Minggu, 21 Oktober 2018

DPRD Sarankan Agar SKPD Tidak Lambat Jalankan Program

Selasa, 02 Oktober 2018 19:30:33 WIB
Reporter : Tulus Adarrma
DPRD Sarankan Agar SKPD Tidak Lambat Jalankan Program

Bojonegoro (beritajatim.com) - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro atas pandangan Fraksi-fraksi DPRD, mengusulkan untuk mangatasi defisit anggaran dalam perencanaan program, Pemerintah Daerah (Pemkab) Bojonegoro diharapkan mengoptimalkan kinerja agar sasaran program segera tercapai.

Wakil Ketua Banggar DPRD Kabupaten Bojonegoro, Suyuthi mengatakan, beberapa rekomendasi yang harus dijalankan diantaranya, Pemerintah Kabupaten harus berupaya memaksimalkan seluruh sektor sumber pendapatan, berinovasi menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara luas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

"Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait perolehan dana perimbangan serta optimalisasi kinerja BUMD," ujarnya, Selasa (2/10/2018).

Dalam pelaksanaan kegiatan, lanjut dia, Pemkab harus tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif. Pemerintah daerah dan DPRD untuk tetap saling menjaga keharmonisan dan menjalin kemitraan yang sejajar, sebagai upaya untuk menyamakan kerangka pemikiran membangun Bojonegoro kedepan.

"SKPD harus segera melakukan langkah-langkah cepat agar semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu," tegasnya.

Diketahui, dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2018 Pemkab Bojonegoro mengalami defisit anggaran sekitar Rp272,3 Miliar.

Dalam laporan yang dibacakan Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto menyebutkan, sisi belanja daerah diperkirakan sebesar Rp3,7 Triliun atau baik 7,79 persen dibandingkan dengan belanja sebelum perubahan sebesar Rp3,361 Triliun.

Sedangkan sisi pendapatan daerah sesuai pembahasan antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 sebesar Rp3,350 Triliun. Jumlah tersebut turun 1,04 persen dari APBD 2018 yang sebesar Rp3,385 Triliun.

"Dengan begitu terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp35,168 miliar," ujar Budi Irawanto saat pembacaan P-APBD tahun 2018 dihadapan jajaran Pemkab dan anggota DPRD Bojonegoro.

"Perubahan APBD ini merupakan hak dan kewajiban  pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam format ekonomi makro yang berjutuan untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintah dengan pemaksimalan sumber daya yang ada," pungkasnya. [lus/but]

Komentar

?>