kategori wilayah miskin di Jawa Timur. Namun faktanya, para pemangku kebijakan ditempat ini, adalah orang-orang berpengaruh di tataran elit politik. Para penegak hukum di Kabupaten Malang dari curiculum vitaenya juga bukan orang sembarangan.

Mereka, dikenal dekat dan punya historis khusus dengan penguasa di Ibukota. Beberapa diantaranya dikenal dengan sebutan anak Jenderal. Bukan ‘Jenderal’ sembarangan. Tapi benar-benar anak atau masih kerabat dekat dari kalangan para bintang di tingkat kepolisian.
Sebut saja Wakil Kepala Polisi Resor Malang Kompol Decky Hermansyah. Pria yang terkenal dengan julukan resersenya Malang Raya ini, adalah adik kandung Mantan Kapolda Jatim Irjen Pol (purn) Anton Setiadji. Jenderal Polisi peraih bintang Adimakayasa tersebut, kini aktif dalam parpol besutan Tomy Suharto.

Anak Jenderal berikutnya adalah Kepala Satuan Lalu-Lintas Polres Malang AKP Bobby Probandono. Pria ganteng ini disebut-sebut putra mahkota dari mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan. Pun dengan AKBP Yade Ujung Setiawan. Sebelum menjabat Kapolres Malang, Ujung adalah Sekpri Wakapolri.

Sehingga, Kabupaten Malang, laiknya Ibukota Jakarta dalam lingkup mini. Para pejabatnya, punya hubungan sangat dekat dengan para penguasa di negeri ini. Lalu di tataran politik, Kabupaten Malang menjadi kantong suara partai penguasa saat ini. Yakni PDI Perjuangan.

Jauh hari sebelum Jokowi tersohor, mendadak perolehan suaranya meroket pasca mengunjungi salah satu Pondok Pesantren di Malang Selatan, Babussalam. Diterima langsung KH.Thoriq Bin Ziyad selaku pengasuh pondok.

Isu Hari Santri Nasional membawa dampak signifikan bagi terpilihnya Jokowi menjadi RI 1. Perolehan suara PDIP dalam kontestasi pemilu selalu moncer di sini. Terbukti, perolehan kursi PDIP di DPRD Kabupaten Malang masih yang tertinggi, 13 kursi.

Uniknya, meski suara partai berlogo kepala banteng moncong putih cemerlang, dua periode Pemilihan Bupati Malang, PDIP tak mampu merebut kursi Bupati. Golkar masih cukup kuat hingga mentasbihkan nama Rendra Kresna, menjadi nahkoda Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk mencapai tiga juta jiwa.

Rendra adalah Kepala Daerah yang cukup diperhitungkan di Jawa Timur. Namanya pada elit parpol, juga cukup dikenal. Pasca membelot dari Partai Golkar, Rendra kini jadi orang dekatnya pendiri Partai Nasdem Surya Paloh. Dari kuning ke biru, Rendra di dapuk sebagai Ketua DPD Nasdem Jawa Timur sampai hari ini.

Praktis, Nasdem yang kini jadi parpol di lingkaran penguasa, punya peranan jitu di semua lini. Di bawah kepemimpinan Rendra Kresna, segudang prestasi disabet Kabupaten Malang. Trophi penghargaan dari Presiden Jokowi pada September baru-baru ini antara lain, Juara 1 Nirwasita Tantra, Adipura Ke 10 untuk Kota Kepanjen, serta Juara Desa Proklim Tingkat Nasional.

Penggunaan anggaran di Kabupaten Malang juga beberapa kali masuk zona Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, bukan tak ada celah dalam pengelolaan anggaran bersumber dari negara yang rawan diselewengkan.

Mengingat, proyeksi pembangunan di Kabupaten Malang sejauh ini cenderung lambat dan kurang  menggeliat jika dibandingkan Kota Batu dengan slogan Shining Batunya. Padahal, potensi sumber daya alam di Kabupaten Malang, lebih berlipat dibanding Malang Kota dan Kota Batu. Icon pembangunan Kabupaten Malang sebagai kawasan dengan APBD sangat besar, juga belum maksimal.

Kepala Tim Saber Pungli Kabupaten Malang, Kompol Decky Hermansyah ditanya kasus suap yang menyeret Walikota Batu Eddy Rumpoko ke meja pemeriksaan KPK, belum berani berkomentar panjang lebar.

Pada beritajatim.com Kompol Decky berjanji akan memberikan keterangan perihal ditangkapnya ER oleh KPK dalam beberapa hari ke depan. "Dua hari lagi mas akan kita buat statemen tentang hal tersebut," tutur Decky singkat.

Akankah kiprah KPK mempelototi Kabupaten Malang terkait suap menyuap dan kasus korupsi di tengah para pejabatnya yang begitu dekat dengan pemangku kekuasaan Ibukota, bisa terwujud? Lebih-lebih, sejumlah Dinas dengan anggaran ratusan miliar rupiah di Kabupaten Malang, kabarnya masuk radar KPK?  Mari kita tunggu. [yog/suf]

Tag : korupsi

Komentar

?>