Rabu, 26 Juli 2017

Jangan Bicara Politik

Kamis, 11 Mei 2017 02:35:13 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Jangan Bicara Politik

KETIKA kelas 5 sekolah dasar, sekitar tahun 1986, saya menemukan kegiatan menyenangkan. Gemar membongkar arsip-arsip di lemari mendiang Bapak. Satu tahun berikutnya, menjelang lulus SD, saya mendapatkan kejutan: seluruh arsip di lemari Bapak lenyap.

Saya tanyakan ke Ibuk tentang arsip-arsip itu. Jawabannya singkat saja, “tidak tahu”. Dan sejak saat itu Ibuk berubah.

Ibu tidak mau lagi bercerita tentang kampanye Partai Komunis Indonesia (PKI). Ogah cerita aktivitas Bapak di Partai Nasional Indonesia (PNI). Dan menutup diri dari cerita menyedihkan ketika masa-masa Pemilu 1971. Ibuk hanya bilang, “jangan bicara politik”.

Padahal sebelumnya, sembari memasak, Ibuk mau saja bercerita tentang masa-masa silam yang suram. Tentang kampanye PKI yang membuat ibuk ngeri. Bagaimana tidak ngeri, kampanye PKI dilakukan dengan cara jalan kaki konvoi keliling kampung. Konvoi dengan membawa arit, cangkul, maupun linggis. Benda-benda tajam itu kerap kali diacungkan ke atas.

Cerita Ibuk berlanjut ke masa pembunuhan orang-orang PKI.  Di mana pada malam-malam gelap, beberapa tetangga didatangi serombongan orang. Dibawa paksa lalu besoknya ditemukan tinggal mayat di pinggir kali. Beberapa yang lain tak kembali, entah dibawa pergi kemana. Ibuk mengaku pernah dibisiki tetangga bahwa ada orang PKI yang melawan ketika dibawa paksa. Crak.. Tangan yang melawan itu ditebas pedang sampai jari-jarinya putus. 

Di masa-masa itu, Bapak tidak berani tidur di rumah. Bapak memilih tidur di kantor Koramil (Komando Rayon Militer). Kata Ibu, Bapak tidak berani tidur di rumah karena takut dituduh PKI dan takut dibawa paksa rombongan orang. Sedangkan di Koramil, situasi lebih aman, karena pihak Koramil dianggap memiliki data lebih jelas tentang mana-mana yang orang PKI dan mana-mana yang orang PNI.

Bapak adalah seorang pegawai negeri yang bekerja di kantor Jawatan Pegadaian (sekarang Perum Pegadaian). Di kantor Bapak, beberapa teman pegawai memilih masuk jadi anggota PKI. Sedangkan Bapak sendiri aktif di PNI. Oleh sebab sehari-hari kumpul, Bapak takut disangka PKI.

Saya senang membongkar lemari mendiang Bapak yang berisi arsip-arsip. Surat-surat dari Jakarta atau Surabaya yang berperangko gambar presiden Soekarno. Surat-surat yang berisi doktrin Marhaen. Surat-surat yang berisi cara menangkal propaganda lawan politik. Surat-surat yang tiba-tiba lenyap dan hanya berganti satu kalimat pendek dari Ibuk, “jangan bicara politik”.

Ibuk adalah seorang pegawai negeri yang ditugaskan mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sejak pertama mengajar sampai menjelang pensiun, Ibuk selalu jadi guru kelas 1. Pernah Ibuk minta mengajar kelas 3, permintaan dipenuhi, tapi tahun berikutnya Ibuk dikembalikan lagi ke kelas 1. Kepala sekolah beralasan, ketika dipegang guru lain, banyak murid kelas 1 yang tidak bisa membaca dan berhitung.

Lalu mengapa saya dilarang bicara politik? Ibuk tidak pernah menjawabnya.

Politik. Secara etimologi, kata ini berasal dari bahasa Yunani, ‘politikos’, yang artinya ‘dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara’. Plato sang filsuf Yunani dinilai sebagai tokoh pertama yang meletakkan dasar-dasar ilmu politik.

Melalui dialog dengan Sokrates, sang sahabat sekaligus guru, Plato mengungkapkan bahwa konsep fundamental yang menjadi dasar filsafat politiknya, yaitu: negara adalah lembaga yang alami dan tujuan masyarakat politik adalah kebaikan bersama (Henry J Schmandt, 2009: 59). Tugas utama negara untuk mengarahkan kehidupan manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan.

Pemikiran politik Plato lantas dikembangkan oleh sang murid, yakni Aristoteles. Melalui buku Politics The Athenian Constitution, Aristoteles membahas konsep-konsep dasar dalam ilmu politik, asal mula negara, negara ideal, warga negara ideal, pembagian kekuasaan politik, keadilan dan kedaulatan, penguasa yang ideal, catatan penelitian tentang konstitusi, sumber-sumber perubahan konstitusi dan analisis terhadap instabilitas negara, revolusi kaum miskin dan uraian tentang cara-cara memelihara stabilitas negara (Suhelmi, 2001: 44). Aristoteles mendefinisikan negara sebagai “komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan”.

Merujuk pada pemikiran Plato dan Aristoteles, sepertinya tidak ada yang menakutkan dengan hal ihwal tentang ‘politik’. Plato menyebut politik sebagai cara untuk memperoleh kebahagiaan. Sedangkan Aristoteles mengarahkan politik yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan.

Tetapi memang, beratus-ratus tahun sesudahnya, banyak tokoh yang kemudian mendifinisikan politik sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Cara-cara kotor pun bisa dilakukan demi meraih kekuasaan. Apa yang ditandaskan Plato dan Aristoteles sebagai ‘kebahagiaan’ dan ‘kesejahteraan’ menguap begitu saja.

Bagaimana dengan perjalanan politik bangsa Indonesia? Sejarah mencatat, salah satu penyakit politik Indonesia terdapat pada soal stabilitas.

Sejak Indonesia merdeka, tahun 1945 sampai tahun 1965, stabilitas menjadi momok yang sulit diatasi. Pada rentang 20 tahun itu, Indonesia mengalami 25 susunan kabinet. Perinciannya adalah 7 kabinet memerintah selama 12 sampai 23 bulan. Sebanyak 12 kabinet berumur antara 6 sampai 11 bulan. Dan parahnya, ada 6 kabinet yang hanya bertahan 1 sampai 4 bulan.  Itu artinya rata-rata usia kabinet tidak sampai 1 tahun.

Padahal susunan kabinet mengandaikan perencanaan sekaligus realisasi program pemerintah. Ganti kabinet sama saja dengan ganti orientasi kepemerintahan. Di usia yang sangat pendek, kabinet tentu saja tidak sempat menjalankan program untuk kemakmuran rakyatnya. Energi habis dalam pergolakan politik tiada henti.

Semasa Orde Baru yang membentang selama 32 tahun, situasi politik berbalik 180 derajat. Stabilitas terjaga. Kabinet rata-rata berusia 5 tahun. Disusun program jangka pendek dan jangka panjang. Tapi di balik stabilitas tersebut, monopoli sektor ekonomi dan represi politik merebak mulai pusat sampai ke daerah terpencil, mulai dari jalan raya sampai ke kamar mandi. Rezim Orde Baru pun runtuh diterpa krisis ekonomi.

Dari daerah pedalaman Tulungagung, Jawa Timur, Ibuk saya mengalami dua orde dengan dinamika politik yang berbeda itu. Entah mengapa, Ibuk sampai pada kesimpulan bahwa akan lebih baik bila anaknya tidak terlibat dalam politik. Jangankan terlibat, bahkan, bicara politik pun sebisanya dilarang.

Lantas, bagaimana dengan situasi politik Indonesia saat sekarang? Ketika pemerintahan Presiden Jokowi memasuki usia 3 tahun. Ketika partisipasi publik (setidaknya melalui komentar di media sosial) sedemikian besarnya. Ketika ujaran kebencian diproduksi tiap sepersekian detik. Ketika kembang-kembang mekar dicabut dan dipajang depan balai kota serupa reklame bioskop. Ketika balon bukan lagi mainan anak-anak. Ketika respek dimaknai sebagai sindiran. Ketika semua partai politik di parlemen tersandung dugaan kasus korupsi. Ah sudahlah, tiba-tiba saya sangat ingin menelepon Ibuk di kampung. [but]

Tag : politik

Komentar

?>