Sabtu, 21 Oktober 2017

Tahap 2, Hizbut Tahrir Akan Gulingkan Sistem Pemerintahan

Selasa, 09 Mei 2017 13:19:32 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Tahap 2, Hizbut Tahrir Akan Gulingkan Sistem Pemerintahan

HIZBUT TAHRIR bakal menentang para penguasa di negeri-negeri muslim yang dinilai tidak membawa kemaslahatan umat. Mengungkap rencana kejahatan mereka. Meluruskan saat mereka melalaikan kewajibannya terhadap umat. Di samping berusaha untuk menggulingkan sistem pemerintahan mereka.

Menggulingkan sistem pemerintahan yang menerapkan perundang-undangan dan hukum-hukum kufur. Penggulingan dengan tujuan menegakkan dan menerapkan hukum Islam untuk menggantikan hukum-hukum kufur tersebut.

Dua alinea di atas merupakan sebagian kecil dari pemaparan dakwah dan aktivitas politik Hizbut Tahrir. Dakwah dan aktivitas politik direncanakan terbagi dalam dua tahapan.

Tahap pertama pembentukan gerakan, dimana saat itu ditemukan benih gerakan dan terbentuk halqah pertama setelah memahami konsep dan metode dakwah Hizb. Tahap kedua berinteraksi dengan masyarakat, agar umat turut memikul kewajiban menerapkan Islam serta menjadikannya sebagai masalah utama dalam hidupnya.

Berikut petikan tahapan dakwah dan aktivitas politik yang termaktub dalam laman resmi Hizbut Tahrir Indonesia:

Caranya, yaitu dengan menggugah kesadaran dan membentuk opini umum pada masyarakat terhadap ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditabanni oleh Hizb, sehingga mereka menjadikan ide-ide dan hukum-hukum tersebut sebagai pemikiran-pemikiran mereka, yang mereka perjuangkan di tengah-tengah kehidupan, dan mereka akan berjalan bersama-sama Hizb dalam usahanya menegakkan Daulah Khilafah, mengangkat seorang Khalifah untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Pada tahap ini Hizb mulai beralih menyampai­kan dakwah kepada masyarakat banyak secara kolektif. Pada tahap ini Hizb melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut:

(1)Pembinaan Tsaqafah Murakkazah (intensif) melalui halqah-halqah Hizb untuk para pengikut­nya, dalam rangka membentuk kerangka gerakan dan memperbanyak pengikut serta mewujudkan pribadi-pribadi yang islami, yang mampu memikul tugas dakwah dan siap mengarungi samudera cobaan dengan pergolakan pemikiran, serta perjuangan politik.

(2)Pembinaan Tsaqafah Jama’iyah bagi umat dengan cara menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan Hizb, secara terbuka kepada masyarakat umum. Aktivitas ini dapat dilakukan melalui pengajian-pengajian di masjid, di aula atau di tempat-tempat pertemuan umum lainnya. Bisa juga melalui media massa, buku-buku, atau selebaran-selebaran. Aktivitas ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran umum di tengah masyarakat, agar dapat berinteraksi dengan umat sekaligus menyatukan­nya dengan Islam. Juga, untuk menggalang kekuatan rakyat sehingga mereka dapat dipimpin untuk menegakkan Daulah Khilafah dan mengembalikan penerapan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah SWT.

(3)Ash-Shira’ul Fikri (Pergolakan Pemikiran) untuk menentang ideologi, peraturan-peraturan dan ide-ide kufur, selain untuk menentang aqidah yang rusak, ide-ide yang sesat dan pemahaman-pemahaman yang rancu. Aktivitas ini dilakukan dengan cara menjelaskan kepalsuan, kekeliruan dan kontradiksi ide-ide tersebut dengan Islam, untuk memurnikan dan menyelamatkan masyarakat dari ide-ide yang sesat itu, serta dari pengaruh dan dampak buruknya.

(4)Al-Kifaahus Siyasi (Perjuangan Politik) yang mencakup aktivitas-aktivitas:

(a)Berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai atau mendominasi negeri-negeri Islam; berjuang menghadapi segala bentuk penjajahan, baik penjajahan pemikiran, politik, ekonomi, maupun militer. Mengungkap strategi yang mereka rancang, membongkar persekongkolan mereka, demi untuk menyelamatkan umat dari kekuasaan mereka dan membebaskannya dari seluruh pengaruh dominasi mereka.

(b)Menentang para penguasa di negara-negara Arab maupun negeri-negeri Islam lainnya; mengungkapkan (rencana) kejahatan mereka; menyampaikan nasihat dan kritik kepada mereka. Dan berusaha untuk meluruskan mereka setiap kali mereka merampas hak-hak rakyat atau pada saat mereka melalaikan kewajibannya terhadap umat, atau pada saat mengabaikan salah satu urusan mereka. Disamping berusaha untuk menggulingkan sistem pemerintahan mereka, yang menerap­kan perundang-undangan dan hukum-hukum kufur, yaitu dengan tujuan menegakkan dan menerapkan hukum Islam untuk mengganti­kan hukum-hukum kufur tersebut.

(5)Mengangkat dan menetapkan kemaslahatan umat, yaitu dengan cara melayani dan mengatur seluruh urusan umat, sesuai dengan hukum-hukum syara’.


Apakah aktivitas politik itu bakal diterapkan di Indonesia? Mungkin ya, mungkin juga  tidak. Tetapi, situasinya kini menjadi sulit bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah secara resmi membubarkan HTI.

"Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi, maka pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia," kata Menko Polhukam Wiranto di kantornya, Senin (8/5/2017).

Wiranto menuturkan, keputusan ini diambil usai rapat terbatas tingkat menteri di jajaran Kemenko Polhukam. Ada beberapa pertimbangan yang mendukung keputusan untuk membubarkan HTI. Salah satunya tentang benturan di masyarakat yang dinilai bisa mengancam keamanan dan ketertiban umum, bahkan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wiranto tidak secara terperinci membeberkan perihal benturan di masyarakat itu. Tetapi, faktanya, konflik itu memang kerap  terjadi. Di Jember misalnya, Banser NU sudah bersiap untuk membubarkan demo HTI, Jumat (30/12/2016). Beruntung, sebelum benturan terjadi, aparat kepolisian bertindak dengan menyuruh demo HTI dihentikan.

Di Jombang, aparat kepolisian juga terpaksa membubarkan rencana konsolidasi yang dikemas dengan diskusi oleh Muslimah HTI, Senin (1/5/2017). Pembubaran dilakukan karena sebelumnya aparat telah menerima surat dari GP Ansor Jombang. Isinya, jika polisi tidak membubarkan, Ansor akan turun tangan.

Gelombang tuntutan untuk pembubaran HTI juga tidak pernah berhenti. Utamanya tuntutan dari ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Di Ponorogo  tuntutan pembubaran itu malahan dilakukan dengan cara aksi turun ke jalan. Aksi gabungan dari Banser NU, Fatayat NU, BEM IAIN Ponorogo, FKPPI Ponorogo, Seniman Ponorogo, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), paguyupan reyog Ponorogo.

Putusan pembubaran kini telah digedok oleh Pemerintah RI. Wiranto menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Bagaimana sikap HTI? Ternyata HTI ogah dibubarkan. HTI menyatakan pihaknya akan mengambil langkah yang perlu untuk menolak pembubaran.  “HTI akan mencermati proses yang dilakukan pemerintah. Pembubaran tak elok. Kami akan mengambil langkah yang dianggap perlu,” ujar Juru Bicara HTI Muhammad  Ismail Yusanto, Senin (8/5/2017) di kantor DPP HTI, Jakarta Selatan.

Tidak hanya ogah dibubarkan, HTI mengaku akan terus melakukan dakwah. Nah, ini yang sebenarnya benar-benar berpotensi memunculkan benturan di tingkat masyarakat. Mengapa? Dengan statusnya sebagai ormas yang dibubarkan pemerintah, dakwah HTI tentu saja bakal mendapat halangan-halangan dari sesama ormas yang menentangnya.

Selama ini, pembubaran aktivitas HTI sebatas pada kegiatan yang berskala massal. Semisal demo atau diskusi terbuka. Ketika pemerintah telah mengeluarkan putusan pembubaran, ormas bisa saja melangkah lebih jauh. Semisal menuntut pembubaran pengajian rutin HTI, menuntut pencopotan papan nama HTI, bahkan penutupan kantor-kantor cabang HTI.

Pada titik krusial ini, peran para pemimpin di Jakarta (pusat) sangat menentukan. Mereka harus bertanggung jawab untuk saling mendinginkan suasana. Untuk menjaga kerukunan umat Islam di tingkat bawah.

Tapi jika para pemimpin di Jakarta justru saling lempar argumen untuk menang sendiri seraya berusaha menjatuhkan pihak lain yang berseberangan, jangan salahkan bila umat di tingkat bawah lantas saling baku pukul.

Ada baiknya HTI sementara menghentikan aktivitas kelembagaan. Nanti di pengadilan, para pemimpin HTI boleh sebebasnya menjelaskan bahwa mereka setia kepada NKRI. Bahwa, HTI sama sekali tidak berniat untuk menggulingkan pemerintahan. Bahwa, HTI bisa bersanding rukun dengan ormas Islam lain.

Jika itu dilakukan, sangat mungkin, pengadilan bakal mengabulkan gugatan HTI. Setelah dikabulkan dan pemerintah mencabut putusan pembubaran, saat itulah, HTI bisa secara legal dan leluasa menjalankan dakwah di Indonesia. [but]

Tag : politik

Komentar

?>