Kamis, 18 Oktober 2018

Kemenpan RB Evaluasi SAKIP Banyuwangi

Jum'at, 12 Oktober 2018 17:25:49 WIB
Reporter : Rindi Suwito
Kemenpan RB Evaluasi SAKIP Banyuwangi

Banyuwangi (beritajatim.com) - Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mulai melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Indonesia. Di Banyuwangi, evaluasi SAKIP ini langsung dipimpin oleh Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengaasan Kemenpan RB, Didid Noordiatmoko.

“Kali ini kami ingin melihat sejauh mana perkembangan tata kelola pemerintahan yang dijalankan Banyuwangi. Kami berharap ada sesuatu yang  baru dibanding sebelumnya,” kata Didid.

Sebelumnya selama dua tahun berturut-turut yakni pada 2016-2017 Banyuwangi mendapatkan penilaian SAKIP dengan predikat A. Banyuwangi juga menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mendapatkan nilai A tersebut.

Didid mengatakan saat ini banyak kabupaten kota yang mulai menyusul level Banyuwangi dalam akuntabilitas kinerjanya. Hal tersebut, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari peran Banyuwangi yang dijadikan benchmark bagi daerah-daerah tersebut.

“Saat ini banyak daerah yang mencapai level mendekati Banyuwnagi di dua tahun lalu. Ini tidak lepas juga dari peran Banyuwangi yang menjadi jujugan bagi banyak daerah untuk belajar sistem akuntabilitas pemerintahan. Kami berterima kasih pada Banyuwangi yang dengan senang hati menularkan ilmunya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, sejumlah dinas juga langsung melakukan presentasi akuntabilitas kinerjanya di hadapan Didid. Dinas-dinas tersebut langsung mempresentasikan keselarasan visi misi, target capaian kinerja hingga program yang digeber untuk mencapai target tersebut. 

“Tadi kami minta paparkan antara lain Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kami evaluasi juga apa-apa yang perlu dibenahi,” kata Didid.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengikuti kegiatan tersebut dengan seksama. Menurut Anas, evaluasi ini penting karena SAKIP adalah salah satu tolok ukur capaian kinerja suatu daerah.

Implementasikan SAKIP, kata Anas, ada beberapa langkah yang dilakukan Banyuwangi.

“Kami membangun komitmen bersama dengan para kepala SKPD. Kami bangun pula  penguatan peran masing-masing mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Selain itu juga rutin dilakukan evaluasi kinerja SKPD serta intens berkonsultasi dengan Pemprov Jawa Timur dan KemenPAN-RB,”ujar Anas.

Sementara itu untuk meminimalkan tumpang tindih kegiatan antar SKPD, imbuhnya, program SKPD disederhanakan sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Sistem aplikasi SAKIP juga dibangun mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja secara online hingga sistem monitoring kinerja pegawai

“Dalam beberapa tahun ini kita jalin kolaborasi antar organisasi perangkat daerah. Ego sektoral dihapus. Yang jadi fokus adalah target kinerja, bukan siapa pelaksananya. Misalnya, masalah kemiskinan buka sekadar tugas Dinas Sosial saja, namun Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga turut berperan dengan keterlibatan sektor-sektor di dalamnya,” pungkas Anas. [rin/but]

Komentar

?>