Jum'at, 20 Januari 2017

Kasus Ahok dan Budaya Demokrasi

Rabu, 23 Nopember 2016 12:39:30 WIB
Reporter : -
Kasus Ahok dan Budaya Demokrasi

Oleh : Abdul Ghofur, M.SEI
Ketua Pemuda Nelayan Desa Weru, Paciran Lamongan

PASCA aksi demo umat Islam pada Jumat 4 November 2016 lalu yang menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses hukum, akhirnya direspon penyidik Mabes Polri. Ahok ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama terkait Al Maidah 51 pada Rabu 16 November 2016. Ahok dinilai melanggar Pasal 156 huruf a KUHP dan Pasal 28 Ayat (2) UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yang menarik dari fenomena aksi demo juga penetapan tersangka terhadap Ahok yang menyita perhatian public adalah proses pendewasaan politik bagi Bangsa Indonesia ke depan, menyitir Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Ahmad Helmy Faishal Zain.

Selain memberikan hikmah tersendiri bagi dunia politik Indonesia. Ahok juga sudah membuktikan bahwa dirinya berani mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyinggung, bahkan mencederai perasaan umat Islam. Hal itu tampak dari kesediaannya memenuhi panggilan Kepolisian, serta tidak melakukan usaha-usaha yang dapat menghambat proses penyelidikan terhadap dirinya.
Untuk itu dengan Ahok telah menjadi tersangka semua pihak dapat menenangkan diri. Termasuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi dan kondisi. Salah satunya mengurungkan aksi pada 25 November 2016 mendatang.

Pasalnya, ketika dinamika sosial yang terjadi sudah direspons melalui perangkat hukum. Maka persoalan salah atau benar terkait kasus Ahok ditentukan mekanisme hukum yang tidak memihak dan tanpa intervensi. Untuk itu dinamika sosial kemasyarakatan yang terjadi saat ini jangan sampai melanggar konstitusi sebagai dasar kehidupan bernegara.

Tak hanya masyarakatnya, kedewasaan pemerintah juga diuji melalui penanganan kasus Ahok. Jika hukum tunduk pada tekanan massa, pada saat yang sama pemerintah dan aparat telah memberi ruang bagi praktik antidemokrasi di Indonesia. Untuk itu proses hukum dan demokrasi saling menguatkan. Demokrasi seharusnya berjalan tanpa tekanan dan pengerahan massa, sesuai dengan rule of law. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Polri perlu diapresiasi juga terus diawasi. Dan umat Islam harus mengawal kasusnya hingga akhirnya berujung di Pengadilan.

Hukum Tanpa Intervensi
Ingat, dalam demokrasi, konstitusi dijaga oleh hukum dan menegakan demokrasi hukum harus dilakukan tanpa ada intervensi dari manapun. Begitu pula dengan penanganan kasus dugaan penistaan yang dilakukan oleh Ahok, dalam kondisi saat ini dibutuhkan para negarawan yang bisa semakin membakar situasi, sehingga proses hukum dan demokrasi bisa berjalan.

Pasca demo kemarin, semua pihak jangan sampai terprovokasi baik dengan label agama maupun nasionalis. Karena itu sudah tidak benar, mari kembali pada fokus ketuntutan awal, yakni proses hukum. Maka mari kawal proses hukum yang akan diperlihatkan secara transparan oleh negara. Karena proses hukum Ahok sudah berjalan maka dipastikan tujuan utamanya sudah bukan soal proses hukum lagi, melainkan ada upaya makar terhadap NKRI. Dan di alam demokrasi sangat absah semua kelompok untuk mengekspresikan diri, tentu selama tidak membawa kekerasan, tidak membawa anarkisme. Sebab kalau sudah menimbulkan kekerasan, menimbulkan anarkisme maka akan menjadi persoalan yang bisa menggoyahkan sendi-sendi kebersamaan kita sebagai warga negara. Bagimanapun demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat di era demokrasi, harus tetap dilakukan sesuai aturan. Jadi jangan sampai terjebak ke dalam kekerasan dan anarkisme, yang mengarah pada tindakan makar.

Tindakan makar adalah tindakan kejahatan terorganisir yang wajib dilibas di Negara ini. Karena mengancam kedaulatan NKRI. Indonesia memiliki ideologi Panasila sebagai alat pemersatu bangsa dan secara tegas disampaikan bahwa sistem ketatanegaraan sangat menghargai kebhinekaan dan kemajemukan.

Indonesia terdiri dari banyak suku dan bahasa. Ini kekuatan kita kalau kita bisa merawat dan menjaganya. Jangan sampai terpecah-belah kebersamaan kita sebagai bangsa jadi rusak, tidak utuh, gara-gara persoalan yang sebetulnya sudah diproses di wilayah hukum.

Toleransi
Karena saat inilah perlunya mengembangkan budaya demokrasi. Dan budaya berdemokrasi itu dapat dilakukan dalam berbagai tindakan.  Misalnya, melalui sikap toleransi dan sikap tanggung jawab sosial. Tindakan seseorang mengedepankan sikap toleransi. Artinya, setiap warga negara Indonesia, memberikan kebebasan, memberikan keleluasaan kepada warga negara yang lain untuk melaksanakan ide atau gagasannya sesuai dengan ke hendak atau aspirasinya masing-masing. Dalam kehidupan beragama, sikap toleransi ini diwujudkan dengan memberikan ke leluasaan kepada penganut agama lain untuk menjalankan ibadat sesuai dengan kepercayaannya sendiri. Semoga! [suf]

Tag : politik

Komentar

?>