Minggu, 24 September 2017

4 Poros Politik dalam Pilgub Jatim 2018

Rabu, 17 Mei 2017 11:44:41 WIB
Reporter : Ainur Rohim
4 Poros Politik dalam Pilgub Jatim 2018
Ainur Rohim, Penanggung Jawab media online beritajatim.com

Konstelasi politik pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 setidaknya memperlihatkan adanya 4 poros kekuatan politik nasional. Mereka bersinergi dan bertarung memperebutkan posisi paling bergengsi di tahta kekuasaan politik regional ibukota.

Apa saja keempat poros politik itu? Pertama, Poros Teuku Umar (PDIP) mengacu pada tempat tinggal Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Kedua, Poros Kertanegara (Partai Gerindra) merujuk lokasi rumah milik Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, yang kerapkali dijadikan pertemuan Prabowo dan mitra politiknya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Ketiga, Poros Cikeas (Partai Demokrat), merujuk tempat tinggal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jabar. Keempat, Poros Brawijaya (Partai Golkar), mengacu pada tempat tinggal Wapres M Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. JK sekalipun tak lagi menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar, tapi pengaruh politiknya masih sangat kuat di partai tersebut dan partai-partai berbasis Islam.

Pilgub DKI Jakarta 2017 melibatkan keempat poros politik itu dalam arena kontestasi politik bertensi tinggi. Poros Teuku Umar menjagokan Ahok-Djarot, Poros Cikeas mengusung AHY-Sylvi, dan Poros Kertanegara mendukung Anies-Sandi. Belakangan diketahui pasangan Anies-Sandi ternyata didukung Poros Brawijaya.

Bagaimana dengan Pilgub Jatim 2018 nanti? Apakah keempat poros politik itu bakal terlibat kontestasi yang keras dengan tensi tinggi? Kemungkinan besarnya 'ya'. Sebab, tak ada satu satu pun elite politik nasional di Jakarta menafikan dan melepas begitu kontestasi Pilgub Jatim 2018. Ada begitu banyak alasan sebagai basis argumentasinya.

Argumentasi itu antara lain, jumlah konstituen Pilgub Jatim sangat besar, diperkirakan menyentuh angka 32 juta sampai 33 juta pemilih. Jatim merupakan provinsi dengan tingkat PDRB sangat tinggi lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun. Hanya ada 3 provinsi di Indonesia dengan tingkat PDRB lebih dari Rp 1.000 triliun: Jatim, DKI Jakarta, dan Jabar.

Poin lainnya, Jatim kini menjadi backbone lifting migas secara nasional selain Provinsi Riau dan Kaltim, dengan besaran sekitar 25% sampai 30% dari lifting migas nasional. Jatim juga memberikan kontribusi pemasukan cukai rokok lebih dari 60% dari penerimaan cukai rokok nasional, yang di tahun 2015 lalu, menyentuh angka Rp 140 triliun lebih. Jatim juga sumber pemasok dan penyangga pangan nasional, terutama beras, jagung, gula, kedelai, daging sapi, daging ayam, dan lainnya. Masih banyak basis argumentasi lain yang membuat positioning Jatim begitu strategis dalam perspektif politik nasional.

Keempat poros politik nasional itu tentu menjadikan Pilgub Jatim sebagai political opportunity untuk memperluas dan memperkuat basis politiknya sebelum menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Mereka pasti mengeluarkan seluruh jurus, strategi, dan sumber daya politiknya untuk merebut kemenangan. Namun demikian, yang jadi catatan menarik adalah dari 2 figur bakal cagub Jatim: Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Khofifah Indar Parawansa (Khofifah), tak ada yang terikat secara struktural-formal dengan keempat poros politik tersebut. Gus Ipul dan Khofifah bukan pengurus dan atau kader partai dari keempat poros politik di atas.

Yang terbaca kemudian adalah aspek kedekatan personal, psikologis, kultural, dan sosiologis dari 2 bakal cagub Jatim dengan petinggi masing-masing poros politik. Gus Ipul dikenal dekat dengan SBY, Prabowo, dan Mega. Gus Ipul pernah menjabat sebagai pengurus DPP PDIP hasil kongres Bali 1998 sebagai wakil sekretaris jenderal dan anggota DPR RI dari FPDIP. Dengan SBY, Gus Ipul dipercaya sebagai Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) dan 2 kali didukung sebagai cawagub di Pilgub Jatim (2008/2009 dan 2013).

Gus Ipul juga cukup dekat dengan Prabowo Subianto, karena dua kali didukung sebagai cawagub di Pilgub Jatim berpasangan dengan Pakde Karwo. Kedekatan Gus Ipul dengan Prabowo memang tak seeksplisit kedekatan Gus Ipul dengan SBY. Namun demikian, kedua tokoh ini tak pernah saling mengganggu dan lebih banyak saling mendukung dalam menghadapi sejumlah agenda politik regional dan nasional.

Gus Ipul juga memiliki hubungan pribadi yang baik dengan JK, mengingat keduanya sama-sama NU, HMI, dam KAHMI. Cuma, kedekatan Gus Ipul dengan JK lebih banyak pada aspek personality, sosiologis dan kultural, bukan dalam konteks politik. Pada Pilgub Jatim 2008/2009 lalu, Golkar yang dipimpin JK mendukung pasangan Soenarjo-Ali Mascha Moesa dan tak melarang munculnya nama Ridwan Hisjam yang bertandem dengan Sutjipto (PDIP).

Bagaimana dengan Khofifah? Sejauh pengamatan kami, relasi dan komunikasi Khofifah dengan SBY dan Prabowo jarang terekspose di media massa. Khofifah memang cukup dekat dengan JK dan Mega. Di Pilpres 2014, Khofifah menjadi backbone pasangan Jokowi-JK yang diusung PDIP, Partai Hanura, PKB, dan Partai NasDem untuk merebut pemilih perempuan dari NU (Muslimat). Hasilnya terbukti cukup efektif.

Kedekatan Khofifah dengan JK dan Mega juga tak bisa dilepaskan dari keberadaan dan pengaruh KH Hasyim Muzadi (almarhum), mantan ketua umum PBNU, yang pernah berpasangan dengan Mega di Pilpres 2004. Khofifah merupakan 'santri politik dan kader ideologis' Kiai Hasyim, yang terus mendukungnya secara total di Pilgub Jatim 2008/2009 dan 2013. Kini, patron politik Khofifah itu telah dipanggil Allah SWT (wafat).

Sampai hari ini, stok bakal cagub Jatim yang diprediksi masuk bursa dan berpotensi memperoleh dukungan kuat pemilih adalah Gus Ipul dan Khofifah. Memang, sempat disebut nama Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) yang diperkirakan memiliki kans politik masuk bursa dan meraih dukungan politik dari pemilih.

Namun demikian, di tingkat permukaan, belum terlihat tanda-tanda gerakan politik Rismaharini untuk merebut perhatian, simpati, empati, dan dukungan massa di akar rumput. Walau terlihat belum bergerak, tapi tingkat elektabilitas Rismaharini berdasar survei Initiative Institute pimpinan Dr Airlangga Pribadi (Fisip Unair Surabaya) cukup tinggi dan bisa mengimbangi Gus Ipul dan Khofifah.

Di tataran praksis, yang terlihat sekarang gerakan dan manuver person, elite, dan tokoh yang diperkirakan bisa berbicara banyak di Pilgub Jatim 2018. Belum ada mandatory dari elite partai yang punya otoritas, menurut UU, untuk mencalonkan dan atau mengusung calon. Tiket politik itu masih dipegang partai, terutama ketua umum. Mungkin barangkali tiket politik masih ditaruh dalam lemari besi dengan kunci ganda dan terus dijaga 1 kali 24 jam.

Yang jadi catatan penting di sini adalah positioning Partai Golkar. Belajar dari Pilgub DKI Jakarta 2017 dan agenda politik lain, tak selamanya keputusan DPP Partai Golkar linier dengan semua stakeholder di partai ini, terutama barisan elitenya. Bisa saja nanti di Pilgub Jatim 2018 nanti, DPP Partai Golkar mendukung calon tertentu, tapi sebagian elite yang pengaruhnya besar di partai ini merapat ke calon lain, yang tak didukung secara legal-formal oleh DPP Partai Golkar. Fakta politik ini setidaknya telah terjadi di Pilgub Jatim 2008/2009 lalu. [air]

Penulis adalah Penanggung Jawab beritajatim.com

Tag : pilgub jatim

Komentar

?>