Senin, 18 Desember 2017

Ingatlah 60 Tahun Lalu PDIP, Waktunya Update Strategi

Sabtu, 22 April 2017 15:04:06 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Ingatlah 60 Tahun Lalu PDIP, Waktunya Update Strategi

TAHUN 2017 ini bisa dibilang sebagai tahun rawan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Calon PDIP kalah dalam 2 pemilihan gubernur di pulau Jawa, Pilgub Banten dan Pilgub DKI Jakarta.

Maka, PDIP perlu melakukan update strategi. Sebagai salah satu landasan update strategi, PDIP tampaknya perlu melihat situasi 60 tahun lalu, tahun 1957.

Sidang Konstituante tanggal 5 November 1957 sampai 14 November 1957 membahas tiga hal, (1) Wilayah Negara, (2) Bahasa Negara, dan (3) Dasar Negara. Para wakil rakyat di Konstituante secara lancar dan akur membahas perihal wilayah negara dan bahasa negara. Kesepakatan tidak secara sulit dicapai. Namun menginjak pembahasan dasar negara, sejak awal, sudah tampak kompleksitas dan kealotan jalannya sidang.

Pada tahap awal sidang dibuka untuk membahas dasar negara, sekretaris Konstituante mencatat 63 tokoh yang mendaftar untuk diberi kesempatan berpidato. Tersaji tiga pilihan dasar negara: (1) Dasar Negara Sosial-Ekonomi, (2) Dasar Negara Islam, (3) Dasar Negara Pancasila. Setelah melalui berbagai pertimbangan, pilihan dasar negara Sosial-Ekonomi dicoret sebab kekurangan dukungan suara. Tinggal dua pilihan, yakni dasar negara Islam dan dasar negara Pancasila.

Perdebatan tentang pilihan Islam dan Pancasila inilah yang sangat alot dan kompleks. Terjadi adu argumentasi yang sengit antara kubu Islam yang dimotori Masyumi – NU dengan kubu Pancasila yang dimotori PNI – PKI.

Situasi politik nasional tahun-tahun itu: Jabatan presiden dipegang oleh Paduka Yang Mulia Ir Soekarno yang merupakan pendiri sekaligus tokoh sentral Partai Nasional Indonesia (PNI). Di tingkat legislatif, hasil Pemilihan Umum 1955, PNI menempatkan 57 wakil di DPR dan 119 wakil di Konstituante.

Pencapaian PNI tersebut mirip dengan keberhasilan PDI Perjuangan saat ini. Berkat hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014, jumlah kursi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati jumlah terbanyak dibanding partai lain. Pun juga, posisi presiden dipegang oleh kader PDIP, yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lihat 10 partai teratas hasil Pemilu DPR tahun 1955:


1.    Partai Nasional Indonesia (PNI) - 57 kursi
2.    Masyumi - 57 kursi
3.    Nahdlatul Ulama (NU) - 45 kursi
4.    Partai Komunis Indonesia (PKI) - 39 kursi
5.    Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) - 8 kursi
6.    Partai Kristen Indonesia (Parkindo) - 8 kursi
7.    Partai Katolik - 6 kursi
8.    Partai Sosialis Indonesia (PSI) - 5 kursi
9.    Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) - 4 kursi
10.    Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) - 4 kursi

Lihat 10 partai teratas hasil Pemilu Konstituante tahun 1955:


1.    Partai Nasional Indonesia (PNI) - 119 kursi
2.    Masyumi - 112 kursi
3.    Nahdlatul Ulama (NU) - 91 kursi
4.    Partai Komunis Indonesia (PKI) - 80 kursi
5.    Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) - 16 kursi
6.    Partai Kristen Indonesia (Parkindo) - 16 kursi
7.    Partai Katolik - 10 kursi
8.    Partai Sosialis Indonesia (PSI) - 10 kursi
9.    Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) - 8 kursi
10.    Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) - 7 kursi

PNI menjadi partai dengan kursi terbanyak tetapi tidak menjadi mayoritas. Dalam sidang-sidang Konstituante, PNI yang berkolaborasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan beberapa partai berbasis Nasrani mendapatkan pertentangan keras dari partai-partai berbasis Islam yang dimotori oleh Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama (NU). Akibat pertentangan itu, Konstituante gagal mencapai mufakat. Bahkan saat voting pun, hasilnya tidak mencapai kuorum.

Sementara di luar gedung Konstituante, pada sekitar tahun itu, situasi politik negara dirongrong oleh dua pemberontakan besar. Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) dan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Negara dalam kondisi kritis.

Presiden Soekarno lantas mengambil tindakan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dua poin dari dekrit tersebut adalah pembubaran Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945 dengan dasar negara Pancasila.

Tetapi ternyata, Dekrit Presiden bukanlah solusi yang benar-benar mengatasi masalah. Situasi pemerintahan masih belum stabil, gejolak di kalangan masyarakat terus bergelibat. Sejarah lantas mencatat, ada peristiwa besar G 30 S PKI dan lahirlah Orde Baru. PKI dibubarkan. Sementara PNI dikerdilkan melalui fusi dengan beberapa partai lain menjadi PDI.

Saat ini, PDIP yang memiliki kader sebagai Presiden Indonesia dan memiliki suara terbanyak di DPR RI perlu menimbang ulang sejarah 60 tahun lalu. Jika sampai salah dalam menjalankan strategi politik, nasib PDIP bukan tidak mungkin bakal senasib dengan PNI.

Bagaimana strategi politik yang tepat untuk PDI Perjuangan? Elit PDIP sendirilah yang tahu pasti. Tapi, ada beberapa gejala yang berkembang saat ini yang juga patut dijadikan pertimbangan.

Teknologi telah berkembang melebihi kemampuan nalar berpikir manusia, melebihi tingkat keseimbangan psikologi. Informasi akurat dan kabar bohong berkarib tengkar hingga sulit dipilah. Batas kelas dan wilayah dirapuhkan. Seseorang bisa dengan cepat ditokohkan secepat dia dijatuhkan.

Di luar kesilangsengkarutan situasi, sentimen primordial dan religiusitas menjadi pegangan bersikap. Seseorang mudah dicurigai karena berasal dari keturunan yang berbeda, iman yang berbeda, golongan yang lain.

Calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan menderita kekalahan, salah satu penyebabnya, adalah karena gagal menyikapi situasi ini.

Tentu ada sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab di luar faktor eksternal. Yaitu, faktor internal sendiri. Faktor yang inhern (melekat) pada kinerja PDI Perjuangan. Pimpinan dan kader PDIP perlu pula berkaca. Perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada dirinya sendiri.

Sudah maksimalkah PDI Perjuangan turun ke pabrik-pabrik untuk bergunjing dengan para buruh? Masih adakah kader PDI Perjuangan yang menghabiskan larut malam di pasar tradisional untuk bersenda gurau dengan bakul-bakul sayur? Turut kerja bakti tingkat RT atau RW untuk membersihkan got. Dan jika contoh aktivitas-aktivitas di luar ruangan sejuk ber-AC itu telah dilupakan, PDI Perjuangan jangan lagi mengaku sebagai partainya wong cilik.

Masih mudahkah handphone kader PDI Perjuangan dihubungi oleh tetangga atau teman lama? Ataukah nomor telah ganti atau belum ganti tetapi tiap dihubungi yang menerima adalah sang sekretaris? Masih mudahkah dompet kader PDI Perjuangan terbuka lebar untuk menambal biaya pembangunan musala atau pos keamanan kampung? Jangan sampai kader PDIP yang telah duduk dua periode di kursi Dewan mendapat julukan Schumacher (baca: Sumaker), yaitu sugih macak kere.

Pedulikah kader PDI Perjuangan dengan ibu-ibu atau bapak-bapak atau remaja-remaja yang secara rutin menggelar pengajian kitab suci Alquran? Mereka-mereka yang tekun menghapal dan berusaha menerapkan ajaran firman Allah SWT dan hadits Nabi Muhammad SAW. Seberapa sering kader PDI Perjuangan menjalin komunikasi dengan para ustadz yang saban Jumat berdiri di mimbar masjid? Jika para kader tidak akrab dengan mereka, jangan lantas menyalahkan bila muncul selentingan bahwa PDI Perjuangan telah disusupi oleh komunisme.

Kekalahan di Pilgub Banten dan Pilgub DKI Jakarta harus menyadarkan bahwa ada penurunan tingkat kepercayaan terhadap PDIP Perjuangan. Penurunan tingkat kepercayaan terhadap rezim Jokowi.

Itulah faktor-faktor yang perlu dijadikan pertimbangan dalam melakukan update strategi partai. Segalanya belum terlambat. Tetapi bukan berarti waktunya tidak mepet. Tahun depan, tahun 2018, PDI Perjuangan sudah ditunggu oleh tiga pilgub besar, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sebanyak 60 persen lebih pemilih nasional berasal dari tiga provinsi tersebut.  

Saat ini, PDI Perjuangan telah memiliki kader atau kandidat populer. Ridwan Kamil di Jawa Barat, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Tri Rismaharini di Jawa Timur. Tetapi sekali lagi, popularitas saja tidak cukup. Sebab, seseorang bisa dengan cepat ditokohkan secepat dia dijatuhkan. Maka, dibutuhkan pergerakan mesin partai, dibutuhkan sokongan kinerja para kader.

PDI Perjuangan butuh update strategi. Ingat 60 tahun lalu, kebesaran PNI ternyata dengan begitu mudahnya dijatuhkan. [but]

Tag : politik

Komentar

?>