Kamis, 23 Nopember 2017

Birokrat dalam Pusaran Pilgub Jatim 2018

Kamis, 06 April 2017 00:22:56 WIB
Reporter : Ainur Rohim
Birokrat dalam Pusaran Pilgub Jatim 2018
Ainur Rohim, Penanggung Jawab media online beritajatim.com

SEJUMLAH nama birokrat dan atau mantan birokrat disebut- sebut layak ditampilkan sebagai calon dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Pengalaman, kompetensi, dan kapasitas mereka jadi pertimbangan penting. Akseptabilitas jadi hambatan terbesar bagi kaum pamong praja ini menapaki dunia politik yang terjal dan penuh ketidakpastian tersebut.

Nama mantan Ketua Bappeda dan Asisten II Pemprov Jatim Ir Hadi Prasetyo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Heru Tjahjono, Kadis Perhubungan dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi, Kepala Itwilprov Jatim Nurwiyatno, Fattah Jasin kini menjabat Asisten II Sekdaprov Jatim, dan lainnya adalah barisan birokrat dan atau mantan birokrat yang dipandang layak dijagokan sebagai bakal cagub dan atau cawagub.

Kenapa nama-nama birokrat dan atau mantan birokrat itu layak disorongkan? Pertama, pengalaman sejarah-politik Jatim. Sejak Orde Baru sampai Reformasi, kepemimpinan puncak di Jatim dipegang figur berlatar birokrat, baik sipil maupun militer.

Fakta menunjukkan bahwa Gubernur Soekarwo yang hampir 10 tahun memerintah Jatim merupakan birokrat tulen, yang lama berkarir di bidang keuangan daerah. Dia pernah menjabat Kadispenda Jatim, lalu Sekdaprov Jatim, dan selanjutnya terpilih dalam Pilgub Jatim 2008/2009 yang berlangsung 3 putaran.

Sebelum itu, Mayjen Purn Imam Utomo (10 tahun) juga seorang birokrat militer. Jabatan Pangdam V/Brawijaya dan Danrem Bhaskara Jaya pernah dipangku putra kelahiran Kabupaten Jombang itu sebelum terpilih dan menang di Pilgub Jatim 1998.

Sama dengan Imam Utomo, Mayjen Purn Basofi Sudirman, Mayjen Purn Soelarso, Letjen Purn Wahono, dan Letjen Purn Soenandar Prijosoedarmo adalah birokrat militer yang pernah mengendalikan pemerintahan di Jatim. Dalam konteks ini, makna birokrat tak hanya yang berlatar sipil, tapi sekaligus militer. Itu merupakan pengalaman sekaligus fakta sejarah-politik pemerintahan di Jatim sepanjang Orde Baru maupun Reformasi sampai sekarang.

Kedua, figur birokrat dipandang sebagai tokoh jalan tengah di tengah berbagai aliran politik yang hidup dan eksist di Jatim. Ranah politik Jatim ditandai banyaknya aliran politik yang hidup dan menyejarah di era Indonesia modern. Aliran Islam Tradisional (NU) sangat kuat di kawasan Tapal Kuda, Madura, dan Pantura Barat Jatim.

Kelompok politik Nasional yang gandrung dengan ajaran Soekarno banyak tersebar di kawasan Mataraman Jatim. Kelompok Islam Modernis tumbuh subur dan eksist di kawasan perkotaan di wilayah utara dan tengah Jatim, terutama di Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, dan sebagian di Kabupaten Ponorogo.

Tarik-menarik antarkekuatan ideologis di Jatim tensinya dipastikan meninggi ketika agenda politik Pilgub Jatim makin dekat. Di tengah tarik-menarik politik yang bergerak mengeras dan meninggi jelang Pilgub Jatim, biasanya antarkelompok ideologis itu mencari figur yang bersedia dan mampu mengakomodasi kepentingannya. Figur berlatar birokrat cenderung jadi pilihan dan rujukan vis a vis figur dengan back ground ideologi tertentu yang sangat kental, baik birokrat berlatar sipil ataupun militer.

Ketiga, duet Pakde Karwo-Gus Ipul merupakan best practice formasi leadership Jatim di era keterbukaan politik dan sistem pemilihan kepala daerah berbasis elektoral seperti sekarang. Tampaknya duet Pakde Karwo-Gus Ipul jadi model ideal formasi kepemimpinan Jatim di masa depan.

Duet ini merepresentasikan banyak dimensi politik, sosiologis, dan kultural di Jatim yang bersifat kompleks dan heterogen. Formasi Pakde Karwo-Gus Ipul merepresentasikan kekuatan birokrat-nonbirokrat. Menggambarkan keterwakilan figur berlatar ideologi Nasionalis-Islam Tradisional (NU) sebagai ideologi mainstream di Jatim.

Merepresentasikan figur dengan latar kewilayahan Mataraman dan figur dengan latar kewilayahan Tapal Kuda dan Pantura. Merepresentasikan figur berlatar teknis birokrasi dan aktivis kemasyarakatan nonbirokrasi. Merepresentasikan figur yang kenyang digembleng birokrasi dan figur yang kaya pengalaman dalam organisasi gerakan kemasyarakatan, dan lainnya.

Hampir 10 tahun kepemimpinan Pakde Karwo-Gus Ipul di Jatim yang harmonis, selaras, dan seiring sejalan njadi legacy bagi kaum birokrasi dalam konteks Pilgub Jatim 2018. Keduanya, terutama Pakde Karwo, mewariskan pengalaman terbaik bagaimana mengelola pemerintahan tingkat regional di tengah implementasi sistem multipartai, mekanisme pemilihan kepada daerah secara langsung, dan kepala daerah dengan back ground politik tak bersifat seragam seperti di era otoritarian Orde Baru Soeharto.

Menguatnya sejumlah nama birokrasi dalam bursa Pilgub Jatim 2018 kami pahami dalam konteks di atas. Ada fakta pendukung bersifat sejarah politik, best practice politik di tingkat pemerintahan regional, mapping politik, sosiologis, kultural, dan birokrat sebagai figur jalan tengah di tengah tarikan antarideologi yang cenderung bergerak mengeras menjelang dan selama Pilgub Jatim.

Figur berlatar birokrat merupakan tawaran alternatif di tengah berjubelnya figur berlatar politikus yang mengincar jabatan gubernur- wakil gubernur Jatim.

Rimba raya birokrasi, baik dalam perspektif regulasi, struktural, dan kultural adalah fakta lain yang jadi nilai plus bagi birokrat dan atau mantan birokrat untuk jadi daya tarik untuk dipertimbangkan dan dijagokan di Pilgub Jatim 2018, baik sebagai bakal cagub ataupun bakal cawagub. Ibaratnya, birokrat dan atau mantan birokrat tetap jadi gadis cantik di tengah degradasi image, reputasi, dan kredibilitas politikus dalam konteks Pilgub Jatim 2018 akibat berbagai kasus KKN yang melilitnya. [air]

Penulis adalah Penanggung jawab beritajatim.com

Tag : pilgub jatim

Komentar

?>