Rabu, 22 Agustus 2018

Lanjutan Sidang Sengketa Pilkada Pamekasan Digelar 2 Agustus 2018

Senin, 30 Juli 2018 12:17:53 WIB
Reporter : Samsul Arifin
Lanjutan Sidang Sengketa Pilkada Pamekasan Digelar 2 Agustus 2018

Pamekasan (beritajatim.com) - Sidang lanjutan sengketa pilkada Pamekasan di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang diajukan Kholilurrahman melalui tim kuasa hukum Gimias Arief Law Office (GALO) dijadwalkan kembali digelar di Gedung MK, Kamis (2/8/2018) mendatang.

"Sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan majelis hakim pada sidang (27/7/2018) kemarin, sidang lanjutan digelar 2 Agustus 2018, majelis hakim nantinya akan mendengarkan sanggahan dari termohon," kata salah satu Komisioner KPU Pamekasan Moh Syamsul Muarif, Senin (30/7/2018).

Pada kesempatan sidang sengketa tersebut, tercatat tiga Komisioner KPU Pamekasan diutus menghadiri sidang gugatan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tingkat kabupaten di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam yang digelar Rabu (27/6/2018) lalu. Meliputi Hairil Anwar, Moh Syamsul Muarif dan Moh Subhan.

"Pada sidang pertama, majelis hakim terdiri dari Arief Hidayat (ketua), Maria Farida Indrati dan Suhartoyo. Sidang selanjutnya juga akan dilaksanakan dengan waktu yang sama, yakni mulai pukul 8:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB. Karena bukan hanya (pilkada) Pamekasan, tapi juga daerah lain yang menggelar pilkada serentak. Tercatat MK menyidangkan sebanyak 11 kasus sengketa pilkada," ungkapnya.

Dalam kesempatan sidang pertama, tim kuasa hukum Kholilurrahman meminta MK agar memerintahkan KPU Pamekasan menggelar Penghitungan Suara Ulang (PSU) dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan setelah penetapan MK.

Tidak hanya itu, selain gugatan PSU mereka juga meminta MK menetapkan hasil penghitungan suara pilkada Pamekasan untuk pasangan nomor urut 2, yakni pasangan Kholilurrahman dan Fathor Rohman (Kholifah) sebagai pasangan dengan perolehan dukungan suara terbanyak.

Berbagai tuntutan tersebut disampaikan karena disinyalir banyak kecurangan dalam pelaksanaan pilkada serentak, mulai dari praktik politik uang (money politic), coblos ganda hingga banyaknya surat undangan yang tidak diserahkan kepada calon pemilih. [pin/ted]

Komentar

?>