Senin, 20 Nopember 2017

Garda Ampuh, Bupati Anas, dan Teori Sen

Senin, 17 Juli 2017 18:23:28 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Garda Ampuh, Bupati Anas, dan Teori Sen
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas

PEMERINTAH Kabupaten Banyuwangi memiliki program Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh). Melalui program ini, pemerintah daerah mendorong pengentasan anak putus sekolah untuk mewujudkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Ada tim khusus yang digerakkan Dinas Pendidikan dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat untuk mencari dan menjaring anak-anak yang putus sekolah dan mengirimkan mereka kembali ke sekolah.

Pendidikan dasar 12 tahun menjadi aspek penting dalam pembangunan di Banyuwangi. Tanpa pendidikan dasar yang merupakan bagian dari pembangunan manusia, filosofi pembangunan inklusif tidak akan terwujud. Bupati Abdullah Azwar Anas memiliki keyakinan yang sama dengan filosofi ekonom peraih penghargaan Nobel, Amartya Sen.

Sen menyatakan bahwa pembangunan seharusnya bersahabat dan membuat manusia bisa berkembang. “Development as a process of expanding the real freedoms that people enjoy.”

Setiap pembangunan selalu memiliki dimensi etis. Cendekiawan Frans Magnis Suseno mengatakan, untuk menilai suatu pembangunan, tujuan-tujuan luhur yang diproklamasikan belum mencukupi. Pembangunan dinilai dari cara-cara konkret memperlakukan manusia. Dalam konteks ini, Frans Magnis ingin menekankan, bahwa manusia seharusnya menjadi tokoh sentral pembangunan. Menurutnya, pembangunan akan manusiawi bila setiap orang yang terkena pembangunan itu merasa sejahtera dan dibantu dalam usaha mencapai kebahagiaan.

Pendidikan adalah ikhtiar membangun sumber daya manusia. Tanpa pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur di Banyuwangi tidak akan memiliki banyak arti. Bagaimana pun pada dasarnya bicara Banyuwangi adalah bicara tentang manusia, tentang kenangan, tentang kehidupan, dan bukan benda-benda mati.

Dengan pendidikan, manusia menjaga harkat dan derajatnya. Pengetahuan menjadi salah satu sarana dan alat manusia untuk beradaptasi, bertahan hidup, dan bermasyarakat. Manusia yang tidak terdidik akan kesulitan mewujudkan eksistensinya secara substantif sebagai makhluk hidup dan pemimpin di muka bumi. Eksistensi substantif itu tak sekadar berada di dunia untuk hidup, makan, minum, beranak, dan kemudian mati. Eksistensi substantif adalah berada di dunia untuk membawa manfaat dan makna bagi diri dan orang lain.

Pendidikan membedakan manusia dengan hewan. Pemikir pendidikan asal Brasil, Paulo Freire, mengatakan, jika tujuan hidup binatang beradaptasi dengan alam, maka tujuan hidup manusia adalah memanusiakan (humanizing) dunia melalui proses transformasi. Manusia, menurut Sartre memiliki kesadaran sejarah dan nilai dan sense of project sebagai lawan rutinitas instingtif binatang.

Pendidikan formal sekolah mengambil peran penting. Pendidikan sekolah tak hanya mengajarkan pengetahuan, tapi juga meletakkan elemen-elemen nilai yang menopang kehidupan masyarakat. Sebenarnya elemen-elemen nilai ini sudah biasa dikenal dalam kehidupan sehari-hari sebagai kearifan lokal. Kepedulian terhadap sesama, keinginan untuk membantu, bergotong-royong adalah beberapa contoh nilai tersebut. Pendidikan formal di sekolah memberikan kerangka ilmiah terhadap nilai-nilai tersebut, sehingga tak hanya menjadi naluri dan bagian dari hidup personal, tapi bisa diterapkan dengan kesadaran penuh.

Pendidikan formal juga memberikan bekal optimisme bagi anak-anak dan kepercayaan diri agar bisa melangkah pasti saat dewasa. Kepercayaan diri menjadi salah satu aspek penting bagi manusia untuk berkembang. Kepercayaan diri bisa muncul ketika manusia tidak mengalami deprivasi relatif atau tidak menemui kenyataan bahwa harapannya berbenturan dengan kenyataan yang pahit.

Problem terbesarnya tentu saja kemiskinan. Bank Dunia menghitung garis kemiskinan dengan menggunakan purchasing power parity atau paritas daya beli, yakni banyaknya uang yang dikeluarkan di sebuah tempat atau negara untuk membeli barang dan jasa dengan jumlah yang sama dapat dibeli dengan satu dolar AS di Amerika Serikat. Hasilnya versi kemiskinan Badan Pusat Statistik dengan Bank Dunia selalu berbeda. Angka kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia selalu lebih besar.

Sebagian besar siswa yang putus sekolah atau enggan menempuh pendidikan dasar 12 tahun berasal dari kalangan kelas ekonomi bawah yang terbelit kemiskinan. Masyarakat miskin rata-rata lebih mengedepankan aspek ekonomi daripada pendidikan dalam hidup. Ketiadaan biaya membuat mereka memilih tak memberikan peluang kepada anak-anak untuk bersekolah hingga 12 tahun. Ada sikap ‘nrimo ing pandum’ yang salah diartikan.

Padahal, Johan Norberg dalam buku In Defence of Global Capitalism mengatakan, pendidikan adalah salah satu metode paling andal untuk mengembangkan manusia dan meningkatkan prospek penghasilannya. “Namun, di banyak negara penduduk termiskin tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Keluarga miskin tidak dapat menyekolahkan anaknya, oleh sebab biayanya terlalu mahal atau imbal (return) pendidikan terlalu minim,” tulisnya.

Tidak teraksesnya pendidikan dengan baik, membuat lingkaran setan kemiskinan tidak akan terputus. “Satu pasang orang tua miskin dengan empat orang anak ke depannya akan menghasilkan empat keluarga miskin. Selain itu, permasalahan utama yang dihadapi dalam konteks lingkaran kemiskinan adalah anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin menolak untuk sekolah walaupun gratis. Anak-anak dari keluarga miskin sebagian besar menolak untuk sekolah dengan alasan yang cukup rasional dan logis yaitu karena mereka harus ‘bekerja’,” tulis Suprihanto dan Nugraheni dalam salah satu esai.

Kajian Human Development Report 2011, Global Competitiveness Report 2010-2011, World Bank 2011 menunjukkan adanya korelasi kuat (koefisien 0.95) antara lama belajar dan pendapatan per kapita, lama belajar dengan daya saing (0,9), dan lama belajar dengan Indeks Pembangunan Manusia secara keseluruhan (0,99).  Dengan data-data tersebut, pemerintah jelas harus menjalankan program pendidikan, yang menurut mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, ramah secara sosial.

Menyadari strategisnya pendidikan ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memposisikan diri dalam program Garda Ampuh bukan sebagai eksekutor pasif yang baru bekerja setelah menanti laporan birokratis. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga tidak hanya berhenti sebagai regulator yang menata hal-hal teknis tanpa pelaksanaan kongrit.

Semula Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyediakan anggaran Rp 855 juta pada 2015. Namun tahun berikutnya, anggaran itu dinaikkan menjadi Rp 3,33 miliar. Uang diberikan kepada sekolah yang menjadi tempat belajar anak-anak tersebut.

Ada keterbatasan anggaran yang dihadapi Anas. Namun ini hanya masalah prioritas. Menurut Sen, terdapat banyak bukti bahwa dengan pendapatan yang relatif kecil sekalipun, sebuah populasi yang menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi warga benar-benar bisa mencapai hasil luar biasa dalam urusan panjang usia dan kualitas kehidupan seluruh penduduk.

Itulah yang ingin ditunjukkan Anas melalui Garda Ampuh. Melalui penempatan prioritas anggaran, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebenarnya telah menerapkan apa yang disebut Amartya Sen sebagai ‘Strategi Timur’. Ini strategi pmbangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia.

Sen menyebutkan adanya dua dampak penerapan strategi ini. Pertama, memberikan sumbangsih terhadap kualitas kehidupan, yang ini dibuktikan salah satunya melalui banyaknya warga yang melek huruf. Kedua, pembangunan manusia dalam bentuk pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, dan seterusnya sangat memudahkan perluasan ekonomi dan industri, serta memperbaiki efisiensi dan jangkauan jauh ekonomi pasar.

Dengan kata lain, Strategi Timur ala Amartya Sen yang juga diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tengah membangun perekonomian, terutama melalui sektor pariwisata dan pertanian. Pembangunan sektor pariwisata telah banyak mengangkat nama Banyuwangi, sehingga mentereng dan menarik minat investor untuk masuk dan menanamkan modal. Tentu saja pembangunan pariwisata bukan saja membangun infrastruktur, tapi juga manusia, terutama yang tinggal di kawasan obyek wisata.

Pendidikan formal sekolah memberikan pengetahuan dan transfer nilai-nilai universal tentang kemanusiaan dan penghargaan terhadap ‘sesuatu yang berbeda’ (the other). Dengan demikian, warga mudah bertemu dan berinteraksi dengan pengunjung atau pendatang dari kultur yang berbeda dan bagaimana cara memperlakukan mereka. Tidak ada lagi benturan dan prasangka budaya yang biasanya muncul secara alamiah karena konstruksi sosial yang terbangun secara turun-temurun.

Apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hari ini adalah mempersiapkan wajah kota ini dua tiga generasi mendatang. Terlebih lagi pada 2030, Indonesia memetik keuntungan atau bonus demografi melalui ‘booming’ atau melimpahnya penduduk usia produktif, yang mencapai sekitar 70 persen dari jumlah seluruh warga. Bonus demografi ini bisa berujung pada dua opsi dampak: positif dan negatif. Positif jika bonus ini membuat angkata kerja dan warga berusia produktif pada masa itu bisa memberikan sumbangsih besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Negatif jika mereka justru menjadi beban bagi daerah.

Kunci agar bonus demografi ini bisa membawa manfaat sebesar-besarnya bagi Banyuwangi adalah kreativitas dan pengetahuan. Pendidikan dasar memberikan transfer pengetahuan bagaimana anak-anak muda bisa mengembangkan kreativitas. Selain itu lembaga sekolah bisa menjadi wadah bagi anak-anak Banyuwangi untuk menyalurkan kreativitas dan bakat melalui berbagai kegiatan yang terkoneksi dengan lembaga lain dan Dinas Pendidikan. Sebut saja contoh berbagai lomba dan kegiatan pelatihan yang hanya bisa diikuti oleh anak-anak jika berstatus sebagai pelajar sekolah formal.

Pendidikan dasar juga bisa membantu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluruskan sejumlah praktik sosial yang keliru dalam masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas hidup. Salah satunya meminimalisasi praktik pernikahan dini atau pernikahan bawah umur yang banyak terjadi di desa-desa. Masih ada fenomena, remaja di Banyuwangi putus sekolah karena memilih dua hal: bekerja membantu orang tua yang miskin dan menikah. Pernikahan dini ini tidak bisa dianggap sema-mata karena faktor budaya, tapi juga harus dipandang dari perspektif ekonomi. Dengan menikah dini, remaja perempuan tidak lagi menjadi beban ekonomi keluarga. Tanggung jawab untuk menafkahi berpindah ke tangan suami.

Pernikahan dini ini berdampak pula pada risiko kelahiran terhadap ibu dan anak. Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi meningkatkan angka kelahiran yang berarti program pengendalian penduduk bisa gagal. Jadi, pendidikan formal dasar memberikan pengetahuan kepada para perempuan untuk bisa memberdayakan diri mereka sendiri, termasuk dalam hal pengendalian kelahiran. Pendidikan formal dasar meningkatkan emansipasi kaum hawa.

Pendidikan formal dasar sekolah juga mempersiapkan sumber daya berkualitas bagi lapangan kerja pada masa mendatang di Banyuwangi. Seiring dengan semakin banyaknya investor yang masuk ke Banyuwangi, kebutuhan terhadap tenaga kerja akan semakin meningkat. Pasokan tenaga kerja terbesar tentu saja berasal dari penduduk lokal. Jika masyarakat Banyuwangi ingin menjadi tuan rumah,tentu mereka harus bisa memasok tenaga kerja berkualitas. Pendidikan dasar menjadi jawaban. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan agar jumlah anak yang tidak menikmati pendidikan dasar semakin sedikit atau bahkan nol.

Salah satu nilai lebih Anas dibandingkan bupati-bupati pendahulunya adalah keberhasilannya menggugah rasa kebanggaan terhadap Banyuwangi. Dalam suatu kesempatan, Anas mengatakan, kini citra Banyuwangi lebih baik: tidak lagi dikenal sebagai daerah asal-usul santet, melainkan daerah tujuan wisata dan investasi di kawasan timur Jawa. Kebanggaan ini yang sedikit banyak makin menguatkan ikatan warga dengan Banyuwangi di mana pun berada. Penduduk Banyuwangi terdiaspora, namun mereka tetap diikat oleh kenangan dan kebanggaan yang sama.

Ikatan ini menjadi modal penting bagi tumbuhnya solidaritas sosial dan emansipasi masyarakat dalam program Garda Ampuh. Globalisasi mengharuskan semua berjejaring, termasuk untuk menghasilkan gerakan yang menyeluruh dalam menangani persoalan-persoalan kemiskinan. Saat masyarakat terlibat, entah sebagai personal individu maupun kelembagaan, maka pemerintah akan memiliki jangkauan luas untuk menjalankan program-program kesejahteraan. Setidaknya, pemerintah daerah tidak lagi terbatasi oleh alokasi anggaran, karena biaya bisa ditanggung bersama berdasarkan kemampuan masyarakat. Di sinilah jargon pendidikan adalah tanggung jawab bersama menemui realitasnya.

Guru besar kebijakan publik Budi Winarno mengatakan, otonomi daerah memberikan harapan bagi upaya mendorong pembangunan berkelanjutan. Amartya Sen mengingatkan, bahwa pembangunan harus menghilangkan sumber-sumber ketidakbebasan agar tujuannya sebagai perluasan ruang kebebasan bisa tercapai.

Garda Ampuh adalah jawaban lokal bagi kepentingan persaingan global yang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas, terutama dalam suasana tumbuhnya zona ekonomi kawasan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN, melalui pembangunan bermartabat. Gubernur Soekarwo mengingatkan, bahwa Jawa Timur harus mengambil prakarsa untuk melakukan penguatan (capacity-building) daya saing di koridor MEA sebagai bagian pengembangan competitive economic region Indonesia.

Pendidikan mempersiapkan warga Banyuwangi di semua tingkatan untuk menjadi warga negara global atau dunia. Setuju atau tidak, suka atau tidak, menjadi bagian dari globalisasi adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Tak ada yang bisa menghindarinya, kecuali kita mendadak mengasingkan diri dari semua keramaian, termasuk menampik menggunakan teknologi dan fasilitas modern untuk menunjang hidup. Kita akan kelelahan untuk melawannya, dan yang bisa dilakukan adalah beradaptasi agar globalisasi tak melindas nilai-nilai lokal. Itu semua hanya bisa dilakukan dengan pendidikan, bukan hanya didasarkan pada naluri alamiah individu manusia. Pendidikan adalah upaya membangun struktur pemikiran dalam benak kita untuk menentukan nilai-nilai baru dan realitasnya.

Menurut Keeping dan Shapiro, kewarganegaraan global memberdayakan manusia individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan menyangkut kehidupan mereka, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya dan kondisi lingkungan di mana mereka tinggal. Konsep kewarganegaraan global versi Keeping dan Shapiro, menurut Winarno, ditopang oleh beberapa hal:

1. Kearifan untuk melihat keterkaitan semua hidup dan kehidupan.
2. Keberanian untuk tidak takut atau menolak perbedaan, tetapi menghormati dan berusaha memahami orang-orang dari budaya yang berbeda, dan untuk tumbuh dalam pertemuannya dengan mereka.
3. Belas kasihan untuk menjaga empati imajinatif yang mencapai orang-orang di sekitarnya dan meluas ke penderitaan mereka di tempat yang jauh.

Program Garda Ampuh pada akhirnya memang tak bisa berjalan sendirian. Dengan globalisasi dan perubahan dunia yang semakin cepat, tantangan dunia pendidikan di Indonesia tentu saja semakin berat. Program ini membutuhkan keselarasan dengan program-program lain seperti pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia guru. Tanpa infrastruktur sekolah yang baik, maka upaya untuk menarik anak-anak miskin atau putus sekolah mau kembali belajar akan sia-sia belaka.

Selain tanpa sumber daya manusia guru yang berkualitas, maka pendidikan berkualitas pun tak akan terwujud. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjamin kontinyuitas program ini dengan menguatkan program-program pembangunan lainnya, terutama yang terkait dengan infrastruktur dan guru. Anak-anak harus dibuat merasa senyaman mungkin saat mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Ini artinya guru harus memiliki kesadaran dan perspektif sosial yang kuat saat mengajar, sehingga tidak tercetus sedikit pun ucapan atau tindakan yang membuat ketidaknyamanan para siswa dari kalangan miskin yang telah terjaring dalam program ini. Perasaan tak terdiskriminasi dan tersia-siakan akan membuat pendidikan di Banyuwangi semakin kuat dan menghasilkan manusia-manusia tangguh dengan kapasitas intelektual memadai.

Keberlangsungan program Garda Ampuh juga dijaga melalui peningkatan sinergi dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan badan usaha milik negara maupun swasta. Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Banyuwangi sejak lama bergerak di bidang pendidikan, seperti NU dan Muhammadiyah. Pengaruh besar tokoh ulama dan kiai dimanfaatkan untuk membuka pandangan masyarakat bawah agar mau menyekolahkan anak-anak mereka. Kultur keagamaan yang kuat dan penghormatan terhadap ulama menjadi bagian integral dari program ini, terutama karena pendidikan formal hari ini tak bisa lepas dari konsep relijiusitas. [wir/but]

Tag : pendidikan

Komentar

?>