Sabtu, 17 Nopember 2018

Aset Dinsos Sampang Diduga Disewakan Rp 60 Juta

Jum'at, 19 Oktober 2018 19:48:51 WIB
Reporter : Zamachsari
Aset Dinsos Sampang Diduga Disewakan Rp 60 Juta

Sampang (beritajatim.com) - Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah milik Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sampang, dikeluhkan sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pasalnya, tiga orang PKL yang menempati lahan kosong kantor Dinsos enggan dipindah lantaran pihak PKL mengaku telah menyetorkan uang Rp 60 juta sebagai biaya sewa lahan kepada pihak ketiga inisial Y.

"Inisial Y ini mengaku orang Jogja sanggup menjadi mediator dengan pihak Dinsos. Bahkan waktu itu kami dimintai uang sebesar Rp 30 juta, dua pedagang lainnya masing-masing Rp 15 juta atau totalnya senilai Rp 60 juta. Kami serahkan kepada Y dan disaksikan oleh tiga polisi," kata Maridi Susanto salah satu PKL, Jumat (19/10/2018).

Lanjut Maridi Susanto mengatakan, pada 4 Oktober 2018 lalu, pihak Dinsos melayangkan surat pemberitahuan kepada PKL yang menempati lahan kosong di sebelah selatan kantor Dinsos agar segera pindah dan dibongkar untuk keperluan perluasan ruangan kesekretariatan PKH.

"Kami kaget, karena belum genap 2 tahun malah disuruh pindah. Padahal kami sudah bayar kepada Y Karena kami kira uang sewa itu atas permintaan pihak Dinas. Sebab, waktu kami pindah ke lahan kosong itu malah pejabat Dinsos inisial M menyetujui," imbuhnya.

Kemudian, para PKL kala itu kata Maridi sempat mengahadap oknum pejabat Dinsos untuk menandatangani surat perjanjian kesepakatan.
"Ya kami pun tanda tangan, tapi waktu itu kami hendak meminta semacam catatan dari dinas terkait pembayaran itu, tapi tidak dikasih. Bilangnya udahlah tidak usah, tempati saja," ungkapnya.

Sementara Sekretaris Dinsos Kabupaten Sampang, Taufik Hidayat mengaku pihaknya tidak mengetahui soal ada pembayaran uang tersebut. Sedangkan inisial Y sebagaimana disebutkan PKL sebagai pihak ketiga yang memediasi dengan Dinsos  juga tidak dikenalnya.

"Iya perantaranya informasinya melalui Y. Orang ini siapa, jangan-jangan nanti bawa nama-nama orang kantor. Jadi kami pikir Y itu penipu karena sekarang saja setelah kami telusuri keberadaannya tidak diketahui. Soal menempati lahan itu, diakuinya memang tidak ditarik sistem sewa. Pihaknya hanya memberikan hak pakai kepada para PKL," ujarnya.

Terpisah, Kabid Pengelolaan Aset, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD), Bambang Indra Basuki saat dikonfirmasi mengaku tidak mendapat pemberitahuan baik secara tertulis soal pemanfaatan aset Pemkab yang dimaksud.

"Saya tidak bisa komentar soal itu karena tidak ada koordinasi. Tapi secara regulasi pemakaian dan pemanfaat aset seharusnya ada pemberitahuan sesuai PP No 27 Tahun  2014 dan Permendagri No 19 Tahun 2017 yang isinya tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik negara di daerah," pungkasnya.[sar/ted]

Komentar

?>