Sabtu, 16 Desember 2017

Survei Pilgub DKI dan Peternak Kebohongan Publik

Selasa, 14 Februari 2017 17:24:12 WIB
Reporter : Ribut Wijoto
Survei Pilgub DKI dan Peternak Kebohongan Publik
Peserta Pilgub DKI selfie bareng. (Foto instagram)

MARAKNYA pengumuman hasil survei mewarnai Pemilihan Gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2017. Dalam rentang sebulan jelang coblosan, yaitu 15 Februari 2017, rilis muncul hampir tiap hari. Lucunya, dari tiga kontestan pilgub, semuanya memenangkan survei. Apakah yang sebenarnya terjadi?

Berdasarkan survei pada 28 Januari-4 Februari 2017 dengan melibatkan 804 responden di 237 kelurahan dan 402 Rukun Tetangga, Litbang Kompas merilis keunggulan untuk pasangan pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot). Diikuti pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) dan pasangan nomor urut 1 Agus Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi). Ahok-Djarot unggul dengan angka 36,2 persen disusul Anies-Sandi dengan angka 28,5 persen. Agus-Sylvi ada di posisi buncit dengan 28,2 persen.

Jumat 10 Februari 2017, Lembaga Survei Grup Riset Potensial (GRP) merilis hasil survei dari warga DKI Jakarta di 267 kelurahan. Pasangan Agus-Sylvi unggul telak dengan 47 persen. Disusul oleh pasangan calon Anies-Sandi 25 persen dan Ahok-Djarot 23 persen.

Kemenangan pasangan Agus-Sylvi juga dikemukakan oleh hasil survei dari Manilka Research and Consulting. Berdasarkan survei yang digelar pihaknya pada 31 Januari-4 Februari 2017, elektabilitas Agus-Sylvi mencapai 38,61 persen. Di posisi nomor dua ada pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan elektabilitas 25,25 persen, dan posisi paling buncit adalah pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat, dengan elektabilitas mencapai 21,70 persen.

Hasil survei Alvara yang dilakukan 6-8 Februari 2017 menunjukkan elektabilitas pasangan Agus-Sylvi sebesar 20,1 persen. Ahok-Djarot sebesar 38,3 persen dan Anies-Sandi 32,6 persen. Alvara melakukan survei melalui tatap muka ke rumah warga terhadap 811 responden.

Survei lembaga Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 2-8 Februari 201, pasangan Ahok-Djarot meraup hasil 39 persen. Pasangan Anies-Sandi membututi dengan angka 35,4 persen. Sedangkan Agus-Sylvi di urutan paling belakang dengan hanya 23,6 persen. Survei ini berdasarkan temuan dari 621 responden yang tersebar di 230 kelurahan dan 621 rukun tetangga.

Dalam hasil survei Media Survei Nasional (Median), hari Senin (6 Februari 2017), Agus-Sylvi berada di urutan paling buncit elektabilitasnya, yakni, hanya 26, 1 persen. Sementara dua rivalnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat 29,8 persen, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno 27,8 persen.  Survei Median dilaksanakan pada 29 Januari-2 Februari 2017 dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dan proporsional atas populasi kotamadya dan gender. Jumlah responden sebanyak 800 orang.

Hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis keunggulan pasangan Ahok-Djarot dengan 34,8 persen. Anies-Sandi meraup 26,4 persen dan Agus-Sylvi hanya 22,5 persen. Survey dilakukan pada 14-22 Januari 2017 dengan jumlah responden sebanyak 800 orang.

Adapun hasil survei yang dilakukan oleh SPIN (Survey & Polling Indonesia) menempatkan pasangan Anies-Sandi dalam posisi tertinggi, yaitu sebesar 41,74 persen. Posisi kedua Ahok-Djarot dengan 30,04 persen. Pasangan Agus-Sylvi terbawah dengan elektabilitas 24,95 persen. Survei dirilis tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan wawancara terhadap 1.102 responden.

Fakta-fakta dari berbagai hasil survei itu: (1) Pilgub DKI bakal digelar dalam 2 putaran karena tidak ada pasangan yang berhasil meraup perolehan suara 50 persen lebih. (2) Pasangan Ahok-Djarot dan pasangan Agus-Sylvi paling sering ditempatkan dalam posisi pertama. (3) Mayoritas lembaga survei menempatkan pasangan Anies-Sandi ke posisi dua.

Kesimpulannya, pasangan yang lolos putaran dua di antara Ahok-Djarot dan Anies-Sandi atau Agus-Sylvi dan Anies-Sandi.

Ini sebenarnya cukup aneh. Mengapa lembaga survei seperti menutup kemungkinan pasangan Ahok-Djarot dan Agus-Sylvi sama-sama lolos putaran dua.

Sebagai perbandingan, silakan cek hasil survei pada Pilgub DKI lima tahun lalu, yaitu tahun 2012. Ketika itu, pemilihan diikuti oleh enam pasangan. Terdiri dari calon incumbent Fauzi Bowo - Nacrowi Ramli, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini, Faisal Basri dan Biem Benyamin, Alex Noerdin dan Nono Sampono, dan Hendardji Supandji - Riza Patria.

Ketika itu, mayoritas survei menempatkan Foke Nara sebagai pasangan paling unggul. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA merilis Foke 49,1 persen dan Jokowi 14,4 persen. Jaringan Suara Indonesia (JSI) merilis Foke 49,6 persen dan Jokowi 15,8 persen. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis Foke 24,5 persen dan Jokowi 22,7 persen. Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengumumkan Foke 40 persen dan Jokowi 30 persen.

Ternyata, penghitungan real count membuktikan bahwa hasil survei-survei tersebut keliru. KPU DKI Jakarta mengumumkan hasil bahwa Jokowi-Ahok memperoleh 42,60 persen suara sah dan Foke-Nara menempati urutan dua dengan perolehan 34,05 suara sah.

Hasil survei yang tidak sesuai dengan hasil nyata pemilihan gubernur tentu menimbulkan kecurigaan: Lembaga survei telah melakukan kebohongan publik.

Kecurigaan terhadap lembaga survei cukup beralasan. Mayoritas lembaga survei bertindak sekaligus konsultan politik. Mereka masuk sebagai bagian dari tim sukses peserta Pilgub DKI. Atau setidaknya, lembaga survei menerima pesanan dari kontestan. Sehingga, hasil survei merupakan bagian dari strategi memenangkan salah satu calon. Hasil survei tidak berdasarkan pada fakta lapangan namun lebih diarahkan untuk mempengaruhi pilihan pemilik suara (warga).

Jika kecurigaan itu benar, lembaga survei yang otomatis terdiri dari para ilmuwan bisa dituding melakukan pembohongan publik. Sama seperti yang disebut oleh Julien Benda sebagai pengkhianatan kaum cendekiawan.

Tapi tunggu dulu. Ada beberapa fakta lain yang perlu dipertimbangkan sebelum melontarkan tudingan terhadap lembaga survei.

Pertama, setiap hasil survei selalu mengumumkan margin of error, biasanya antara 2 sampai 4 persen. Kedua, hasil survei juga memberikan porsi swing voter atau warga yang belum menentukan pilihan atau warga yang masih memungkinkan untuk berpindah pilihan calon. Ketiga, ada jeda waktu yang berada di luar jangkauan lembaga survei, yaitu dinamika dalam satu atau dua hari menjelang coblosan, bahkan serangan fajar jelang ke TPS. Itu artinya, kesalahan hasil survei memang bisa dimaklumi.

Lantas, benarkah lembaga survei adalah peternak kebohongan publik? Sulit untuk memastikannya. [but]

Tag : politik

Komentar

?>