Rabu, 12 Desember 2018
Dibutuhkan Wartawan untuk wilayah Nganjuk Syarat: 1.Pendidikan S1 (semua jurusan) 2. Usia Maksimal 28 Tahun 3. Memiliki SIM C 4. Punya Pengalaman Jurnalistik 5. Punya Pengalaman Organisasi Kirim Lamaran dan CV ke beritajatim@gmail.com

HMI Pamekasan Aksi Tolak Kebijakan Pemerintah Jokowi-JK

Selasa, 18 September 2018 12:36:53 WIB
Reporter : Samsul Arifin
HMI Pamekasan Aksi Tolak Kebijakan Pemerintah Jokowi-JK

Pamekasan (beritajatim.com) - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, menggelar demontrasi menolak berbagai kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Gedung DPRD setempat Jl Kabupaten 107, Selasa (18/9/2018).

Aksi tersebut dilakukan sebagai protes atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat, bahkan cenderung sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Di antaranya kebijakan sektor ekonomi, lemahnya penegakan suplemasi hukum hingga edaran larangan pengeras suara di masjid dan mushalla.

Karena berbagai alasan tersebut, para mahasiswa juga menuntut Jokowi-JK agar lengser dari jabatan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. "Kebijakan pemerintah tidak pro rakyat dan menyengsarakan rakyat, dari itu turunkan Jokowi," teriak salah seorang orator aksi.

Sementara salah satu orator lainnya, Nawaki mengimbau seluruh peserta aksi agar tidak terprovokasi dengan berbagai hal yang dapat mengganggu proses aksi. "Aksi ini adalah aksi damai, kami hanya menyuarakan hak rakyat dan kami pastikan tidak ada yang menunggangi," tegasnya.

Dari itu, pihaknya menyampaikan berbagai hal yang menjadi tuntutan aksi di hadapan wakil rakyat yang mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. "Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat sangat mengancam kesatuan dan kedaulatan NKRI," imbuhnya.

"Dari berbagai kebijakan itu meliputi melemahnya tukar rupiah terhadap dollar, tingginya impor dan kenaikan barga BBM. Tegakkan suplemasi hukum dan menggugat kebijakan pemerintah terkait berkembangnya TKA (Tenaga Kerja Asing) di Indonesia," jelasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menuntut pemerintah untuk mencabut kebijakan lain yang mencerai asas demokrasi di Indonesia, salah satunya larangan pengeras suara di masjid dan mushalla. "Selain itu kami meminta pemerintah agar mencabut edaran Menteri Agama mengenai pengeras suara di masjid dan mushalla," pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, demonstrasi masih berlangsung. Sementara tampak hadir perwakilan anggota DPRD Pamekasan yang menemui demonstran di depan gedung masuk, di antaranya Imam Qusyairi, Ismail dan beberapa anggota lainnya. [pin/kun]

Tag : demo hmi

Komentar

?>