Minggu, 28 Mei 2017

Walau Masih Jauh

Senin, 02 Mei 2016 12:39:35 WIB
Reporter : Ainur Rohim
Walau Masih Jauh

Pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2018 masih jauh. Lebih dari 2 tahun kontestasi politik itu baru digelar. Sejumlah tokoh politik dan elite telah ancang-ancang mempersiapkan diri menghadapi perhelatan tersebut.

Ada nama Saifullah Yusuf (Gus Ipul), kini Wagub Jatim; Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar; Khofifah Indar Parawangsa (Menteri Sosial Kabinet Jokowi-JK); Hasan Aminuddin (mantan Bupati Probolinggo dan kini anggota DPR RI Fraksi Nasdem); dan lainnya telah bekerja dan menyapa publik .

Keempat tokoh di atas merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU). Ada yang secara tersurat dan tersirat menyatakan ekspektasinya bisa bertarung di Pilgub Jatim 2018 nanti dan sebagian lainnya yang masih belum menentukan apakah terjun di pilgub atau sekadar bikin pemanasan.

Selain deretan nama di atas, disebut-sebut juga sejumlah bupati/wali kota di Jatim yang dipandang pantas bertarung di pilgub 2018. Di antaranya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (PDIP); Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (PDIP); Bupati Ponorogo Ipong Muchlassoni (Partai Gerindra); Bupati Gresik Sambari Halim Radianto (Partai Golkar); mantan Bupati Lamongan HM Masfuk (PAN), dan lainnya.

Dari deretan pejabat politik yang memimpin partai di tingkat Jatim, belum kelihatan muncul elite pimpinan parpol di tingkat Jatim, selain nama HM Masfuk yang sekarang menjabat DPW PAN Jatim dan Abdul Halim Iskandar sebagai Ketua DPW PKB Jatim.

Dari internal PDIP, misalnya, belum ada nama elite DPD PDIP Jatim yang disebut-sebut. Pun demikian dengan Partai Gerindra sebagai parpol pengumpul suara terbanyak ketiga di Jatim. Ipong Muchlassoni merupakan kader Partai Gerindra yang lama berkecimpung di Kaltim sebelum terjun di Pilkada Ponorogo dan memenangkan kontestasi politik di sana.

Di kalangan Partai Demokrat Jatim di bawah pimpinan Soekarwo (Gubernur Jatim sekarang) juga belum ada nama-nama yang layak dilambungkan sebagai kandidat gubernur Jatim. Yang muncul kemudian adalah Asisten II Pemprov Jatim Ir Hadi Prasetyo (Birokrat) yang mengatakan kesiapannya tampil sebagai cawagub Jatim.

Hadi Prasetyo merupakan birokrat karir lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang lama menempati pos ekonomi dan perencanaan pembangunan di Pemprov Jatim. Hadi lama menduduki jabatan Ketua Bappeprov Jatim dan kini menjadi Asisten II (Bidang Perekonomian) Pemprov Jatim.

Perhelatan Pilgub Jatim 2018 masih jauh, tapi pemanasan politiknya mengiringi Pilgub DKI Jakarta yang bakal dihelat pada 2017 mendatang (setahun lagi). Kenapa ini terjadi?

Pertama, dalam perspektif politik elektoral, jumlah pemilih di Jatim sangat besar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Data Pilgub Jatim 2013 menyebutkan, jumlah pemilih di provinsi mencapai 30.034.240 pemilih. Bandingkan dengan DKI Jakarta yang pada Pilgub DKI 2012 putaran kedua jumlah DPT-nya hanya 6.996.951 pemilih. Perbandingan jumlah pemilih Pilgub Jatim 2013 dengan Pilgub DKI Jakarta adalah sekitar 100:23.

Dalam konteks politik elektoral, posisi Jatim sangat jauh lebih penting dan strategis dibanding DKI Jakarta. Jumlah pemilih yang besar, dalam perspektif politik elektoral, menempatkan Jatim memiliki positioning politics yang kuat vis a vis provinsi lain di Indonesia.

Karena itu, bukan hal mengejutkan walau agenda kontestasi politik Pilgub Jatim masih 2 tahun lagi, prepare politik sejumlah parpol, elite, dan tokoh yang berminat berkontestasi di Pilgub Jatim mulai dipanasi sejak sekarang. Jelas sekali mempersuasi pemilih sebanyak 30 juta lebih dibandingkan jumlah pemilih kurang dari 7 juta jauh lebih sulit dan kompleks, baik dalam perspektif waktu, biaya, dan energi. Mempersiapkan diri menghadapi Pilgub Jatim jauh lebih rumit dan kompleks dibanding Pilgub DKI Jakarta dalam kacamata kepentingan calon.

Kedua, perspektif geografi dan demografi politik. Secara faktual, Jatim luas wilayahnya 47.922 kilometer persegi (KM2) dengan jumlah penduduk 37.476.757 jiwa (2010). Bandingkan dengan DKI Jakarta yang hanya memiliki luas wilayah 650 kilometer persegi (KM) termasuk wilayah daratan Kepulauan Seribu yang tersebar di teluk Jakarta.

Luas wilayah yang jauh berbeda itu berpengaruh sangat signifikan secara riil pada kerja-kerja politik praktis pilkada. Satu calon di DKI Jakarta menggelar silaturahmi politik dalam tempo sehari di lebih dari 5 sampai 10 titik bukan hal sulit dan sangat mungkin dilakukan, dengan besaran pembiayaan tak terlalu mahal.

Tak demikian dengan realitas di Jatim. Sangat tak mungkin satu calon menggelar konsolidasi politik di 4 titik di wilayah kabupaten/kota berbeda, yang secara geografis, berjauhan. Misalnya, pagi hari menggelar silaturahmi politik di Kabupaten Banyuwangi (ujung Timur dan Utara). Tak mungkin pada malam harinya menggelar hajatan politik serupa di Kabupaten Magetan (ujung Barat dan Tengah), terkecuali calon memakai moda transportasi udara (helikopter)--tentu saja biaya politiknya sangat mahal.

Potret geografi yang luas berpengaruh langsung pada besaran ongkos politik yang dikeluarkan calon, terutama pada aspek transportasi dan mobilitas tim pemenangan. Tempo silaturahmi politik yang dijalani calon lebih lama dan lebih panjang. Tentu saja energi politik yang harus dipersiapkan lebih matang dan lebih banyak.

Karena itu, hakikatnya bertarung di Pilgub Jatim itu, dalam banyak hal, jauh lebih sulit, lebih rumit, dan lebih kompleks dibandingkan di Pilgub DKI Jakarta. Padahal, besaran kekuatan ABPBD Jatim kalah jauh dibanding DKI Jakarta. Pada 2016, APBD DKI Jakarta mencapai Rp 67,1 triliun. Bandingkan dengan Jatim dengan kekuatan APBD sebesar Rp 23,2 triliun.[air]

Penulis Penanggung Jawab beritajatim.com

Tag : pilgub jatim

Komentar

?>