Sabtu, 17 Nopember 2018

Polemik Gaji Ke-13, Benarkah DPRD Akan Interpelasi Wali Kota Risma?

Selasa, 09 Oktober 2018 13:53:46 WIB
Reporter : Ibnu F Wibowo
Polemik Gaji Ke-13, Benarkah DPRD Akan Interpelasi Wali Kota Risma?

Surabaya (beritajatim.com) - Polemik gaji ke-13 di Surabaya menimbulkan kasak kusuk kurang sedap. Tidak kunjung terbayarkannya hak bagi para PNS itu menimbulkan isu jika kalangan DPRD akan menggunakan hak interpelasi kepada Wali Kota Tri Rismaharini. Benarkah demikian?

Ketua Fraksi Golkar Pertiwi Ayu Krisna mengaku jika wacana belum menjadi bahasan bagi Ia bersama rekan-rekannya. "Kita masih belum rapatkan baik itu dikalangan anggota Fraksi Partai Golkar. Karena beberapa anggotanya ada sejumlah keperluan kunjungan kerja kedewanan dan ada yang menjalankan tugas partai" ujarnya.

Ayu juga menambahkan kalau dirinya perlu berkonsultasi dulu dengan Partai Golkar menyikapi persoalan itu. Secara pribadi, Ia berharap, agar persoalan ini dikomunikasikan dengan baik antara DPRD dan Wali Kota.

"Kalau perlu dewan berkunjung ke Walikota dengan mengirimkan surat audensi dulu. Sebenarnya ada persoalan apa kok Bu Risma keberatan dengan pencairan gaji ke 13 itu," tambah Ayu.

Sama dengan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partak Demokrat juga belum menggelar rapat fraksi untuk menyikapi persoalan itu.

"Secara pribadi saya berharap agar pimpinan dan anggota mengirim surat ke Gubernur Jatim supaya bisa menjembatani kebuntuan komunikasi antara DPRD dan Wali Kota" ujar Ketua Fraksi Demokrat Junaedi.

Asumsinya, menurut Junaedi, Pemerintah Provinsi itu merupakan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah. Masih berdasarkan pendapat Junaedi, dalam tata tertib diatur kalau DPRD mengalami kebuntuan komunikasi bisa berkonsultasi ke jajaran vertikal atau jajaran samping.

Pria muda yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D ini menegaskan kalau gaji ke 13 PNS wajib dibayarkan Pemkot Surabaya."Karena ini sudah mengacu pada regulasi dari pemerintah pusat dan harus dilaksanakan. Apalagi daerah lain sudah melakukan," tegasnya.

Di sisi lain, Ia juga tidak sepakat dengan alasan Wali Kota yang enggan membayarkan gaji ke 13 karena PAD yang tidak mencapai target. "Karena objek pajak peningkatannya sudah ada. Tinggal spirit Pemkot Surabaya dengan meningkatkan fungsi pajak on line, pajak hotel, pajak restaurant dan pajak parkir. Kalau itu dioptimalkan akan meningkatkab PAD Surabaya" beber Junaedi

"Wali Kota juga diharapkan bisa menyajikan data kalau PAD Surabaya tergerus akibat teror bom beberapa waktu lalu. Apakah benar investor banyak yang lari karena aksi terorisme itu. Berapa jumlahnya sesuai dengan fakta dilapangan," pungkasnya. [ifw/kun]

Komentar

?>