Kamis, 15 Nopember 2018

Bahas RAPBD 2019

DPRD Ponorogo Minta Pemkab Seriusi Banyak Hal

Senin, 15 Oktober 2018 23:41:57 WIB
Reporter : D. Istimora
DPRD Ponorogo Minta Pemkab Seriusi Banyak Hal

Ponorogo (beritajatim.com) – DPRD Ponorogo memberikan banyak catatan saat mengungkapkan Pandangan Umum dalam Rapat Paripurna Raperda R-APBD Ponorogo 2019, Senin (15/10/2018). Berbagai hal mengemuka. Mulai dari perhatian terhadap GTT/PTT hingga nasib Pasar Legi.

Giliran pertama pandangan umum jatuh pada Fraksi Golkar. Para anggota dewan di bawah naungan pohon beringin ini tidak banyak berkomentar atas nota keuangan yang disampaikan eksekutif pekan lalu. Melalui jubirnya, F-Golkar hanya menyebut waktu pembahasan R-APBD terlalu sempit dan dipaksakan.

Fraksi Gerakan Pembangunan Indonesia Sejahtera yang merupakan gabungan anggota dewan dari sejumlah parpol menyoroti empat hal. Persoalan tersebut adalah potensi alam Ponorogo dan wisatanya, keseriusan Pemkab Ponorogo menanggapi nasib GTT/PTT, kurangnya sosialisasi regrouping sejumlah SD dan pengelolaan infrastruktur yang harus ditingkatkan.

Fraksi Demokrat melalui jubirnya Sugiyanto meminta eksekituf memperhatikan tiga hal. Pertama adalah bantuan Bank Dunia kepada PDAM yang akan dilaksanakan pada 2019 mendatang. Kedua, rencana Pemkab Ponorogo yang akan membantu Palu dengan dana hingga Rp 1 miliar. Sedangkan ketiga mempertanyakan nasib Pasar Legi yang sudah satu tahun ini terbengkalai setelah terbakar. "Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian serius pihak eksekutif," ucap Sugiyanto.

Sementara itu Fraksi PDI-P mengkritisi kinerja keungan Pemkab Ponorogo. Dalam kacamata fraksi ini, Ponorogo baru mencapai rasio 16 persen dalam menghasilkan PAD dibanding APBD-nya. Artinya, masih sangat kecil pendapatan dibanding pembiayaan. APBD masih ditopang oleh dana perimbangan dari pusat.

"Itu masih sangat kurang. Itu artinya belum mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik. Harus pengoptimalan sumber-sumber PAD kita," ucap jubir F-PDIP Agus Dermawan.

FKB juga menyoroti soal PAD yang sangat kecil. Fraksi ini meminta eksekutif dan legislatif bisa mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada. "Kami ini belum melihat langkah-langkah SKPB yang cukup inovatif untuk menggenjot PAD," ujar jubir FKB Ubahil Islam.

Kali ini Fraksi Amanat Nasional tidak memberikan pandangan umumnya sebab secara tata tertib fraksi ini telah tidak utuh dan tidak bisa mengikuti sidang. Ini karena tiga dari enam anggotanya mengundurkan diri. Padahal, tatib DPRD Ponorogo menggariskan jumlah minimal anggota fraksi adalah empat orang.

Sidang Paripurna rencananya dilanjutkan pekan depan dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi pada Rabu (24/10/2018). Jadwal ini molor dari jadwal semula. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada F-Amanat Nasional untuk menambahi jumlah anggotanya melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Kamis (18/10/2018) mendatang. [dil/suf]

Tag : dprd ponorogo

Komentar

?>