Tantangan Pendidikan Seni di Tangan Gubernur Jawa Timur Baru

Dalam bidang pendidikan seni, terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Salah satunya adalah tentang nasib sekolah (vokasi) seni di Jawa Timur ke depannya. Barangkali tidak banyak diketahui bahwa Jawa Timur memiliki dua sekolah seni, yakni SMKN 12 Surabaya dan setingkat perguruan tinggi bernama Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW) Surabaya.

Keduanya memiliki persoalan kompleks yang tak pernah terselesaikan dari waktu ke waktu.

Dalam berbagai kesempatan, Khofifah dan Emil mengutarakan niatnya untuk membangun kebudayaan terutama kesenian Jawa Timur menjadi lebih baik.

Di sela-sela tasyakuran relawan di gedung Expo International Jalan A Yani Surabaya (8/9/18), baik Khofifah maupun Emil mengutarakan niatnya melestarikan dan memajukan kesenian di Jawa Timur.

Namun sayang, pemajuan kesenian itu masih dipandang dalam kalkulasi untung rugi secara ekonomi lewat program kepariwisataan atau turistik.

Dengan kata lain, kesenian adalah barang dagangan. Khofifah maupun Emil sama sekali tidak menyinggung tentang pentingnya pendidikan seni di Jatim.

Patut diketahui bahwa Jatim adalah satu-satunya provinsi di Jawa (bahkan di Indonesia) yang tak memiliki kampus kesenian berstatus negeri.

Keberadaan STKW Surabaya justru di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Timur dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Artinya, kampus itu adalah sub unit terkecil milik Disparbud. Bagaimana mungkin lembaga kedinasan provinsi mengelola sebuah kampus, dengan dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang bukan dosen, namun pegawai administrasi yang cenderung birokratif.

Bagaimana pula keterkaitan kampus dengan Kementerian Riset-Teknologi dan Dikti (Kemenristek Dikti).

Di satu sisi ia menginduk pada visi-misi Disbudpar yang berorientasi turistik dan kepariwisataan, sementara di sisi lain kampus itu harus menjalankan tridarma perguruan tinggi yang selaras dengan garis kebijakan Kemenristek-Dikti.

Pada titik inilah ketimpangan terjadi, berlangsung secara terus menerus tanpa ada penyelesaian.

Tantangan bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih adalah memetakan dengan jelas, apakah pendidikan tinggi seni di Jawa Timur masih akan dikelola di bawah Disparbud Jatim, ataukan menjadi lembaga idenpenden langsung di bawah provinsi selayaknya Institut Kesenian Jakarta (IKJ), ataukah mengusulkannya menjadi perguruan tinggi negeri sebagaimana di provinsi lain? Hal itu menjadi penting agar nasib kampus seni tidak terkatung-katung, dengan daya hidup (baik penganggaran maupun kebijakan) yang semata bergantung pada kuasa pejabat kedinasan terkait.

Padahal saban tahun anggaran setiap dinas dapat berbeda atau berubah yang secara langsung mempengaruhi lembaga-lembaga di bawahnya.

Tidak terkecuali bagi kampus seni yang sangat bergantung pada penerimaan dan serapan anggaran dari Diparbud Jatim.

Hal itu mengakibatkan proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung secara maksimal. Pembangunan infrastruktur kampus sebagai contoh, akan terkatung-katung apabila alokasi anggaran yang diterima Disbudpar rendah.

Sebagaimana tahun ini, alokasi anggaran Disbudpar turun hingga lima puluh persen dari tahun sebelumnya. Tidak mengherankan kemudian bila banyak calon mahasiswa yang lebih memilih ke kampus seni lain karena dirasa lebih kredibel dan independen.

Di Solo dan Yogyakarta misalnya, terdapat kampus seni negeri bernama Institut Seni Indonesia (ISI) dengan hampir tujuh puluh lima persen mahasiswanya berasal dari Jawa Timur.

Persoalan tersebut harusnya dapat disikapi dengan bijak. Bagaimanapun juga, keberadaan kampus seni menjadi penting, selain sebagai upaya pelestarian tradisi juga memacu kreativitas seniman akademik yang mampu bersaing di berbagai level.

Hingga saat ini kita kesulitan melacak hasil-hasil penelitian seni di Jawa Timur, juga tidak mudah memetakan seniman-seniman akademik berprestasi jebolan tembok kampus di Jatim.

Hal itu semata dikarenakan kampus seni terlalu disibukkan dengan persoalan-persoalan yang tak memiliki kaitan dengan bidang pendidikan, seperti kemasan karya yang bertujuan turistik demi menarik wisatawan.

Setali tiga uang, nasib SMKN 12 Surabaya juga tidak kalah miris. Bayangkan saja, di Jurusan Karawitan (gamelan) misalnya, dari jumlah murid yang mencapai dua ratus, hanya ada tiga guru berstatus pegawai negeri.

Itupun ketiganya sedang bersiap memasuki masa pensiun.

Lulusan perguruan tinggi seni tertutup akses untuk menjadi guru karena persoalan administratif yang cenderung ribet, seperti tak memiliki akta mengajar dan sebagainya.

Apabila masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa perhatian, maka tidak menutup kemungkinan Jatim akan kehilangan akar jati dirinya, karena benteng terakhir penjaga tradisi sayup-sayup bersiap mati.

Tidak berlebihan kiranya harapan besar disematkan pada Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim terpilih untuk tidak lagi abai dalam melihat persoalan pendidikan seni yang ada. Kesenian memang tidak membawa pamrih keuntungan secara ekonomi, namun lewat kesenianlah darimana dan siapa tentang kita diguratkan.

Kesenian adalah katalisator yang menghubungkan manusia dengan jejak asal-muasal.

Dengan demikian, pendidikan kesenian di Jatim mendesak untuk dibenahi, agar Jatim tidak semata menjadi tuan rumah bagi gelaran-festival atau acara seni, namun mampu melahirkan seniman-seniman akademik yang unggul dan kreatif di kancah nasional maupun internasional.

Kita lihat saja apa gebrakan Khofifah dan Emil bagi pemajuan kesenian Jawa Timur, semoga saja tidak semata berpusat pada urusan ekonomi kepariwisataan, namun juga menyentuh pada sisi yang lebih substansial, yakni pendidikan seni. Semoga!

Aris Setiawan

Esais, Alumni SMKN 12 dan Pengajar Tamu di STKW Surabaya

 

 

Apa Reaksi Anda?

Komentar