Sabtu, 21 Oktober 2017

Biaya Pilgub Jatim, Pajak Motor, dan Penduduk Miskin

Selasa, 04 Juli 2017 12:30:18 WIB
Reporter : Ainur Rohim
Biaya Pilgub Jatim, Pajak Motor, dan Penduduk Miskin
Ainur Rohim, Penanggung Jawab media online beritajatim.com

Mau tahu biaya yang dibutuhkan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2018 mendatang? Diperkirakan perhelatan politik itu membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun.

Dari jumlah kebutuhan anggaran sebesar itu, sekitar Rp 817 miliar lebih diperuntukkan untuk KPU Jatim. Lembaga ini yang merencanakan, mengorganisasi, dan melaksanakan pesta demokrasi yang diperkirakan diikuti 32,8 juta warga Jatim yang telah memiliki hak pilih.

Bawaslu Jatim plus petugas keamanan yang dilibatkan dalam pengamanan Pilgub Jatim (TNI-Polri) diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 350 miliar lebih.

Memilih pemimpin, seorang gubernur dan wagub Jatim, sungguh sangat mahal. Inilah resiko penerapan sistem demokrasi langsung, one man one vote, yang melibatkan seluruh rakyat Jatim yang telah memiliki hak pilih sebagai ketentuan perundang-undangan, dalam penentuan pemimpinnya untuk tempo 5 tahun ke depan.

Dengan biaya sangat teramat mahal itu, sungguh naif proses politik ini tak menghasilkan figur pemimpin yang bisa membawa banyak perubahan positif dan konstruktif bagi 38 juta rakyat Jatim. Terlebih-lebih jika nantinya antara gubernur dengan wakil gubernurnya tak bisa merajut sinergi dan kerja sama. Kita tentu tak berharap demikian.

Secara politik, nyaris 10 tahun kepemimpinan Soekarwo (Pakde Karwo)--Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyuguhkan potret kepemimpinan yang selaras, serasi, dan menyuratkan kekompakan dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, administrasi ekonomi pembangunan, dan administrasi kesejahteraan rakyat (Kesra). Ini jadi modal politik penting dalam menapaki proses pemerintahan dan pembangunan di provinsi ini.

Duet Pakde Karwo-Gus Ipul selama hampir 10 tahun ini jauh berbeda dibanding di Jabar pada era Ahmad Heryawan-Dede Yusuf dan di Jateng pada era Bibit Waluyo-Rustriningsih. Kedua provinsi itu, duet kepemimpinannya terbelah, tak kompak, dan tak bersinergi.

Kembali ke soal besaran kebutuhan anggaran Pilgub Jatim 2018 yang diperkirakan sebesar Rp 1,2 triliun, angka tersebut teramat besar dibanding dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim.

Data yang ada menyebutkan, pada tahun anggaran 2015, besaran PAD Jatim mencapai Rp 12,3 triliun dari total kekuatan APBD provinsi ini sebesar Rp 23 triliun. Sumber penerimaan PAD dari PKB dan BBNKB ke PAD hampir Rp 8,5 triliun. Selama 5 tahun terakhir (2011-2015), tingkat PAD Jatim menunjukkan sebagai berikut: Tahun 2011 dengan Rp 7,3 triliun, 2012 dengan Rp 7,8 triliun, 2013 dengan Rp 9,4 triliun, tahun 2014 dengan Rp 11,5 triliun, dan 2015 dengan Rp 12,5 triliun.

Komponen penting penyokong PAD dan memperkuat struktur APBD Jatim dari tahun ke tahun adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). PKB dan BBNKB merupakan komponen penting PAD Jatim dan persentasenya lebih dari 60% terhadap PAD. Itu artinya bahwa sebagian besar anggaran belanja publik di Jatim bersumber dari kantong rakyat Jatim, termasuk kebutuhan anggaran Pilgub Jatim 2018 mendatang. Pemilik kendaraan bermotor adalah penyumbang pajak daerah terbesar dibanding wajib pajak dari sektor ekonomi lainnya.

Tingkat kontribusi yang besar dari PKB dan BBNKB terhadap PAD Jatim tak bisa dilepaskan dari banyaknya jumlah objek pajak (unit kendaraan) di Jatim. Data tahun 2015 menyebutkan, total jumlah kendaraan bermotor semua jenis di Jatim mencapai 15.674.115 unit. Dari total kendaraan bermotor sebanyak itu, mayoritas adalah sepeda motor dengan 13.827.790 unit, 82.173 unit di antaranya merupakan motor berpelat merah.

Bukan hal berlebihan munculnya ekspektasi publik bahwa proses dan hasil Pilgub Jatim 2018 mesti menghasilkan pemimpin yang jauh lebih hebat dan kompeten dibanding Pakde Karwo. Untuk apa membiayai pilgub semahal itu jika pemimpin yang dihasilkan biasa-biasa saja, undercapacity, kurang kompeten, dan minim leadership. Sebab, ada begitu banyak pekerjaan rumah (PR) yang mesti diselesaikan dengan sentuhan kebijakan dan program dari pemimpin brilian dengan moralitas lurus dan tangguh.

Sekadar contoh, jumlah penduduk miskin di Jatim tetap tinggi dibanding provinsi lain. Rilis data BPS Jatim periode Maret 2016, menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Jatim adalah 4,7 juta orang. Jumlah itu menunjukkan penurunan sebesar 1,79% dibanding periode Maret 2015 (4,8 juta orang).

Seperti triwulan sebelumnya, di Pulau Jawa persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk di Jatim adalah sebesar 12,25%. Jumlah penduduk miskin di Jatim itu tetap berada di posisi ketiga setelah DI Yogyakarta (13,34%) dan Jateng (13,27%). Memang, proporsi penduduk miskin di Jatim menurun tipis 0,29 poin persen dari dibanding tahun sebelumnya 12,34% menjadi 12,05%. Tapi, masih lebih tinggi dibanding nasional yang hanya sebesar 11,13%.

Di sisi lain, secara makro, angka pertumbuhan ekonomi Jatim selalu di atas rata-rata nasional dengan angka pengangguran yang juga lebih rendah dari nasional. Karena itu, dalam konteks pengentasan kemiskinan, diperlukan penyelesaian secara karikatif mengingat adanya kemungkinan bahwa penduduk yang tergolong miskin adalah penduduk berusia lanjut, sehingga mereka tak mampu untuk mengisi lapangan pekerjaan untuk proyek padat karya.

Dari 68% total jumlah penduduk miskin di Jatim atau sebanyak 3,2 juta orang berdomisili di desa, sedang sisanya sebesar 32% atau sebanyak 1,5 juta orang tinggal di perkotaan. Mapping ini relatif tak berubah dari tahun ke tahun.

Mengatasi kemiskinan adalah salah saru PR besar gubernur-wakil gubernur Jatim nanti setelah era kepemimpinan Pakde Karwo. Penurunan angka kemiskinan tak pernah bergerak secara ekstrim dan progresif. Kemiskinan itu angka penurunannya bersifat inkremental dan step by step.

Dalam perspektif demikian, inovasi, improvisasi, dan pemikiran brilian dari gubernur-wakil gubernur Jatim baru sangat dibutuhkan. Sebab, kemiskinan itu faktor pengganggu pembangunan yang bisa melahirkan banyak penyakit pembangunan lainnya. [air]

Penulis adalah Penanggung Jawab beritajatim.com

Tag : politik

Komentar

?>