Selasa, 21 Nopember 2017

Politik Ekstra Prudent Pilgub Jatim 2018

Jum'at, 04 Agustus 2017 14:42:07 WIB
Reporter : Ainur Rohim
Politik Ekstra Prudent Pilgub Jatim 2018
Ainur Fohim, Penanggung jawab beritajatim.com. [Foto: dok/bj.com]

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengambil sikap tegas: Mendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Sikap politik itu disampaikan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar.

Sekitar setahun sebelum perhelatan Pilgub Jatim 2018, PKB menyatakan dukungan kepada Gus Ipul. Langkah PKB itu ternyata belum sepenuhnya membuat parpol lain segera bergerak cepat mengambil langkah serupa: Menentukan dan memutuskan figur yang dijagokan di Pilgub Jatim 2018.

Selain PKB, partai lain yang memiliki otoritas dan kesempatan menyodorkan cagub-cawagub terlihat tenang-tenang saja. Partai Demokrat dan PDIP memang telah membuka pendaftaran calon. Publik belum tahu kapan keputusan final kedua partai itu tentang figur cagub-cawagub yang bakal didukungnya.

Realitas politik ini cukup aneh, mengingat PKB merupakan kekuatan politik terbesar di Jatim. Kenapa? Pertama, dalam perspektif makro politik nasional, kontestasi Pilgub Jatim 2018 tak mungkin bisa dilepaskan dari peta pengkutuban politik nasional.

Ada 3 poros besar peta politik pada konteks kekinian. Pertama, Poros Teuku Umar dengan lokomotifnya PDIP dan tokoh sentralnya Megawati Soekarnoputri. Kedua, Poros Kertanegara (Jakarta) atau Hambalang (Bogor) yang memposisikan Partai Gerindra sebagai drivernya dengan tokoh utama Letjen Purn Prabowo Subianto. Ketiga Poros Cikeas, dengan tokoh utamanya Jenderal Purn Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat.

Dalam mapping poros politik nasional, PKB tak berposisi sebagai driver dan atau lokomotif di antara ketiga poros. Partai ini memiliki dinamika dan fleksibilitas dalam manuver politik. Misalnya, di Pilgub DKI Jakarta 2016/2017, di putaran pertama PKB mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang disorongkan Partai Demokrat, PPP, dan PAN. Di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, PKB mendukung pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat.

Sebagai kekuatan politik terbesar di Jatim, sangat layak jika elite PKB mengambil inisiatif politik mengambil keputusan pertama tentang dukungan calon di Pilgub Jatim 2018. Dari dua kali pengalaman praktis Pilgub Jatim secara langsung (2008/2009 dan 2013), PKB mengambil keputusan tentang cagub-cawagub di last minute.

Hasil akhirnya, partai ini belum pernah memenangkan calonnya dalam dua kali Pilgub Jatim secara langsung. Partai Demokrat dan koalisi parpol pendukungnya: PKS dan PAN, memenangkan 2 kali Pilgub Jatim secara langsung.

Kedua, elite parpol tentu harus melakukan kalkulasi politik, ekonomi, sosial, dan kultural yang matang dan komprehensif terkait cagub- cawagub yang didukung di Pilgub Jatim 2018. Ada sejumlah alasan yang jadi pertimbangan. Di antaranya, Jatim memiliki jumlah pemilih sangat besar: 33,2 juta pemilih. Basis elektoral Pilgub Jatim 2018 sangat besar dan hanya bisa diimbangi basis elektoral serupa di Jabar dan Jateng.

Fakta lain adalah provinsi ini tingkat PDRB-nya lebih dari Rp 1.150 triliun per tahun. Padanannya hanya DKI Jakarta dan Jabar. Dalam skala lebih mikro-ekonomi, daerah ini penghasil cukai rokok terbesar nasional. Dari sekitar Rp 140 triliun penerimaan negara dari cukai rokok, sekitar 70% disumbangkan dari sejumlah pabrikan rokok yang beroperasi di Jatim.

Dalam 2 tahun terakhir, Jatim menjadi backbone lifting minyak nasional. Dari sekitar 800 ribu barel lifting minyak secara nasional, lebih 25% di antaranya dari pengeboran minyak di wilayah Jatim. Lapangan Banyuurip di Kabupaten Bojonegoro, yang dioperatori ExxonMobil bersama PT Pertamina, menghasilkan minyak dengan tingkat lifting 205 ribu barel per hari. Di Jatim juga ada operator migas lain, seperti PT PHE WMO yang menghandle lapangan lepas pantai Utara-Barat Pulau Madura, JOB PPEJ yang mengelola Blok Tuban (Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Gresik), dan masih banyak operator hulu migas lainnya.

Di sektor pangan, Jatim adalah lumbung pangan nasional, baik padi, jagung, daging sapi, daging ayam, telur, dan lainnya.

Sikap prudent elite parpol juga bisa disandarkan pada perspektif sosiologis Jatim. Sebagai kantong komunitas Islam Tradisional (NU) terbesar di Indonesia, penyikapan politik terharap komunitas Islam Tradisional ini mesti hati-hati dan tepat. Sebab, kalau sedikit saja salah perhitungan, tak menutup kemungkinan dampak buruk secara politik yang bakal diterima.

Contohnya, kepemimpinan PPP di era HJ Naro yang seringkali meminggirkan sayap NU di PPP, mendorong NU keluar dari jalur politik dan kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo 1984. Akibatnya, suara PPP di Pemilu 1987 gembos setelah sejumlah kiai- politikus NU, seperti KH Yusuf Hasyim, Chalid Mawardi, Mahbub Juanidy, dan lainnya melakukan aksi penggembosan di Pemilu 1987.

Komunitas Islam Tradisional yang sikap keagamaannya bersifat moderat, tak ekstrem, dan menempatkan kiai sebagai patron, diidentifikasi sebagai kekuatan Islam terbesar di Indonesia secara kuantitatif. Mereka punya label NU secara jam'iyyah keagamaan. Komunitas Islam Tradisional ini adaptif dan akomodatif dengan nilai-nilai kultural lokal lama yang dipandang tak bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tauhid-an dan akidah ke-Islam-an.

Syiar Islam Walisongo di Pulau Jawa oleh komunitas Islam Tradisional dijadikan model ideal pengembangan dan pembangunan peradaban Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Komunitas Islam Tradisional memandang Islam secara kontekstual, bukan sekadar tekstual bersifat statis dan dogmatis.

Karena itu, komunitas Islam Tradisional sikap politiknya cukup lentur dan fleksibel sejauh tak menyentuh nilai-nilai hakiki aliran teologi yang dianutnya. Ibaratnya, beda pandangan dan pilihan politik itu biasa. Tapi, mengkritisi secara overdosis ritual keagamaan komunitas Islam Tradisional bisa membuka peluang terjadinya friksi dan benturan sosial kontraproduktif secara lebih luas.

Ketiga, bertarung di Pilgub Jatim 2018 membutuhkan strategi kampanye dan penggalangan suara yang brilian dan fund rising yang kuat dan mantap. Dengan basis elektoral lebih dari 33,2 juta pemilih dari total 42.030.633 jiwa penduduk Jatim (Hasil Sensus 2015), yang tersebar di 38 kabupaten/kota, terbagi dalam 664 kecamatan, 2.833 kelurahan, dan 5.672 desa, bertarung di Pilgub Jatim adalah medan laga yang sangat berat, menantang, dan membutuhkan energi politik, sosial, dan finansial-politik luar biasa besar.

Jika setiap kabupaten/kota membutuhkan dana penggalangan suara dan berikut infrastruktur politik pendukungnya sekitar Rp 5 miliar, maka tiap pasangan cagub-cawagub dan tim pemenangannya mesti menyediakan minimal anggaran sebesar Rp 190 miliar.

Keempat, Pilgub Jatim 2018, sama seperti Pilgub Jabar dan Jateng, momentumnya tinggal selangkah menuju pemilihan umum legislatif (Pileg) dan pemilihan umum presiden (Pilpres) 2019. Karena itu, kontestasi politik di tiga provinsi ini menjadi pertarungan hidup mati (zero sum game) banyak parpol, terutama parpol yang merapat ke kekuasaan versus parpol di sayap oposisi.

Partai penguasa telah kalah di Pilgub DKI Jakarta dan Provinsi Banten, tentu sangat logis mereka berikhtiar semaksimal mungkin memenangkan Pilgub Jabar, Jateng, dan Jatim.

Secara riil politik, adagium politik klasik di Indonesia: Siapa menguasai Pulau Jawa, maka mereka yang akan menguasai Indonesia. Dalil politik ini masih dipercaya sebagai formula sederhana memenangkan kontestasi politik secara nasional, baik Pileg maupun Pilpres 2019. [air]

Penulis adalah Penanggung Jawab beritajatim.com

Tag : politik

Komentar

?>