Kamis, 22 Nopember 2018

Bupati Pamekasan: TMMD Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

Rabu, 17 Oktober 2018 00:00:33 WIB
Reporter : Samsul Arifin
Bupati Pamekasan: TMMD Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

Pamekasan (beritajatim.com) - Bupati Pamekasan Badrut Tamam menilai program TNI Manunggal Membangun Desa atau yang biasa disebut TMMD ke-103 sebagai bentuk kemanunggalan antara TNI bersama dengan rakyat.

Program yang mengusung tema 'TNI Manunggal dalam Mewujudkan Desa yang Maju, Sejahtera dan Demokratis' dipusatkan di Desa Pasanggar, Kecamatan Pagantenan, mulai digelar sejak Senin (15/10/2018). Program tersebut digagas dalam rangka membantu pembangunan di daerah, baik fisik maupun non fisik.

"Kegiatan ini merupakan momentum bagi TNI, sekaligus sebagai sarana interaksi antara TNI dengan masyarakat secara langsung. Sehingga anggota TNI mengetahui secara langsung kondisi masyarakat, serta sebagai bentuk kemanunggalan antara TNI dengan rakyat," kata Badrut Tamam, Selasa (16/10/2018).

Dari itu pihaknya berharap pelaksanaan TMMD berlangsung lancar dan sukses sesuai dengan harapan yang dijadikan sebagai prioritas. "Kami berharap pelaksanaan TMMD ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan harapan," harapnya.

Sementara Dansatgas TMMD ke-103 di wilayah Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Inf Nuryanto menyampaikan program kali ini meliputi dua sasaran berbeda. Masing-masing sasaran fisik dan sasaran non fisik. "Sasaran fisik berupa peningkatan jalan dengan volume berbeda di berbagai dusun di Pagantenan," ungkapnya.

"Sedangkan sasaran non fisik meliputi sosialisasi kartu KIS dari Kantor BPJS Kesehatan, sosialisasi hukum dan narkoba dari Polres Pamekasan, serta wawasan kebangsaan dan bela negara yang akan disampaikan oleh pihak Kodim 0826 Pamekasan," imbuhnya.

Tidak hanya itu, dalam program non fisik juga digagas beberapa program lain yang tidak kalah penting dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Selain itu juga ada ceramah agama dari pihak Kemenag Pamekasan, teori praktik pertanian dari Dinas TPH dan Perkebunan, hingga sosialisasi pertanahan dari Kantor BPN," pungkasnya. [pin/suf]

Komentar

?>