Selasa, 21 Nopember 2017

Emir Firdaus

Teliti Kebijakan Pajak, Raih Gelar Doktor

Selasa, 21 Februari 2017 23:29:55 WIB
Reporter : M. Ismail
Teliti Kebijakan Pajak, Raih Gelar Doktor
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emil Firdaus

Sidoarjo (beritajatim.com) - Meski kesibukannya terbilang tinggi, keinginan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Emir Firdaus, ST, MM dalam menuntaskan pendidikan, layak diacungi jempol. Kini gelarnya bertambah usai lulus dalam disertasi dalam S-3 dengan gelar doktor.

Disertasi terkait Analisis Kebijakan Insentif Pajak dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo yang dipaparkan dalam sidang di depan delapan profesor di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag Surabaya), berhasil dipertahankan oleh Sekretaris DPD PAN Sidoarjo ini dengan hasil memuaskan, Kamis (16/2/2017).

Emir bisa menjelaskan secara detail di depan para penguji karena dari pengalaman selama menjalani tugas sebagai wakil rakyat selama tiga periode. "Yang saya paparkan sesuai apa yang saya ketahui dan terjadi selama saya menjabat sebagai anggota DPRD Sidoarjo," katanya, Selasa (21/2/2017).

Mantan Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo itu menjelaskan, dirinya mengangkat tema tersebut sebagai isu utama, termasuk pembagian insentif jasa pungut (japung) seharusnya berbasis kinerja. Aparatur yang susah payah menggali dan meningkatkan PAD harus diberi insentif yang sesuai dan tidak boleh ada ketimpangan.

Yang terjadi saat ini, lanjutnya, insentif dibagi proposional berdasarkan sesuai jabatan. Otomatis pejabat yang tinggi mendapatkan insentif tinggi. Sedangkan bagi pemungut di bawah (lapangan) walaupun bekerja keras untuk memungut pajak daerah karena pangkat dan golongannya rendah, maka pembagiannya juga rendah. "Pembagian insentif seperti ini masih saya nilai timpang," tambahnya.

Suami Anggia Yustaniani itu mengusulkan, jika ada ketimpangan, sudah seharusnya japung dihapus. Bisa jadi rendahnya pemasukan pejabat lapangan, mengakibatkan semangat kerjanya kendur. Akibatnya data wajib pajak tidak pernah diperbarui dan potensi pendapatan pajak yang seharusnya masuk ke kas pemkab, akhirnya nol.

"Masukan saya, sudah seharusnya Pemkab Sidoarjo memberlakukan pemungutan pajak lewat sistem elektronik. Dari sistem itu, akurasi pajak akan lebih terukur," pungkas bapak beranak empat yang ditinggal di Perumahan Sekardangan Indah Sidoarjo itu.  [isa/suf]

Tag : politik

Berita Terkait

    Komentar

    ?>