Kamis, 14 Desember 2017

Mengapa Eddy Rumpoko Ditangkap KPK?

Minggu, 17 September 2017 04:20:25 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Mengapa Eddy Rumpoko Ditangkap KPK?

WALI KOTA BATU Eddy Rumpoko terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (16/9/2017). Penangkapan Eddy Rumpoko ini menambah panjang daftar kepala daerah di Jawa Timur yang ditangkap oleh KPK.

Sebelumnya, KPK telah menangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Wali Kota Madiun Bambang Irianto. Kesemuanya ditangkap akibat sang kepala daerah terjerat kasus korupsi.  Baju oranye tanda berstatus tahanan pun menggantikan kewibawaan dari seragam PDH (Pakaian Dinas Harian).

Tidak hanya kepala daerah, dalam rentang beberapa bulan terakhir, KPK juga menangkap beberapa pejabat penting di Jawa Timur. Ada Kepala Dinas Pertanian Pemprov Jatim Bambang Heryanto, Kepala Dinas Peternakan Rohayati, Ketua Komisi B DPRD Jatim M Basuki, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, dan lain sebagainya.

Mengapa KPK menangkapi pejabat di Jawa Timur? Mengapa KPK menangkap Eddy Rumpoko?

Secara verbal, Eddy Rumpoko ditangkap karena dugaan menerima fee proyek senilai miliaran rupiah dari pengusaha. Dugaan dari KPK ini dibantah keras oleh Eddy Rumpoko. Makanya, ketika petugas KPK menangkapnya, Eddy Rumpoko sama sekali tidak menduga. Apalagi saat petugas KPK datang ke rumahnya, Eddy Rumpoko sedang berada di kamar mandi.

"Saya ditangkap di rumah, saat itu masih di kamar mandi. Saya di rumah, dan saya tidak pegang uang maupun transaksi. Tapi langsung ditangkap," kata Eddy Rumpoko.

Lepas jujur atau tidak pengakuan Eddy Rumpoko, fenomena banyaknya pejabat yang tertangkap KPK patut dicermati. Bisa jadi sang kepala daerah terlalu bersemangat untuk memperkaya diri. Bisa jadi mereka tergiur oleh godaan uang. Bisa jadi juga tidak. Bisa jadi ada persoalan lain yang lebih luas.

Kasus Bupati Pamekasan Achmad Safii misalnya. Dia ditangkap KPK bukan sebab memperkaya diri sendiri. Sebagai bupati, dia hanya menyetujui pemberian suap sebesar Rp 250 juta dari Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi kepada Kajari Pamekasan. Apakah nantinya Achmad Saifii mendapatkan bagian dari uang Rp 250 juta itu, sepertinya tidak. Apakah Achmad Syafii mendapatkan fee dari proyek bermasalah senilai Rp 100 juta yang dikerjakan oleh Kades Agus Mulyadi, bisa jadi tidak.

Dugaan memperkaya diri sendiri juga belum terbukti pada kepala dinas yang menyetorkan sejumlah uang kepada anggota DRPD Jatim. Mereka hanya ogah ribet ketika dimintai jatah uang oleh anggota dewan. Mereka memilih membayar uang suap daripada urusan dengan DPRD menjadi rumit dan tidak harmonis.

Sampai pada titik ini, problem utama adalah tradisi buruk dari birokrasi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Aksi suap menyuap melekat erat dalam tubuh birokrasi. Sebuah tradisi buruk yang telah mengakar kuat sejak Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.  Malahan mungkin juga telah terbangun semasa Orde Lama, atau bahkan warisan dari tradisi ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda.

Para pejabat itu adalah korban dari konsekuensi hitam menduduki jabatan basah. Jabatan bergelimang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mereka menjadi korban. Berenang dalam kubangan suap menyuap. Atau, mereka rela menjadi korban ketimbang secara heroik mengubah kultur suap menjadi kultur transparansi, kultur bersih, dan kultur tanpa korupsi.

Begitulah, tidak gampang menduduki jabatan. Mereka musti menjalani konsekuensi absurd dari jabatan yang disandangnya.  Dan seharusnya sejak awal menerima jabatan, mereka harus sadar kalau bakal berhadap-hadapan dengan pihak lain yang merasa berhak atas uang suap. Jika memang tidak berani mengambil risiko, menolak permintaan suap, ya sebaiknya menolak untuk jadi pejabat.

Sebab, berkaca pada kasus di Pemprov Jatim dan di Pemkab Pemekasan, situasinya sudah sangat parah. Anggota dewan yang seharusnya menjalani fungsi kontrol, para oknumnya justru menarget jatah bulanan. Kepala kejaksaan yang seharusnya membongkar kasus korupsi, dia justru meminta uang berkali lipat untuk menutupi pelanggaran peruntukan dana desa.

Sebaliknya, selain menolak memberi suap, kepala daerah juga jangan mau disuap. Jangan meminta fee kepada pengusaha pemenang lelang. Jangan mengambil keuntungan pribadi dari proyek-proyek pemerintahan.

Tapi sungguh, memilih untuk bersih itu sangat sulit. Lagi-lagi kultur korupsi begitu melekat dalam tubuh birokrasi di Indonesia.

Bayangkan saja, untuk bisa menjadi kepala daerah sekelas bupati atau wali kota, biaya politiknya bisa sekitar Rp 75 miliar. Uang tersebut harus balik modal dalam jangka 5 tahun pemerintahan. Bukan saja balik modal, kalau bisa, kepala daerah berusaha meraup keuntungan berlipat ganda. Uang Rp 75 miliar dianggap investasi jangka 5 tahun.

Secara gampang-gampangan, jika kepala daerah ingin balik modal dari biaya politik Rp 75 miliar, maka dalam setahun dia harus mendapatkan penghasilan Rp 15 miliar. Dibagi 12, tiap bulan kepala daerah harus berpenghasilan Rp 1,25 miliar. Padahal gaji pokok plus tunjangan kepala daerah tidak sampai Rp 50 juta per bulan. Lalu dari mana kekurangan yang nyaris Rp 1 miliar tiap bulan itu harus dicari? Jawabnya tentu saja dari korupsi! Suap!

Maka, proyek revolusi mental dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui makna mendalam dalam situasi bobrok birokrasi Indonesia. Kepala daerah, pejabat publik, anggota dewan harus merevolusi mental koruptor mereka. Menjalankan roda pemerintahan secara bersih dan transparan.

Oleh sebab masih merasa wajib mengembalikan modal biaya politik, sehingga kepala daerah merasa terpaksa korupsi, siap-siap saja memakai baju oranye alias ditangkap KPK. Tetapi sekali lagi, penangkapan oleh KPK bukanlah solusi utama.

Satu langkah yang lebih penting dari penangkapan adalah upaya pencegahan. Pemerintah harus mengaji ulang sistem pemilihan kepala daerah yang sangat mahal. Harus diciptakan sistem pilkada murah.  Biaya politik yang tidak perlu mencapai miliaran rupiah. Bahkan kalau bisa, calon kepala daerah cukup merogoh kocek sebesar puluhan juta rupiah untuk bisa maju dan menyelesaikan tahapan pilkada secara tuntas.

Bagaimana caranya? Entah. Kita berharap MenPAN-RB melahirkan gagasan berpikir yang brilian. [but]

Tag : korupsi

Komentar

?>