Kamis, 17 Agustus 2017

UN Dihapus, Mari Menuju Keberagaman Kurikulum

Selasa, 29 Nopember 2016 12:26:16 WIB
Reporter : Samsul Arifin
UN Dihapus, Mari Menuju Keberagaman Kurikulum

Akhir-akhir ini, praktisi pendidikan di Indonesia dikagetkan dengan kebijakan Kemendiknas dengan “moratorium” Ujian Nasional (UN) yang menjadi tolok ukur dan ruh bagi setiap lembaga dalam mengukur kompetensi peserta didik sesuai dengan standart kompetensi minimal tingkat nasional.

Ada yang menganggap kebijakan tersebut sebagai langkah terlalu terburu-buru, ada juga yang sepakat dengan kebijakan itu karena dianggap menjadi momok yang menakutkan bagi setiap peserta didik yang menjalaninya.

"Ujian Nasional merupakan kegiatan serimonial yang tidak efektif tanpa ditopang kebutuhan sarana prasarana memadahi, menyeluruh dan berkeadilan," kata salah satu dosen STAIN Pamekasan Achmad Muhlis, Selasa (29/11/2016).

Pelaksanaan UN juga tidak harus mendikotomikan lembaga negeri dan swasta, kota dan desa atau miskin dan kaya. "Sehingga pada akhirnya, standart pendidikan nasional tidak bisa diukur hanya karena lulus pada penyelenggaraan Ujian Nasional," imbuhnya.

Hal itu terlihat jelas sebagai realitas di lapangan, dimana penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih sangat kental adanya 'dikotomi' pendidikan tertentu dengan suplai anggaran berbeda. Baik melalui sarana prasarana maupun hal lainnya.

Semisal madrasah/sekolah di pelosok desa sudah pasti fasilitas pembelajaran berupa media, laboratorium dan klinik tidak selengkap di Kota. Termasuk tenaga pendidik dan kependidikan juga tidak seimbang untuk menjangkau penyelenggaraan pendidikan.

"Hemat kami, standart pendidikan nasional tidak bisa diukur hanya dengan UN. Karena terjadinya sejumlah ketimpangan yang secara kasat mata nampak jelas terjadi antara lembaga pendidika di pedesaan dan perkotaan," ungkapnya.

Seharusnya pemerintah membuat terobosan dengan menerapkan program berkeadilan dan merata bagi pendidikan di Indonesia. Serta tidak hanya mentok di slogan semata. "Salah satunya dengan membenahi kurikulum yang selama ini menjadi beban pendidik dan peserta didik akibat dari kebijakan yang tak adil dan merata," sambung Muhlis.

"Keragaman kurikulum menjadi keniscayaan bagi setiap penyelenggara pendidikan dengan mempertimbangkan potensi lokal (local wisdom), bukan hanya mempertimbangkan potensi “proyek” dan afiliasi politik," tegas peserta Program Doktor Universitas Muhammadiyah Malang.

Keragaman kurikulum yang dibutuhkan harusnya menantang dengan mempertimbangkan kompetensi siswa sebagaimana diamatkan UUD 1945. "Penyelenggaraan pendidikan seharusnya memodifikasi kurikulum nasional dan lokal dengan menekankan pada materi esensial melalui sistem eskalasi yang dapat memacu sekaligus mewadahi integritas pengembangan potensi peserta didik," lanjutnya.

Pemerintah sebagai pemilik otoritas, wewenang dan kekuasaan seyogyanya memberikan peluang dan kesempatan bagi pengelola Madrasah/sekolah mencapai konsensus dan kerja sama dalam kerangka mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga bisa melakukan pembenahan melalui pengembangan berdiferensiasi.

"Sebagai salah satu alternatif menjawab kegelisahan praktisi pendidikan dalam mengelola pendidikan, salah satunya dengan mengembangkan serta mengarahkan peserta didik agar lebih baik dan bermakna bagi agama, bangsa dan negara," tegasnya.

Dari itu, penyelenggara pendidikan akan memiliki keleluasaan sekaligus kemampuan dan kekuatan secara politis maupun aplikatif untuk mengembangkan potensi peserta didik. Tentunya juga akan memiliki standart pendidikan nasional tanpa harus mengabai potensi lokal.

"Pada akhirnya kurikulum ini dapat dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab," harapnya.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. "Jadi nantinya kegiatan pembelajaran akan berpusat pada peserta didik," pungkasnya. [pin/but]

Tag : pendidikan

Komentar

?>