Surabaya, Implementasi e-Government dan Tantangan Kedepan dalam Gerakan Global Anti-Korupsi

Foto: ilustrasi

Beberapa hari yang lalu tepatnya pada Selasa (3/9) lalu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjadi salah satu pembicara dalam forum Bridge For Cities 4.0 yang diadakan oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) di Vienna, Austria.

UNIDO merupakan, badan dari United Nations atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mempunyai fokus kerja dalam dalam bidang  promosi dan percepatan perkembangan industrial di negara-negara berkembang serta negara-negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi, serta untuk mempromosikan kerjasama industrial internasional.

 

Dalam forum ini dibahas tentang peran teknologi digital dalam perputaran ekonomi di perkotaan. Selain itu juga dibahas tentang peran pemerintah dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan di sebuah perkotaan melalui desain ramah lingkungan.

 

Lebih lanjut, Walikota Surabaya dalam forum ini membahas tentang pengalaman Kota Surabaya dalam penanganan dan manajemen pengelolaan sampah (waste management) dan implementasi sistem e-government untuk kegiatan yang berbasis ekonomi digital.

 

Seperti yang dilansir oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Global Anti-Corruption & Integrity Forum, inovasi dalam teknologi blockchain, artificial intelligence (AI), big data analytics dan civic technology telah mendorong transformasi ekosistem ekonomi global dan ekosistem lainnya CITATION Isa18 \l 1033  (Adam and Fazekas 2018).

 

Hal ini yang mampu ditangkap baik oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan aktivitas pelayanan publik kepada warganya melalui berbagai program yang digagas dalam sistem e-government mulai dari pelayanan di bidang administrasi dan kependudukan, kesehatan, pendidikan hingga bidang kebudayaan. Lebih jauh lagi, tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem e-government. Khususnya terhadap beberapa aspek yang terdampak. Misalnya pelayanan publik itu sendiri, pemberantasan korupsi hingga penegakan hukum.

 

Tantangan dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital
Dalam hal pelayanan publik, fenomena e-government sebagai salah satu inovasi dalam bidang pemerintahan saat ini telah diimplementasikan oleh Kota Surabaya dan banyak kota-kota lain. Beberapa contoh sistem e-government ini misalnya e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-payment, e-taxation dan lain sebagianya. Implementasi e-government ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan daari lembaga pemerintahan kepada masyarakat melelui pelayanan yang berbasis online.

 

Selain itu, pelayanan via sistem e-government ini mempunyai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dapat membantu masyarakat untuk mengontrol pekerjaan pemerintah. Dalam rencana awalnya, melalui Inpres No. 3 Tahun 2003, e-Government ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan.

 

Reformasi dibidang pelayanan publik ini, sistem e-government menawarkan model pelayanan baru yang diklaim mempunyai banyak keuntungan, misalkan memangkas rantai birokrasi, meningkatkan transparansi, meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat, bahkan pelayanan digital ini juga diklaim sebagai salah satu cara untuk menekan kegiatan-kegiatan yang bersifat koruptif di bidang pelayanan publik (Pathak, Singh, Belwal, and Smith, 2007; Shim and Eom, 2008).

 

Hal ini juga diperkuat dengan adanya temuan bahwa e-government membuat interaksi face-to-face antara pejabat publik dan masyarakat juga semakin berkurang, sehingga mengurangi pula potensi dan kesempatan perbuatan yang bersifat koruptif (Charoensukmongkol and Moqbel, 2014).

 

Namun, terdapat beberapa sisi buruk tentang implementasi e-government ini yang mungkin akan menganggu kerja-kerja dan gerakan anti-korupsi. Pertama, semakin bebasnya masyarakat dalam mengakses situs pemerintah akan memudahkan terjadinya cybercrime.

Dark web dari sebuah sistem e-government mungkin akan dimanfaatkan sebagai modus atau media baru untuk korupsi, tentunya ini mudah dilakukan oleh orang dengan kemampuan yang mumpuni. Kedua, permasalahan biaya, bahwa dalam penyusunan infrastuktur e-government ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga beban penganggaran pembuatan sistem ini akan menjadi hal yang perlu dikalkulasi secara matang. Ketiga, tentang jangkauan akses, sampai saat ini harus diakui bahwa tidak semua orang dapat mengakses internet dengan mudah. Sebagai contoh adalah penduduk yang berada berada di pedalaman. Isu digital divide tentunya akan mengemuka dan akan selalu terbentur dengan isu korupsi dimana pemerintah di satu sisi harus menghadirkan dan menjamin hak-hak warganya termasuk dalam menikmati akses jaringan internet, pun demikian dengan langkah pemberantasan korupsi yang terjadi di remote area.

Tentunya juga harus disadari, bahwa korupsi itu sendiri tidak mengenal wilayah, pun dengan tidak adanya akses terhadap TIK, potensi untuk korupsi masih bisa dilakukan oleh seseorang.

 

Dengan melihat dua sisi ini, pengawasan terhadap sistem pelayanan berbasis teknologi menjadi hal yang penting dalam mengawal gerakan-gerakan anti-korupsi. e-government disatu sisi menawarkan sesuatu hal yang positif, tetapi bagaimanapun juga tetap perlu diawasi mengingat inovasi di bidng TIK ini begitu pesat yang tentunya ada potensi untuk disalahgunakan sebagai media baru perbuatan yang bersifat koruptif. ***

 

Masitoh Indriani
Dosen Hukum Siber & Penelitian pada Center of Human Rights Law Studies (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga

 

Apa Reaksi Anda?

Komentar