Selasa, 20 Nopember 2018

Rendra Ditahan KPK, Wabup Sanusi Resmi Plt Bupati Malang

Selasa, 16 Oktober 2018 17:24:14 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.
Rendra Ditahan KPK, Wabup Sanusi Resmi Plt Bupati Malang

Surabaya (beritajatim.com) - Gubernur Jatim Soekarwo meminta pelayanan publik di Kabupaten Malang terus dijalankan, meskipun Bupati Malang Rendra Kresna telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Sebab tugas pokoknya pemerintah itu untuk melayani masyarakat.

"Jangan sampai pelayanan publik berhenti. Jangan sampai pemerintahan itu kosong dan proses pembangunan tidak jalan," ujar Pakde Karwo saat menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 131.420/1104/011.2/2018 kepada Wakil Bupati Malang Sanusi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (16/10/2018).

Agar pelayanan publik terus bisa dijalankan, Pakde Karwo mengaku ditugasi Mendagri agar segera membuat surat perintah tugas kepada Wabup Malang untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Bupati Malang.

"Ini sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Mendagri," katanya.

"Tidak boleh ada kekosongan pemerintahan, sehingga pemerintahan tetap berjalan. Tetapi ada keterbatasan bagi wakil bupati yaitu dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dengan bupati. Kalau ada kesulitan dan perlu cepat mengambil keputusan, bersama dibicarakan dengan Forkompimda, kemudian membuat surat kepada gubernur dan akan diteruskan kepada Mendagri," imbuh orang nomor satu di Jatim ini.

Dia menjelaskan, hal-hal yang berkaitan kebijakan strategis, tidak boleh dilakukan wabup. Sedangkan untuk membuat perjanjian bisa berkonsultasi kepada Kajari yang fungsinya sebagai pengacara negara.

Selain itu, Pakde Karwo mengingatkan kepada Wabup Malang agar bisa menyelesaikan APBD tahun 2019, paling lambat 15 Desember 2018. Karena menyangkut belanja kepentingan masyarakat Kabupaten Malang. (tok/kun)

Tag : korupsi malang

Komentar

?>