Rabu, 19 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Prof Dr Kacung Marijan MA: Tak Perlu Ada Pilgub

Kamis, 15 Nopember 2018 19:58:06 WIB
Reporter : Dyah Ayu Setyorini
Prof Dr Kacung Marijan MA: Tak Perlu Ada Pilgub

Surabaya (beritajatim.com)--Gubernur tidak perlu dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebab, wilayah kerja gubernur ada di daerah-daerah di mana yang bertanggung jawab adalah bupati atau wali kota.

Otonomi yang dimiliki gubernur terbatas. Selain itu, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang juga memiliki jarak cukup jauh dengan pemilih.

Pernyataan itu disampaikan Guru Besar FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Dr Kacung Marijan, MA dalam acara gelar inovasi guru besar yang berlangsung pada Kamis (15/11/2018), di Aula Amerta Kantor Manajemen Kampus C Unair Surabaya.

Ada tiga stakeholder yang ia usulkan untuk dapat memilih gubernur secara langsung. Ketiganya adalah DPRD Provinsi, Bupati/Wali Kota, dan wakil dari Pemerintah Pusat. Dengan persentase 50 persen dari DPRD, 30 persen dari Bupati/Wali Kota, dan 20 persen dari Pemerintah Pusat.

Melalui mekanisme itu, ada beberapa keuntungan yang didapat. Pertama, akan mengurangi pos anggaran untuk kepentingan pemilihan guberbur. Kedua, mengurangi tensi hubungan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, otomatis juga dengan pusat.

Di sisi lain, pemilihan presiden dan legislatif yang dilaksanakan di waktu bersamaan, menurut Prof Kacung, menjadi tidak efektif. Pelaksanaan yang berbarengan mengakibatkan pemilihan anggota DPRD, DPR dan DPD tertutup dengan isu pemilihan presiden.

Sementara itu, untuk mengatasi money politics yang masih terlalu besar terjadi, selain pengetatan soal aturan, perlu pula komitmen besaran biaya kampanye yang dikeluarkan masing-masing calon. "Itu penting," tegas Prof Kacung.

“Misalnya, ada kajian besaran biaya pemilih itu berapa dan maksimum berapa. Dengan demikian, ada batas maksimum bersifat rasional yang memungkinkan untuk dicapai,” terang Prof Kacung.

“Jangan sampai masing-masing calon besar pasak daripada tiang. Mengeluarkan biaya besar, sedang take home pay ketika jadi pejabat itu kecil. Kasus korupsi di mana-mana di antaranya sumbernya dari situ,” tambahnya.

Kalau hal demikian tidak diselesaikan, lanjut Prof Kacung, maka masalah korupsi akan terus terulang. Sebab, akar masalah tidak diselesaikan.

Hal ini masih menjadi gagasan awal Prof Kacung soal pemilihan umum. Gagasan ini, menurutnya, sudah saatnya ditulis agar bisa didengar. Terlebih oleh para pembuat kebijakan dan keputusan.

Sementara itu, tentang belum selesai dengan urusan desain kelembagaan, pemerintah juga dihadapkan pada realitas tentang revolusi industri 4.0. Mau tidak mau, revolusi industri 4.0 memiliki implikasi sangat luas di dalam relasi sosial. Termasuk, relasi pemimpin dengan yang dipimpin.

Prof Kacung mengatakan, proses-proses politik juga tidak lepas dari perkembangan ini. Di satu sisi, menurut Prof Kacung, relasi lebih sepadan antarwarga, antara pemimpin dengan yang dipimpin semakin mengemuka. Informasi mengenai isu-isu politik juga mudah diakses.

Namun, di sisi lain, tambah Guru Besar FISIP Unair Surabaya, juga akan menghasilkan realitas oligarki baru: Siapa yang menguasai data, maka lebih mudah untuk memainkan perilaku masyarakat. "Desain kelembagaan baru yang disesuaikan masyarakat di era industri 4.0 penting dilakukan,” ingat Prof Kacung. [air]

Tag : pilgub jatim

Komentar

?>