Kamis, 15 Nopember 2018

Awasi Kegiatan Calon DPD, Bawaslu Temukan PNS Tidak Netral

Jum'at, 09 Nopember 2018 12:18:40 WIB
Reporter : Tulus Adarrma
Awasi Kegiatan Calon DPD, Bawaslu Temukan PNS Tidak Netral

Bojonegoro (beritajatim.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN).

Temuan itu terjadi sesuai hasil pengawasan pada kegiatan ormas yang dihadiri oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan inisial NH.

NH pada saat menghadiri acara tersebut tidak melaporkan kepada pihak terkait, sehingga yang bersangkutan diduga melanggar peraturan. Namun setelah diadakan pemeriksaan serta kajian bersama Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu), NH tidak terbukti melakukan pelanggaran kampanye.

"Karena dia hadir sebagai undangan dan acara tersebut yang mengadakan adalah sebuah ormas dan unsur kampanyenya belum memenuhi," ujar Moch Zaenuri selaku koordinator divisi pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Jumat (9/11/2018).

Selain itu, kata dia, Bawaslu juga melakukan pengembangan lain dari hasil pengawasan tersebut yaitu indikasi ketidak netralan seorang aparatur sipil Negara. “Saat kami melakukan pengawasan di tempat acara kami menemukan yang bersangkutan dengan inisial SJ ada disana dan ikut memberikan sambutan," terangnya.

Berbekal temuan tersebut Bawaslu kemudian melakukan tindak lanjut dengan memanggil ASN berinisial SJ untuk dimintai keterangan. Namun, dari hasil pemeriksaan, klarifikasi serta keterangan para saksi ditemukan fakta baru bahwa dalam undangan ormas tersebut SJ bertanda tangan sebagai ketua panitia.

Sehingga, lanjut Zaenuri, hal ini dinilai sebagai upaya mengarahkan masyarakat untuk tujuan pemenangan peserta pemilu dan melanggar netralitas ASN. Sebagai tindak lanjut pengembangan kasus tersebut, Bawaslu kemudian mengirim hasil penindakan kepada instansi yang berwenang tempat SJ berdinas untuk diproses lebih lanjut sebagaimana mestinya

“Sudah selesai kami proses di penindakan dan SJ memang mengakui dirinya khilaf karena belum memahami peraturan tentang kampanye," tegas Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Dian Widodo.

Dengan adanya kejadian ini, Bawaslu menghimbau untuk dijadikan pelajaran bagi semua pihak tidak hanya ASN, tapi juga termasuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, TNI POLRI dan pejabat lain yang disebut  dalam pasal 280 ayat 2 UU no 7 tahun 2017.

"Untuk para calon atau peserta pemilu agar menghindari pelibatan unsur-unsur tersebut di atas dalam setiap kegiatan kampanyenya karena ancaman hukumannya bisa sampai pidana," pungkasnya. [lus/ted]

Tag : pemilu 2019

Komentar

?>