Selasa, 19 Desember 2017

Pilgub Jatim 2018

Islamisme, Nasionalisme, dan Pembangunanisme: Bersanding atau Bertanding

Selasa, 11 Juli 2017 12:08:31 WIB
Reporter : Ainur Rohim
Islamisme, Nasionalisme, dan Pembangunanisme: Bersanding atau Bertanding
Ainur Rohim, Penanggung Jawab media online beritajatim.com

Pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2018 masih setahun lagi. Pada 27 Juni 2018 mendatang, proses pemungutan suara untuk memilih gubernur-wakil gubernur Jatim periode 2018-2023 dilakukan. Siapa pun pemenangnya, Jatim memasuki era baru pascakepemimpinan Soekarwo (Pakde Karwo).

Sejumlah nama tampil sebagai bakal cagub atau cawagub, seperti Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Khofifah Indar Parawansa, Kusnadi, Abdullah Azwar Anas, HM Masfuk, H Suyoto, Kanang Budi Sulistyo, Tri Rismaharini, Nyono Suharli, La Nyalla Mahmud Mattalitti, Nurwiyatmo, Emil Dardak, Soepriyatno, dan lainnya.

Secara garis ideologis, sejumlah nama yang tertera di atas merepresentasikan tiga ideologis besar di Indonesia: Islamisme, Nasionalisme, dan pembangunanisme.

Kredo besar ideologi Nasionalisme direpresentasikan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Pemilu 1955. Dalam konteks sekarang, secara historis, politis, dan kultural PNI memiliki jalinan linier dengan PDIP.

Ideologi Islamisme terwakili Partai Masyumi dan Partai NU sebagai pengumpul suara terbanyak kedua dan ketiga di Pemilu 1955. Dalam konteks politik kekinian, representasi Islam secara ideologis dan asas parpol bisa dibaca dalam tubuh PPP, PKS, dan PBB. Sedang kredo Islam dalam perspektif simbolik dengan merujuk basis konstituen terlihat di gerakan PKB dan PAN.

Ideologi Pembangunanisme direpresentasikan Partai Golkar sejak kelahirannya pada awal 1960-an: Parpol yang mencoba keluar dari pijakan ideologi lama mainstream di Indonesia pascakemerdekaan: Nasionalisme, Islamisme, Sosial-Demokrasi, dan Sosialisme Ekstrim (Komunis).

Ditopang sistem birokrasi kembar yang bertumpu pada kekuatan militer (ABRI/TNI), birokrasi sipil dan militer di semua level pemerintahan, serta kekuatan masyarakat yang jenuh dengan ideologi lama, Golkar (kini Partai Golkar) jadi penguasa politik nasional selama 32 tahun di era rezim Orde Baru Soeharto.

Teologi Pembangunanisme berpijak pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan sebagai jargon utama perjuangannya. Inilah fase baru politik pembangunan Indonesia, setelah dirundung kelabilan politik dan kesemrawutan ekonomi di era Demokrasi Liberal-Parlementer (1950- 1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1967).

Apakah ideologi lama itu telah terkubur di era reformasi, termasuk tak lagi dikalkulasikan dalam penentuan formasi kepemimpinan politik di tingkat nasional, regional, dan lokal? Ternyata tidak. Era reformasi dalam bingkai politik ditandai hidupnya kembali ideologi politik lama, yang di era Orde Baru coba dikubur dalam-dalam. Fakta ini sekaligus berpengaruh pada penentuan figur kepemimpinan di tingkat nasional, regional, dan lokal.

Dalam konteks Pilgub Jatim 2018, idiom dan simbol yang mencoba membuka dan mengkomunikasikan warna ideologi politik lama terlihat lebih transparan dan kasat mata. Sejumlah kekuatan politik dan sosial di Jatim terus menyuarakan ekspektasi politiknya bisa mendudukkan figur portofolionya di puncak kepemimpinan di provinsi berpenduduk 38 juta jiwa lebih ini. Hal itu sah-sah saja dan tak diharamkan di era demokrasi seperti sekarang.

Gus Ipul, Khofifah, HM Masfuk, dan H Suyoto setidaknya merepresentasikan kekuatan ideologi Islamisme dalam perspektif kontekstual, bukan tekstual. Baik Islam Tradisional (NU) maupun Islam Modernis (Muhammadiyah, Persis, dan lainnya). Mereka layak disebut sebagai wakil kekuatan Islamisme dalam kontestasi politik Pilgub Jatim 2018.

Di sisi lain, Kusnadi, Kanang Budi Sulistyo, Tri Rismaharini, Emil Dardak, Nurwiyatmo, dan Soepriyatno bisa disebut sebagai wakil kelompok Nasionalisme. Sedang Nyono Suharli dan La Nyalla Mahmud Mattalitti berada di sayap ideologi Pembangunanisme.

Pembelahan ideologi politik ini, dalam tataran praktis-faktual, tak bersifat berhadap-hadapan (face to face) dan tak selalu berkonotasi kompetitif. Yang sering terjadi adalah sinergi dan sintesa politik antar- ideologi yang seringkali dihadap-hadapkan tersebut. Pasangan Pakde Karwo-Gus Ipul adalah potret riil sintesa politik antara figur yang merepresentasikan kekuatan Nasionalisme (Pakde Karwo) dengan kekuatan Islam Tradisional (NU).

Yang kemudian lahir adalah spirit bersanding, bukan selalu bertanding dalam perspektif pemilihan kepala daerah. Walaupun di level kontestasi mengisi kursi di lembaga perwakilan (Pemilihan Umum Legislatif), antar-ideologi politik saling bertanding dan berkompetisi sangat keras.

Pilgub Jatim 2018 kemungkinan besar akan diwarnai dengan kompetisi politik antar-ideologi yang bersifat multiwajah, dengan berbagai skenario politik yang bersifat kompleks. Maksudnya, sangat terbuka kemungkinan di antara figur yang tampil sebagai bakal cagub dan atau cawagub berasal dari latar ideologi politik yang sama, tapi mereka berkontestasi dengan diusung dari kekuatan politik berbeda.

Gus Ipul dan Khofifah adalah dua figur dengan latar ideologi politik sama: Islam Tradisional (NU). Gus Ipul salah satu Ketua PBNU dan Khofifah menjabat Ketua Umum PP Muslimat NU. Gus Ipul dan Khofifah pernah sama-sama aktif di PKB--kekuatan politik yang berkonstituen sebagian besar warga NU dan lekat dengan NU dalam makna simbolik dan substantif.

Sangat terbuka kemungkinan antara Gus Ipul dan Khofifah akan berada di garis kekuatan berseberangan di Pilgub Jatim 2018, mengingat keduanya berpeluang dijagokan sebagai bakal cagub oleh kekuatan politik berbeda.

Demikian pula dengan Kusnadi dan Nurwiyatmo, misalnya. Tak ada yang meragukan keduanya tokoh kaum Nasionalisme di Jatim. Kusnadi menjabat Ketua PDIP Jatim dan pernah menjadi staf pengajar Untag 1945 Surabaya. Di sisi lain, Nurwiyatmo kendati lama meniti karir di birokrasi Pemprov Jatim, mantan aktivis GMNI Universitas Negeri Jember (Unej) ini sekarang menjabat sebagai Ketua PA GMNI Jatim.

Nurwiyatmo juga dikenal sebagai 'birokrat kepercayaan dan dekat' dengan Soekarwo, elite strategis PA GMNI yang kini menjabat sebagai Gubernur Jatim dan pernah menduduki jabatan Ketua Umum PA GMNI.

Tentu saja langkah politik Nurwiyatmo masuk ke gelanggang politik Pilgub Jatim bukan tanpa sepengetahuan seniornya di PA GMNI. Di lingkungan Partai Demokrat Jatim, ada beberapa mantan aktivis GMNI bercokol di sana, seperti Maskur (mantan Kepala Dinas Peternakan Jatim). Sebaran aktivis GMNI tak hanya di PDIP, partai yang secara historis, kultural, psiko-politik, dan sosiologis memiliki relasi dekat dengan GMNI. Di mana aktivis GMNI adalah salah satu kanal penting kepemimpinan politik di PDIP.

Sintesa politik kekuatan ideologi Islamisme-Nasionalisme atau Nasionalisme-Islamisme sebagai potret ideal kepemimpinan di Jatim selama 10 tahun terakhir (dua periode kepemimpinan Pakde Karwo- Gus Ipul) telah menjadi model kepemimpinan politik yang terus dicari padanannya di periode mendatang. Formula politik ini sangat gampang dirumuskan dan dijlenterehkan secara teoritik, tapi sangat teramat sulit diaplikasikan di lapangan politik praktis.

Namun demikian, ikhtiar politik terus dilakukan berbagai kekuatan politik dari sayap Islamisme, Nasionalisme, dan Pembangunanisme untuk menemukan figur pasangan ideal yang mereka usung dan dukung di Pilgub Jatim 2018. Antarketiga ideologi politik mainstream di Indonesia ini, di ranah Pilgub Jatim 2018, spirit politik yang mereka bawa bukan sekadar bertanding, tapi juga sekaligus bersanding.

Sebab, mereka sadar tak mungkin bisa memenangkan kontestasi politik ini secara sendirian. Antara kekuatan Islamisme, Nasionalisme, dan Pembangunanisme tak ada yang mencapai mayoritas mutlak. Mereka sadar dengan posisi dan mapping politik seperti itu. [air]

Penulis adalah Penanggug Jawab beritajatim.com

Tag : politik

Komentar

?>