Rabu, 17 Oktober 2018

Kebijakan Nopol Kendaraan Ganjil Genap di Surabaya Belum Perlu

Minggu, 16 September 2018 15:00:15 WIB
Reporter : Ibnu F Wibowo
Kebijakan Nopol Kendaraan Ganjil Genap di Surabaya Belum Perlu

Surabaya (beritajatim.com)--Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum ada rencana penerapan kebijakan plat nomor polisi ganjil genap pada sejumlah ruas jalan di kota ini. Menurutnya, kemacetan di Surabaya yang terjadi saat ini belum begitu parah.

“Belum, belum. Kemacetan belum seperti Jakarta. Kita belum parah,” ujar Risma di Surabaya, Minggu (16/9/2018).

Wali kota kelahiran Kediri itu, menyebutkan, pemberlakuan plat nomor ganjil genap seperti di Jakarta bakal menyusahkan masyarakat. Pasalnya, warga harus berputar-putar karena pelarangan melintas di sejumlah ruas jalan dengan penerapan ganjil genap.

“Kasihan masyarakat nanti tidak leluasa,” jelasnya.

Perlu diketahui, skema pembatasan kendaraan dilakukan mencuat ketika Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Eva Guna Pandia mengupayakan langkah tepat untuk menangani lonjakan jumlah kendaraan.

Menurutnya, penambahan jumlah kendaraan sudah mencapai 10-12 ribu kendaraan per bulan, baik kendaraan roda empat maupun roda dua.

Sementara itu, Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyu Drajat mengatakan, wacana pemberlakuan ganjil genap di Surabaya memang sudah beberapa kali muncul dalam forum diskusi. Tetapi hal tersebut baru sebatas wacana dan belum dibicarakan dengan DPRD Surabaya.

Perlu ada regulasi berupa peraturan daerah (Perda) jika memang akan diterapkan rencana itu.

Namun terlepas dari itu, Irvan mengakui, dalam beberapa forum diskusi telah mencuat skema traffic demand management atau pembatasan kendaraan. Ada tiga solusi, di antaranya, penerapan plat nomor ganjil genap pada ruas jalan tertentu, penggunaan jalur 3 in 1 dan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Ketiganya dapat dipilih salah satu untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Pahlawan.

“Selama ini jumlah kendaraan yang melintasi Kota Pahlawan tidak hanya warga dalam kota, tetapi juga penduduk luar kota. Banyak dari mereka yang bekerja di Surabaya, namun tempat tinggalnya di kota tetangga. Kalau tidak diatur memang bisa menimbulkan kecelakaan dan polusi,” kata Irvan.

Hanya saja, saat ini pihaknya lebih memilih untuk berkonsentrasi memperbanyak angkutan umum dan park and ride. Dengan begitu, jika nantinya penerapan pembatasan kendaraan dilakukan, warga dapat memilih alternatif lain serta mengefektifkan program pembatasan yang telah dipilih.

Hingga sekarang, pemkot telah memiliki sejumlah park and ride seperti di Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Adityawarman, dan Keputih.

Sementara, untuk angkutan umum terbaru, Dishub Surabaya telah memiliki 8 unit Suroboyo Bus dengan model low deck dan dua bus double deck. Akhir tahun ini, Dishub berencana menambah sepuluh unit Suroboyo Bus lagi melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2018. [ifw/air]

Komentar

?>