Jum'at, 20 Oktober 2017

Mereka Bekerja untuk Muslim Rohingya Myanmar

Kamis, 07 September 2017 04:21:45 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Mereka Bekerja untuk Muslim Rohingya Myanmar

DALAM beberapa minggu terakhir, Rohingya begitu menyita perhatian publik di Indonesia. Demontrasi di berbagai kota. Rata-rata mengutuk pemerintah Myanmar yang dinilai sewenang-wenang membantai warga beragama Islam di Rohingya. Sebagian yang lain, mengutuk pemerintah Indonesia yang dituding tidak bersikap tegas membela penderitaan kaum sesama muslim.

Demonstran berteriak-teriak meyakinkan bahwa problem Rohingya adalah konflik agama.  Sebaliknya, pemerintah secara masif menyorongkan statemen, Rohingya tidak terkait agama.

Keduanya sama-sama benar, keduanya sama-sama tidak tepat. Rohingya adalah kompleksitas, tidak berdiri sendiri, tidak a historis, dan sarat benturan kepentingan.

Konflik Rohingya (sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine atau juga dikenal sebagai Arakan) telah berumur puluhan tahun, bahkan lebih. Kali ini, rusuh dipicu oleh serangan secara serempak terhadap 25 pos polisi pada Jumat 25 Agustus 2017. Pelaku berasal dari kelompok yang menamakan dirinya Tentara Penyelamat Arakan Rohingya (ARSA).

ARSA merupakan kelompok yang mengatasnamakan etnis muslim Rohingya yang tertindas. Sebelumnya, ARSA dikenal dengan nama Harakah al-Yaqin alias Gerakan Iman. Kelompok ini dipimpin oleh Ata Ullah, seorang warga Rohingya kelahiran Karachi, Pakistan, dan besar di Mekkah, Arab Saudi. Ada indikasi, kelompok ARSA ingin memisahkan diri dari pemerintahan Myanmar. Berjuang mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam. Atau setidaknya, mereka ingin Rohingya diberi status daerah istimewa, seperti Daerah Istimewa Aceh di Indonesia.

Tahun 1950-an sampai 1960-an, gerakan serupa pernah dilakukan oleh kaum Muslim di Myanmar. Tapi gagal. Justru, gerakan ini menciptakan semacam antipati dari pemerintah dan juga dari warga pemeluk agama Budha yang berhaluan keras.

Sama seperti di Indonesia, yang sejak dulu hingga sekarang, memiliki kelompok Islam garis keras, di Myanmar juga sama. Di sana, ada pula kelompok Budha garis keras. Misalnya Bhikku Ashin Wirathu (U Wirathu). Bhikku U Wirathu memiliki kurang lebih 2.500 pengikut. Dia banyak memberikan pernyataan ke publik yang menyudutkan Muslim. Pengikutnya pun meyakini, kaum Muslim Rohingya adalah musuh yang sewaktu-waktu membahayakan eksistensi kaum Budha.

Tetapi di luar kelompok-kelompok itu, secara umum, pemeluk agama Budha di Myanmar bersikap moderat. Mereka tidak tidak merasa terganggu oleh ibadah kaum Muslim. Secara umum pula, sikap pemerintah Myanmar juga sama. Kegiatan di masjid diperbolehkan berjalan lancar. Kaum Muslim memiliki wakil di parlemen. Pemerintah juga menetapkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur nasional.

Jadi bila demonstran di Indonesia menyatakan bahwa pembantaian di terhadap Muslim Rohingya adalah konflik agama, itu ada benarnya. Meskipun tidak tepat juga.

Sebaliknya, opini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa yang terjadi di Rohingya bukan konflik agama, ada benarnya. Meskipun juga sama, itu tidak tepat.

Kedua belah pihak, baik demonstran maupun pemerintah, mengemban kepentingan masing-masing. Kepentingan yang bertolak-belakang, kepentingan yang berbeda.

Sikap pemerintahan Jokowi bisa dimaklumi karena berkepentingan terhadap stabilitas negara. Indonesia sejak merdeka hingga era pasca reformasi, senantiasa dikutuk untuk menyandang beban isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan). Beragam kerusuhan terjadi di Indonesia akibat benturan kelompok-kelompok yang mengatas-namakan solidaritas kesukuan, agama, golongan. Sambas pernah bergolak karena perbedaan suku. Tasikmalaya pernah rusuh akibat etnis yang berbeda. Saat ini pun, problem Syiah Sampang belum juga menemui titik terang. Kaum Syiah Sampang terpaksa bertahun-tahun hidup di pengungsian.

Jika pemerintahan mengamini desakan kaum demonstran untuk menyatakan peristiwa berdarah Rohingya sebagai konflik agama, itu jelas jadi ancaman terhadap stabilitas negara. Ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagaimana tidak, sentimen kaum Muslim Rohingya terhadap kaum beragama Budha bisa merembet ke Indonesia. Bisa jadi, akan ada tindakan balas dendam. Keselamatan jiwa pemeluk agama Budha di Indonesia yang jumlahnya minoritas bakal terancam. Candi-candi tempat ibadah kaum Budha bisa dihancurkan.

Jika dibiarkan, gerakan dapat melebar ke ranah yang lebih luas. Terlebih, sejak ajang pemilihan presiden Indonesia tahun 2014, keberpihakan warga seperti terbelah dua. Pendukung calon presiden Jokowi dan pendukung calon presiden Prabowo Subianto. Perseteruan dan saling ledek kedua belah pihak belum juga reda hingga sekarang. Lihat saja panasnya status-status di media sosial. Apalagi, jumlah pendukung relatif berimbang. Tampak dari hasil pilpres, dimana Jokowi hanya mampu menang 53,15%. Artinya, ada 46,85% penduduk Indonesia yang mencoblos Prabowo. Itu berdasarkan prosentase jumlah suara sah dan jumlah penduduk yang memilih. Jika ditambah suara tidak sah dan golongan putih (golput) yang ketika itu sebesar 30,42%., jumlah pendukung Jokowi tidak sampai separuh dari jumlah penduduk Indonesia.

Tidak mengherankan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap, isu konflik Rohingya di Myanmar ramai di Indonesia bukan lagi karena mengangkat sisi kemanusiaan. Ia menilai, isu tersebut diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu sehingga berbelok menyerang pemerintahan Jokowi. Tito mengacu pada gencarnya perbincangan di media sosial. "Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah. Ini gaya lama," kata Tito..

Sekali lagi, problem Rohingya teramat kompleks. Di Myanmar sendiri, pengaruh militer di pemerintahan masih sangat kuat. Memang presiden berasal dari sipil, begitu pula perdana menterinya. Namun, kekuatan militer tetap paling dominan.

Demokrasi bisa dibilang belum dikenal lama oleh warga Myanmar. Sempat menggelar pemilu tahun 1960 tapi berantakan gara-gara kudeta militer. Selebihnya, selama bertahun-tahun, Myanmar atau dulu bernama Burma, menutup diri dari hubungan internasional. Selama itu pula, beberapa pemberontakan meletup. Kesemuanya dilibas dengan moncong senapan. Demo-demo warga juga berakhir dengan hujan peluru. Puluhan ribu nyawa melayang.

Pemerintahan yang diktator itu, mereka lebih memilih memaksakan kehendak daripada memberikan kebebasan terhadap warganya. Bahkan, militer sempat membuat partai tunggal untuk mendukung pemerintahan.

Imbasnya tidak hanya pada kehidupan politik, ekonomi Myanmar juga tiarap. Kemiskinan merajalela. Ketika negara-negara Asia Tenggara sibuk memakmurkan warganya, perekonomian Myanmar justru jalan di tempat. Bayangkan, sekitar tahun 1980-an, untuk bisa beli lampu penerangan saja, warga Myanmar harus meminta izin ke beberapa pejabat pemerintah.

Pengamat politi Asia Tenggara Budiono Kusumohamidjojo pernah membuat tulisan tentang kemiskinan Myanmar. Menurutnya, agama Budha yang dianut 85 persen penduduk diduga membuat mereka bersikap masa bodoh terhadap soal kemiskinan. Konsep ‘pyidawtha’ tentang negara kesejahteraan yang menjadi pedoman pemerintah memang dilandaskan pada Budhisme yang mengajarkan pada penganutnya penyangkalan diri maupun kebutuhan materi.

Baru tahun 2012, Myanmar menjalankan demokrasi yang lebih terbuka. Demokrasi Indonesia dijadikan salah satu kiblatnya, dijadikan rujukan, dijadikan tempat belajar. Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), berpartisipasi dalam Pemilihan Khusus yang diselenggarakan pada 1 April 2012 selepas pemerintah mengabolisikan aturan-aturan hukum yang pernah membuat LND memboikot Pemilihan Umum 2010.

Hasil perhitungan suara dari Pemilihan Umum 2015, LND menang telak. Walau menang telak, bukan berarti Ang Suu Kyi dapat dengan mudah duduk di kursi puncak untuk memimpin negeri. Militer tidak bisa begitu saja digiring masuk ke barak. Politik Myanmar masih dalam bayang-bayang kekuatan militer.

Maka, begitu ada aksi penyerangan oleh kelompok ARSA terhadap 25 pos polisi, militer seperti mendapat jalan leluasa untuk turun tangan. Atas nama kedaulatan negara, aksi itu dimaknai sebagai usaha pemberontakan alias makar. Oleh sebab dinilai makar, jalan yang harus ditempuh adalah ‘dibasmi’.

Militer Myanmar juga menuding bahwa aksi ARSA sebagai gerakan teroris yang disokong oleh jaringan internasional. Sebuah tudingan yang sebenarnya masuk akal. Di beberapa negara, aksi teroris memang terus menggejala. Gerakan paling besar tentu saja ISIS. Beberapa waktu lalu, jaringan ISIS bahkan secara terbuka merembet ke Filipina. Termasuk pula di Indonesia. Tidak hanya di Asia, teroris merambah ke Eropa. Misalnya bom bunuh diri Perancis dan London, Inggris.

Sejauh ini, Pemerintah Jokowi telah melakukan beberapa langkah menyikapi pembantaian di muslim Rohingya di Myanmar. Salah satunya adalah mengirimkan bantuan obat-obatan dan bahan makanan.

Presiden juga mengirimkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi untuk berdiplomasi ke Myanmar. Menlu Retno bicara langsung dengan Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Ming Aung Hlaing. Pada keduanya, Menteri Retno meminta Myanmar untuk menghentikan tindakan kekerasan. Sebaliknya, Myanmar diminta memberikan perlindungan terhadap warga tanpa melihat perbedaan suku dan agama.

Indonesia memang mendapat perlakuan istimewa oleh pemerintah Myanmar dibandingkan dengan negara-negara lain. Bisa jadi, perlakuan itu disebabkan oleh seringnya Indonesia menggelelontorkan bantuan kepada Myanmar. Tidak saja era Jokowi, bantuan Indonesia sudah dilakukan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Misalnya pengiriman ahli konstruksi, penampungan pengungsi Rohingya di Aceh, pembangunan rumah sakit. Indonesia juga selalu memberikan dukungan kepada pemerintahan Aung San Suu Kyi saat terjadi krisis. Dan terutama, Indonesia mengajari Myanmar untuk menjalankan demokrasi.

Menteri Retno menjadi satu-satunya perwakilan negara asing yang diterima masuk ke Myanmar, khususnya ke Rakhine -tempat bentrokan antara aparat militer dan etnis Rohingya berpusat selama ini. Jangankan negara lain, PBB pun sulit masuk Myanmar. Situs berita Inggris, The Guardian, melaporkan Myanmar memblokir bantuan kemanusiaan dari Badan PBB. Makanan, air minum, dan obat-obatan tak bisa mencapai area yang jadi pusat konflik di Myanmar.

Aksi nyata lain dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Indonesia. Utamanya dilakukan oleh para relawan Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Justru, tidak hanya saat ini, relawan PKPU telah secara intens membantu Muslim Rohingya dalam beberapa tahun terakhir. Para relawan memberikan bantuan obat-obatan, makanan, pendidikan, membuatkan tempat-tempat penampungan, membangun fasilitas umum, maupun beragam pendampingan sosial. Mereka turut bercucur keringat bersama Muslim Rohingya. Ikut serta dalam kehidupan kesehariannya. Melihat dan merasakan sendiri penderitaan kaum Muslim di Myanmar.

Tomy Hendrajati, Direktur Program PKPU, mengungkapkan 'kebutuhan dasar seperti makanan, mie instan, pakaian, susu dan pampers untuk bayi' adalah yang paling dibutuhkan warga Rohingya di wilayah Rakhine yang tengah berkonflik.

Jika warga Indonesia ingin berdonasi, Tomy menyarankan agar menyalurkannya lewat Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang diresmikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kamis (31/08) lalu. Aliansi tersebut terdiri dari 11 lembaga, termasuk PKPU, Palang Merah Indonesia (PMI), Aksi Cepat Tanggap (ACT), serta dua organisasi Islam terbesar tanah air, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Aksi-aksi demo belakangan di Indonesia justru membuat Tomy dan kawan-kawannya khawatir. Jika demo semakin keras, mereka khawatir pemerintah Myanmar justru menutup akses relawan untuk menyalurkan bantuan. Jika sampai itu terjadi, bejibun bantuan bakal sia-sia karena tidak bisa sampai ke kaum Muslim di Rohingya. [but]

Komentar

?>