Kamis, 18 Oktober 2018

Tak Bisa Daftar CPNS, Sarjana PKO Wadul ke Dewan

Kamis, 11 Oktober 2018 18:46:31 WIB
Reporter : Deni Ali Setiono
Tak Bisa Daftar CPNS, Sarjana PKO Wadul ke Dewan

Gresik (beritajatim.com) - Puluhan sarjana pendidikan kepelatihan olahraga (PKO) wadul ke DPRD Gresik. Mereka mengadu karena tidak bisa mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Selain wadul ke dewan, guru PKO tersebut juga meminta badan kepegawaian daerah (BKD) Gresik, melakukan revisi kualifikasi pendaftaran.

Sekretaris Jurusan PKO Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Amrozi menilai BKD Gresik kurang tepat dalam membuat klasifikasi guru olahraga. Menurut dia, pilihan formasi guru olahraga seharusnya dibagi menjadi dua. Yakni penjaskes (pendidikan jasmani dan olahraga) dan PKO (pendidikan kepelatihan olahraga).

"Formasi CPNS di Sidoarjo seperti itu, dan teman-teman bisa mendaftar," ujarnya usai melakukan mediasi bersama Komisi IV DPRD Gresik, Kamis (11/10/2018).

Dalam mediasi itu, dipimpin Wakil Ketua DPRD Moh Syafi' AM. Ketua Komisi IV Khoirul Huda, Wakil Ketua Komisi IV Hamzah Takim, Ketua Komisi I Edy Santoso, Wakil Ketua Komisi I Mujid Ridwan, Ketua BKD Gresik Nadlif serta Kabid Formasi, Data dan Pengembangan Reza Pahlevi.

Diakui Amrozi mengaku materi yang diajarkan di jurusan penjaskes dan PKO memang ada sedikit berbeda. Penjaskes lebih pada keolahragaan. Sedangkan, PKO lebih pada mencetak seorang pelatih. "Tapi, banyak kesamaan pada materi yang akan diajarkan di sekolah," ungkapnya.

Menurut dia, sarjana PKO punya hak yang sama menjadi guru. Ijazah mereka sarjana pendidikan. Karena itu, pihaknya meminta BKD merevisi kualifikasi dan klasifikasi pada formasi pendaftaran CPNS.

Terkait dengan ini Kepala BKD Gresik, Nadlif menuturkan, formasi untuk guru penjaskes dan PKO memang dibedakan. Karena itu, kualifikasi dan klasifikasinya tidak dimasukkan. "Memang buka untuk S-1 pendidikan olahraga, tapi bukan PKO," terangnya.

Ia menambahkan, keluhan para sarjana PKO sudah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun, pihak kementerian menolak. Alasannya, dua prodi itu memang dianggap berbeda. "Kalau pun nanti tes lulus dan diterima, NIP (nomor induk pegawai) akan ditolak," tambahnya.

Mantan Kadispendik Gresik itu menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Menurut rencana, BKD Gresik akan mengajak pihak Unesa ke Kemenpan-RB hari Jumat (12/10). Kalau memang ada kesamaan mapel, nanti akan menjadi pertimbangan. "Kalau kesamaan mapel sampai 80 persen, nanti akan dianggap serumpun," ungkapnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Gresik, Moh Syafi' AM berharap bisa ada solusi untuk menyelesaikan keluhan para sarjana PKO. Dengan demikian, mereka bisa tenang mengikuti ujian CPNS sampai selesai.

"Mana yang terbaik segera ada solusinya supaya mereka yang mendaftar CPNS bisa tenang," pungkasnya. [dny/but]

Tag : cpns

Komentar

?>