Sabtu, 16 Desember 2017

Kafka Ahmad Sanjaya

Rabu, 05 April 2017 13:07:59 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Kafka Ahmad Sanjaya

KAFKA Ahmad Sanjaya, itulah nama anak pertama saya. Usia 10 tahun, kelas 3 sekolah dasar. Sebagai orang tua bijaksana, saya tentu memiliki harapan (mungkin juga doa) dengan nama anak saya.

Kafka merujuk pada tokoh Franz Kafka. Salah satu sastrawan terkemuka Eropa, kelahiran Praha, Ceko. Ahmad merujuk pada nabi besar umat Islam, Muhammad SAW. Dan Sanjaya, raja pertama wangsa Sanjaya yang memerintah kerajaan Mataram Kuno.

Diam-diam, saya memiliki harapan tersembunyi dengan nama itu. Saya berharap anak saya bisa menulis bagus sebagus Franz Kafka. Berhati baik sebaik Nabi Muhammad. Dan dibanggakan peradaban Jawa sebagaimana wangsa Sanjaya mewariskan candi Prambanan.

Namun, dengan memberi nama anak Kafka Ahmad Sanjaya, apakah saya tergolong orang-orang yang pro pribumi? Dalam beberapa aspek, sepertinya tidak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (tahun 2017) mendefinisikan ‘pribumi’ sebagai penghuni asli; yang berasal dari tempat yang bersangkutan; inlander. Sebuah definisi yang unik, sebab, KBBI menyelipkan istiliah ‘inlander’ dalam memberi arti pada kata ‘pribumi’. Padahal, ‘inlander’ sendiri memiliki makna literal ‘sebutan ejekan bagi penduduk asli di Indonesia oleh orang Belanda pada masa penjajahan Belanda’.

Saya bisa saja dituduh tidak pro pribumi karena memberi nama anak yang bersifat kebarat-baratan (Kafka) dan bersifat kearab-araban (Ahmad). Mungkin akan lebih pribumi bila saya memberi nama Bejo Tenan Sanjaya, nama yang Jawa tulen.

Pribumi. Istilah ini tiba-tiba menyeruak dalam perbincangan sosial dan politik Indonesia akhir-akhir ini. Pemicunya tentu saja pesta demokrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana salah satu calonnya beretnis Cina, yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Bahkan dalam aksi 313 tanggal 31 Maret 2017 lalu, peserta aksi menempeli mobil-mobil di jalanan dengan stiker bertuliskan ‘pribumi’.

Dua hari setelahnya, Minggu (2/4/2017), kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo)  menggelar Silahturahmi Akbar Pribumi dengan salah satu pembicara Ridwan Saidi, seorang budayawan Betawi. "Orang asli, itu dilindungi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tuntutan orang pribumi itu dilindungi PBB. Tidak ada urusan dengan SARA," ujar Ridwan Saidi seraya melontarkan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno.

Walau saya pernah kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, saya tidak terlalu bersemangat membicarakan rivalitas politik antara Ahok-Djarot dengan Anies-Sandi. Tetapi saya terusik dengan semakin maraknya isu pribumi dan non pribumi. Isu ini sangat sensitif dan berbahaya.

Sejarah Indonesia mencatat: Tidak sekali dua kali kekacauan massal terjadi akibat isu pribumi – non pribumi. Utamanya dipicu oleh gerakan anti Cina. Korbannya tentu saja warga keturunan Cina. Kerusuhan-kerusuhan yang menimpa etnis Cina antara lain peristiwa rasialis 10 Mei 1963 di Bandung, 5 Agustus 1973 di Jakarta, Malari 1974 di Jakarta, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota besar. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pun, kerusuhan dengan motif sama juga beberapa kali terjadi.

2 April 2017, seorang dosen Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Tomi Setiawan, dalam akun facebooknya menulis status berjudul ‘Market-Dominant Minorities’. “Kemungkinan terulangnya kembali kerusuhan anti-Tionghoa bisa terjadi kapan saja, bahkan mungkin akan datang secara tiba-tiba,” tulisnya.

Tomi merujuk pada artikel berjudul ‘World On Fire’ yang dituliskan Amy Chua (2003). “Secara teoritis hal tersebut dapat dijelaskan dengan argumen bahwa pada saat terdapat sekelompok minoritas etnis yang mendominasi pasar dan sekaligus ada sistem politik yang menganut demokrasi, bisa diramalkan akan terjadi serangan terhadap kelompok minoritas tersebut,” lanjut Tomi.

Intinya, kerusuhan massal anti Cina di Indonesia dipicu oleh kesenjangan ekonomi. Keturunan Cina di Indonesia, yang secara jumlah minoritas, memiliki tingkat kemakmuran jauh lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk.

Faktanya memang demikian. Di kota-kota besar Indonesia, semisal Surabaya, toko-toko yang berjajar megah dan perumahan-perumahan elit, rata-rata dimiliki oleh warga keturunan Cina. Sedangkan warga keturunan Jawa, yang nota bene mayoritas, rata-rata hanya mampu memiliki kios dan berumah di pinggiran-pinggiran.

Tomi menambahkan, ketimpangan ekonomi ini merupakan dampak langsung dari penerapan demokrasi dan sistem pasar. “Kondisi tersebut dengan frasa ‘market-dominant minorities’, bahwa dalam sebuah negara demokratis selalu muncul kelompok minoritas yang kaya raya yang memperoleh berkah dari bekerjanya sistem pasar”.

“Sebetulnya ini sebuah early warning (peringatan awal, red), bahwa ada bahaya yang mengancam apabila ada kuasa politik memberikan privilege pada minoritas ekonomi”.

Lantas bagaimana solusinya?  Indonesia mungkin perlu belajar pada negara lain yang lebih dulu berhasil mengatasi kesenjangan ekonomi. Lebih berhasil memakmurkan rakyatnya.

Malaysia misalnya. Kerusuhan rasial pernah menimpa negeri ini pada tahun 1969. Ketika kerusuhan itu terjadi, mayoritas penduduk Malaysia merupakan orang Melayu hanya memegang 1,9% ekonomi Malaysia, sementara non-Melayu (terutama Cina) memegang 37,4%, dan sisanya berada di tangan orang asing.

Menyikapi kerusuhan tersebut, Pemerintah Malaysia bertindak cepat. Dikeluarkan kebijakan Ekonomi Baru Malaysia melalui Rancangan Malaysia Pertama dan Rancangan Malaysia Kedua. Untuk lebih detail tentang kebijakan ekonomi Malaysia, silakan googling di internet. Yang pasti adalah Malaysia serius mengatasi ketimpangan ekonomi antara pribumi dan non pribumi. Pada akhir Rancangan Malaysia Kedua, tingkat kemiskinan berkurang dari 49% ke 43%. Tingkat pengangguran juga berkurang dari 7,5% ke 7,4%. Partisipasi kaum pribumi ke dalam sektor swasta juga meningkat. Persentase pribumi yang dipekerjakan dalam sektor produksi bertambah dari 29% hingga 33%.

Tidak harus meniru Malaysia tentunya. Pemerintah bisa pula belajar pada kebijakan ekonomi Saudi Arabia dalam memperlakukan penduduk asli, yakni kalangan bangsa Arab. Belajar pada Inggris yang akhirnya memilih brexit, yaitu keluar dari Uni Eropa, demi melindungi ekonomi warga dari serbuan imigran. Atau bahkan belajar pada kemenangan Donald Trump karena berani menjanjikan kejayaan dan kemakmuran warga Amerika Serikat.

Intinya, pemerintah harus benar-benar hadir dalam mengatasi kasus pribumi – non pribumi, utamanya perihal ketimpangan ekonomi. Jika dibiarkan berlarut-larut, dan regulasi setengah hati, maka peringatan awal dari Tomi Setiawan bisa saja benar-benar terjadi, yakni keberulangan kerusuhan massal. [but]

Tag : politik

Komentar

?>