Rabu, 19 September 2018

Pemerintah Didesak Bentuk Badan Pangan Nasional

Jum'at, 14 September 2018 23:01:46 WIB
Reporter : Hendra Brata
Pemerintah Didesak Bentuk Badan Pangan Nasional

Jakarta (beritajatim.com) - Carut marut persoalan impor pangan ini berawal dari UU Pangan (UU No. 18 Tahun 2012) yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah saat ini. Salah satu amanah dari UU Pangan adalah pemerintah wajib membentuk badan pangan nasional.
 
"Seharusnya badan pangan nasional itu sudah terbentuk pada Oktober 2015. Namun, sampai saat ini badan pangan nasional belum terealisasi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi, Jumat (14/9/2018).

Menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur ini, Badan pangan berada langsung di bawah presiden dan memiliki kewenangan membentuk badan usaha dalam penyediaan pangan dan distribusi pangan.

Dia yakin, jika badan pangan nasional ini ada, maka tata niaga, mekanisme, prosedur, akan terorganisir dan mengurangi moral hazard, dan bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani serta nelayan.

Viva Yoga menjelaskan, dari segi regulasi untuk mewujudkan ketahanan pangan sebenarnya sudah lengkap. Namun persoalannya adalah pada pelaksanaan dari regulasi itu yaitu peraturan di bawah UU sering terjadi kontradiksi. Misalnya, kebijakan Inpres atau peraturan menteri tidak mengambil spirit dari UU. Kebijakan di bawah UU itu sangat memungkinkan terjadinya abuse of power.
 
"Karena ada penyimpangan kekuasaan, yang kemudian dimanfaatkan sehingga tumbuh moral hazard di sekitar kebijakan itu," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dia memberi contoh kebijakan impor beras. Kementan menyebutkan produksi beras surplus. Namun Kementerian Perdagangan menyebutkan terjadi kenaikan harga beras di pasar sehingga perlu impor beras.  "Dua kementerian mengajukan kebijakan yang berbeda," kata Viva Yoga heran. [hen/suf]

Tag : dpr

Komentar

?>