Jum'at, 14 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

Puluhan Anggota BPD Sidoarjo Geruduk Kantor Bupati

Senin, 24 September 2018 14:57:22 WIB
Reporter : M. Ismail
Puluhan Anggota BPD Sidoarjo Geruduk Kantor Bupati

Sidoarjo (beritajatim.com) - Puluhan anggota badan permusyawaratan desa perwakilan dari beberapa kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo mendatangi Pendopo Delta Wibawa Kab. Sidoarjo Senin (24/9/2018).

Para anggota BPD itu untuk mendesak bupati supaya segera melaksanakan SK Bupati Sidoarjo nomor 530 tentang Tunjangan BPD.

Kata Ketua Umum FBD Sidoarjo Sigit Setiawan, rumusan SK 530 adalah yang terbaik dalam hal apreasiasi terhadap BPD. Tapi kenapa hanya berjalan dua bulan di akhir 2017,

"Yang membuat kami kaget, kok mendadak ada pemberitahuan dari masing-masing kecamatan bahwa sejak 2018 ada SK lain yang diberlakukan. Yakni SK 686 dan dipertegas lagi terbitnya surat edaran bupati nomor 7595," katanya.

Sigit menjelaskan, perbedaan antara SK 530 dan lainnya itu sangat mencolok. Bagaimana tidak, dalam SK 530 tunjangan untuk Ketua BPD mencapai Rp 900.000, Wakil Ketua BPD Rp 800.000 dan Sekretaris Rp 750.000, ketua bidang Rp 700.000, dan anggota Rp 600.000.

Sementara di SK 686 yang dipertegas SE 7595, tunjangan untuk Ketua BPD hanya Rp 500.000, wakil ketua Rp 400.000, sekretaris Rp 350.000, ketua bidang Rp 300.000, dan anggota Rp 250.000 dan atau disesuaikan kemampuan desa. "Kami kecewa dengan bupati yang tidak konsisten dengan keputusannya," tambahnya.

Termasuk tentang kalimat "sesuai dengan kemampuan desa" disebut mereka bahwa itu sulit terealisasi. Karena kemampuan desa berbeda-beda. Bahkan jika dipaksanakan, hanya ada beberapa desa saja yang keuangannya mampu untuk membayar tunjangan tersebut.

Pada demonstran juga ditemui Wakil Bupati Nur Ahmad Saifudin. Dalam pertemuan ini, mereka pun menyampaikan berbagai uneg-unegnya. Termasuk terkait SK dan beberapa hal lain seputar BPD di Sidoarjo.

Sekira satu jam pertemuan tak membuahkan hasil. Para perwakilan BPD keluar dari Pendopo dan terlihat sangat kecewa. "Tidak ada kepastian, produk hukumnya juga tidak jelas. Kami akan terus berjuang," jawab Sigit saat meninggalkan pendopo.

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifudin menyatakan, bahwa dalam pertemuan ini pihaknya cuma menemui dan menerima aspirasi para pendemo.

"Intinya mereka ingin SK 530 diberlakukan. Padahal, dalam hal ini SK 686 bukan merevisi tapi bentuk SK perubahan. Jadi bisa dipilih pakai yang mana," Wabup menambahkan.

Menurutnya, jika desa mampu memberikan Tunjungan maksimal kepada BPD, tidak masalah. Karena SK perubahan itu memang dimaksudkan untuk mengantisipasi desa yang tidak mampu keuangannya.

"Yang pasti, tunjangan BPD memang harus dari APBDesa, tidak bisa lewat APBD melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus). Sebab, BKK hanya bisa untuk kegiatan bukan tunjangan," tutup Nur Ahmad. (isa/ted)

Komentar

?>